JAKARTA, (PRLM).- Partai Demokrat diduga telah
memainkan politik cuci tangan terkait aksi walk-out dalam sidang
paripurna pengesahan RUU Pilkada yang berlangsung hingga Jumat
(26/9/2014) dini hari. Soalnya, Partai Demokrat dengan sengaja menaikan
isu dan membuat poin-poin yang sebenarnya tak ada yang baru, lalu dengan
alasan bahwa pilihan-pilihan mereka tidak diakomodasi, sehingga PD pun
memilih jalan abstain.
"Jalan abstain PD dengan sendirinya menjadikan pilihan pilkada kembali ke DPRD mulus. Mengeluarkan isu 10 poin sekitar 10 hari sebelum rapat paripurna jelas merupakan jalan berkelit untuk tidak menyetujui pilkada langsung. Cara-cara PD spt ini sudah terbaca sejak awal," ujar Pengamat Politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti.
Sebab, kata Ray, mana mungkin subtansi dari 10 poin itu tidak disebut di dalam draf yang disodorkan pemerintah karena pada saat ini presiden dan ketua umum partai Demokrat adalah orang yang sama. Mungkin, menurut Ray, hal itu bisa dipahami jika presiden dan ketua PD dua individu yang berbeda.
"Mana mungkin ada dua pikiran yang saling melampaui dari kepala yang sama. Walk-out PD itu dengan sendirinya menolak pilihan-pilihan politik pemerintah yang sudah dengan tegas menyatakan setuju dengan pilkada langsung tanpa embel-embel 10 poin," ujarnya.
Lagi-lagi, kata Ray, Yudhoyono sebagai kapala dari dua institusi ini, saling menapikan dirinya sendiri. Soalnya, melalui Mendagri ia stuju pilkada tanpa embel-embel 10 poin itu tapi melalui fraksi Demokrat ia tak stuju pilkada langsung tanpa 10 poin.
"Jelas, cara berpolitik ala SBY ini jauh dari kesantunan dan jauh pula upaya memberi contoh yang baik dalam demokrasi. Politik lain di bibir lain di tindakan hanya membuat subtansi berpolitik jadi terpinggirkan," ujarnya.
Ray menilai, Yudhoyono seperti tidak habis-habisnya memainkan politik mengambang yang jelas tak berdampak positif bagi bangsa ini. Karena pada saat yang sama, beliau memupuk citra sebagai penegak demkorasi di mata dunia.
"Berbagai penghargaan atas perkembangan demokrasi di Indonesia diraihnya. Tapi pada sisi lain banyak tindakannya menunjukkan bahwa dia sedang mengembalikan kita pada era orde baru dan menancapkan politik sentralisme yang kuat," ujarnya.
Tentu, menurut dia, bagi para pengusung pilkada langsung, tak ada yang disesali kecuali tindakan "politik cuci tangan" Yudhoyono. Sayang, diujung masa bakti anggota FD, dan presiden Yudhoyono, mereka memberi kado buruk bagi hampir 80% rakyat Indonesia yang mendukung pilkada langsung.
"Dan mereka, tentu saja, tak dapat dibohongi dengan politik cuci tangan," ujarnya.
Hal senada dikatakan Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus. Menurut dia, Partai Demokrat melalui anggota fraksinya di DPR sukses membuktikan kharakter politik Yudhoyono yang selalu sulit ditebak.
"Kesulitan menebak itu tentu bukan karena argumentasi yang jelas, tetapi justru karena ambiguitas sikap yang muncul. Ambiguitas itu bisa dijelaskan dengan sederhana. Bahwa perdebatan atau argumentasi RUU Pilkada di penghujung proses pembahasannya mengerucut pada dua opsi yakni Pilkada Langsung versus DPRD. SBY sudah menegaskan sikap demokrat dengan tegas melalui pidatonya yang diunggah melalui Youtube. Bahwa Partai Demokrat mendukung Pilkada langsung demi membela hak politik rakyat," ujar Lucius.
Dia menuturkan, dengan walkout, PD menegaskan ketidakkonsistenannya pada gagasan substantif. PD hanya gemar pada gagasan pinggiran dengan sesekali bertopeng argumentatif.
"Baginya yang penting bisa mencuri perhatian publik, bahwa PD itu exist, PD itu penting bagi dirinya sendiri, PD itu punya kekuasaan untuk menentukan keputusan penting. Jadi semua tentang PD sendiri. PD ingin agar citra partai besarnya tetap diakui sekalipun rakyat atau publik sudah berpaling secara signifikan," katanya.
Sikap PD, menurut dia, tak berkorelasi dengan rakyat yang disebutnya sebagai sumber perjuangannya. Sikap PD untuk kepuasan PD sendiri, khususnya untuk memenuhi hasrat SBY yang selalu ingin tampil sebagai “yang hebat, yang berkuasa”.
Dengan demikian sesungguhnya Partai Demokrat yang bersikap netral sesungguhnya hanya intrik pencitraan. Sikap demokrat sejatinya adalah pro pilkada melalui DPRD. Sehingga tak mengherankan jika pemerintah pada proses awal penyusunan RUU Pilkada bersikap memilih mekanisme pilkada tidak langsung.
"SBY yang memang gemar mematut diri agar seolah-olah bijak dan pro rakyat beberapa kali bermanuver dengan menolak gagasan pilkada tidak langsung sebagai sikap pemerintah," tuturnya. (Miradin Syahbana Rizky/A-89)***
"Jalan abstain PD dengan sendirinya menjadikan pilihan pilkada kembali ke DPRD mulus. Mengeluarkan isu 10 poin sekitar 10 hari sebelum rapat paripurna jelas merupakan jalan berkelit untuk tidak menyetujui pilkada langsung. Cara-cara PD spt ini sudah terbaca sejak awal," ujar Pengamat Politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti.
Sebab, kata Ray, mana mungkin subtansi dari 10 poin itu tidak disebut di dalam draf yang disodorkan pemerintah karena pada saat ini presiden dan ketua umum partai Demokrat adalah orang yang sama. Mungkin, menurut Ray, hal itu bisa dipahami jika presiden dan ketua PD dua individu yang berbeda.
"Mana mungkin ada dua pikiran yang saling melampaui dari kepala yang sama. Walk-out PD itu dengan sendirinya menolak pilihan-pilihan politik pemerintah yang sudah dengan tegas menyatakan setuju dengan pilkada langsung tanpa embel-embel 10 poin," ujarnya.
Lagi-lagi, kata Ray, Yudhoyono sebagai kapala dari dua institusi ini, saling menapikan dirinya sendiri. Soalnya, melalui Mendagri ia stuju pilkada tanpa embel-embel 10 poin itu tapi melalui fraksi Demokrat ia tak stuju pilkada langsung tanpa 10 poin.
"Jelas, cara berpolitik ala SBY ini jauh dari kesantunan dan jauh pula upaya memberi contoh yang baik dalam demokrasi. Politik lain di bibir lain di tindakan hanya membuat subtansi berpolitik jadi terpinggirkan," ujarnya.
Ray menilai, Yudhoyono seperti tidak habis-habisnya memainkan politik mengambang yang jelas tak berdampak positif bagi bangsa ini. Karena pada saat yang sama, beliau memupuk citra sebagai penegak demkorasi di mata dunia.
"Berbagai penghargaan atas perkembangan demokrasi di Indonesia diraihnya. Tapi pada sisi lain banyak tindakannya menunjukkan bahwa dia sedang mengembalikan kita pada era orde baru dan menancapkan politik sentralisme yang kuat," ujarnya.
Tentu, menurut dia, bagi para pengusung pilkada langsung, tak ada yang disesali kecuali tindakan "politik cuci tangan" Yudhoyono. Sayang, diujung masa bakti anggota FD, dan presiden Yudhoyono, mereka memberi kado buruk bagi hampir 80% rakyat Indonesia yang mendukung pilkada langsung.
"Dan mereka, tentu saja, tak dapat dibohongi dengan politik cuci tangan," ujarnya.
Hal senada dikatakan Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus. Menurut dia, Partai Demokrat melalui anggota fraksinya di DPR sukses membuktikan kharakter politik Yudhoyono yang selalu sulit ditebak.
"Kesulitan menebak itu tentu bukan karena argumentasi yang jelas, tetapi justru karena ambiguitas sikap yang muncul. Ambiguitas itu bisa dijelaskan dengan sederhana. Bahwa perdebatan atau argumentasi RUU Pilkada di penghujung proses pembahasannya mengerucut pada dua opsi yakni Pilkada Langsung versus DPRD. SBY sudah menegaskan sikap demokrat dengan tegas melalui pidatonya yang diunggah melalui Youtube. Bahwa Partai Demokrat mendukung Pilkada langsung demi membela hak politik rakyat," ujar Lucius.
Dia menuturkan, dengan walkout, PD menegaskan ketidakkonsistenannya pada gagasan substantif. PD hanya gemar pada gagasan pinggiran dengan sesekali bertopeng argumentatif.
"Baginya yang penting bisa mencuri perhatian publik, bahwa PD itu exist, PD itu penting bagi dirinya sendiri, PD itu punya kekuasaan untuk menentukan keputusan penting. Jadi semua tentang PD sendiri. PD ingin agar citra partai besarnya tetap diakui sekalipun rakyat atau publik sudah berpaling secara signifikan," katanya.
Sikap PD, menurut dia, tak berkorelasi dengan rakyat yang disebutnya sebagai sumber perjuangannya. Sikap PD untuk kepuasan PD sendiri, khususnya untuk memenuhi hasrat SBY yang selalu ingin tampil sebagai “yang hebat, yang berkuasa”.
Dengan demikian sesungguhnya Partai Demokrat yang bersikap netral sesungguhnya hanya intrik pencitraan. Sikap demokrat sejatinya adalah pro pilkada melalui DPRD. Sehingga tak mengherankan jika pemerintah pada proses awal penyusunan RUU Pilkada bersikap memilih mekanisme pilkada tidak langsung.
"SBY yang memang gemar mematut diri agar seolah-olah bijak dan pro rakyat beberapa kali bermanuver dengan menolak gagasan pilkada tidak langsung sebagai sikap pemerintah," tuturnya. (Miradin Syahbana Rizky/A-89)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar