Pengamat: Demokrat dan SBY Tengah Menggali Kuburannya Sendiri

Sabtu, 27 September 2014 | 13:51 WIB

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

 

 Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bakti mengatakan, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan partainya tengah dihadapkan pada sebuah pertaruhan citra politik yang sangat besar. Hal itu menyusul sikap Fraksi Demokrat saat pengambilan keputusan UU Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari.

“Ini menjadi sebuah upaya bagi Partai Demokrat untuk menggali kuburannya sendiri karena mereka tidak mampu merebut hati rakyat kembali untuk kemudian memperbaiki citra partainya,” kata Ikrar dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Dalam pengambilan keputusan itu, Juru Bicara Fraksi Demokrat Benny K Harman menyatakan, Fraksi Demokrat bersikap netral setelah sepuluh syarat perbaikan pilkada langsung yang diajukan mereka tak diakomodir menjadi opsi tersendiri dalam pengambilan keputusan. Padahal, sebelumnya, Fraksi PKB, PDI Perjuangan dan Hanura telah menyatakan mendukung usulan Fraksi Demokrat sebagai opsi ketiga.

Sikap yang ditunjukkan Fraksi Demokrat tersebut rupanya menjadi buah bibir masyarakat terutama di media sosial. Bahkan, sejumlah media internasional juga tak luput menyoroti sikap tersebut dan menilai bahwa pengembalian sistem pemilihan langsung kepada sistem pemilihan tidak langsung sebagai kemunduran demokrasi.

“SBY yang kita tahu citra beliau sangat hancur dan itu bukan cuma melalui pemberitaan media social semata tapi juga media internasional membicarakan itu,” ujar Ikrar.

Untuk diketahui, di media social kecaman terhadap SBY mengalir melalui akun Twitternya, @SBYudhoyono. Kekecewaan itu digambarkan dengan hashtag #ShameOnYouSBY. Ikrar menambahkan, apa yang dilakukan Fraksi Demokrat tersebut tak sesuai dengan khitoh perjuangan partai itu ketika pertama kali terbentuk.

“(SBY) tidak mampu merebut hati rakyat dan mengembalikan khitoh Partai Demokrat sebagai partai pembaharu, partai pembela rakyat dan partai tidak korup,” tandasnya.

Penulis	: Dani Prabowo
Editor	: Fidel Ali Permana

Partai Demokrat Mainkan Politik Cuci Tangan

Sabtu, 27/09/2014 - 07:19

 

JAKARTA, (PRLM).- Partai Demokrat diduga telah memainkan politik cuci tangan terkait aksi walk-out dalam sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada yang berlangsung hingga Jumat (26/9/2014) dini hari. Soalnya, Partai Demokrat dengan sengaja menaikan isu dan membuat poin-poin yang sebenarnya tak ada yang baru, lalu dengan alasan bahwa pilihan-pilihan mereka tidak diakomodasi, sehingga PD pun memilih jalan abstain.

"Jalan abstain PD dengan sendirinya menjadikan pilihan pilkada kembali ke DPRD mulus. Mengeluarkan isu 10 poin sekitar 10 hari sebelum rapat paripurna jelas merupakan jalan berkelit untuk tidak menyetujui pilkada langsung. Cara-cara PD spt ini sudah terbaca sejak awal," ujar Pengamat Politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti.

Sebab, kata Ray, mana mungkin subtansi dari 10 poin itu tidak disebut di dalam draf yang disodorkan pemerintah karena pada saat ini presiden dan ketua umum partai Demokrat adalah orang yang sama. Mungkin, menurut Ray, hal itu bisa dipahami jika presiden dan ketua PD dua individu yang berbeda.

"Mana mungkin ada dua pikiran yang saling melampaui dari kepala yang sama. Walk-out PD itu dengan sendirinya menolak pilihan-pilihan politik pemerintah yang sudah dengan tegas menyatakan setuju dengan pilkada langsung tanpa embel-embel 10 poin," ujarnya.

Lagi-lagi, kata Ray, Yudhoyono sebagai kapala dari dua institusi ini, saling menapikan dirinya sendiri. Soalnya, melalui Mendagri ia stuju pilkada tanpa embel-embel 10 poin itu tapi melalui fraksi Demokrat ia tak stuju pilkada langsung tanpa 10 poin.

"Jelas, cara berpolitik ala SBY ini jauh dari kesantunan dan jauh pula upaya memberi contoh yang baik dalam demokrasi. Politik lain di bibir lain di tindakan hanya membuat subtansi berpolitik jadi terpinggirkan," ujarnya.

Ray menilai, Yudhoyono seperti tidak habis-habisnya memainkan politik mengambang yang jelas tak berdampak positif bagi bangsa ini. Karena pada saat yang sama, beliau memupuk citra sebagai penegak demkorasi di mata dunia.

"Berbagai penghargaan atas perkembangan demokrasi di Indonesia diraihnya. Tapi pada sisi lain banyak tindakannya menunjukkan bahwa dia sedang mengembalikan kita pada era orde baru dan menancapkan politik sentralisme yang kuat," ujarnya.

Tentu, menurut dia, bagi para pengusung pilkada langsung, tak ada yang disesali kecuali tindakan "politik cuci tangan" Yudhoyono. Sayang, diujung masa bakti anggota FD, dan presiden Yudhoyono, mereka memberi kado buruk bagi hampir 80% rakyat Indonesia yang mendukung pilkada langsung.

"Dan mereka, tentu saja, tak dapat dibohongi dengan politik cuci tangan," ujarnya.
Hal senada dikatakan Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus. Menurut dia, Partai Demokrat melalui anggota fraksinya di DPR sukses membuktikan kharakter politik Yudhoyono yang selalu sulit ditebak.

"Kesulitan menebak itu tentu bukan karena argumentasi yang jelas, tetapi justru karena ambiguitas sikap yang muncul. Ambiguitas itu bisa dijelaskan dengan sederhana. Bahwa perdebatan atau argumentasi RUU Pilkada di penghujung proses pembahasannya mengerucut pada dua opsi yakni Pilkada Langsung versus DPRD. SBY sudah menegaskan sikap demokrat dengan tegas melalui pidatonya yang diunggah melalui Youtube. Bahwa Partai Demokrat mendukung Pilkada langsung demi membela hak politik rakyat," ujar Lucius.

Dia menuturkan, dengan walkout, PD menegaskan ketidakkonsistenannya pada gagasan substantif. PD hanya gemar pada gagasan pinggiran dengan sesekali bertopeng argumentatif.
"Baginya yang penting bisa mencuri perhatian publik, bahwa PD itu exist, PD itu penting bagi dirinya sendiri, PD itu punya kekuasaan untuk menentukan keputusan penting. Jadi semua tentang PD sendiri. PD ingin agar citra partai besarnya tetap diakui sekalipun rakyat atau publik sudah berpaling secara signifikan," katanya.

Sikap PD, menurut dia, tak berkorelasi dengan rakyat yang disebutnya sebagai sumber perjuangannya. Sikap PD untuk kepuasan PD sendiri, khususnya untuk memenuhi hasrat SBY yang selalu ingin tampil sebagai “yang hebat, yang berkuasa”.

Dengan demikian sesungguhnya Partai Demokrat yang bersikap netral sesungguhnya hanya intrik pencitraan. Sikap demokrat sejatinya adalah pro pilkada melalui DPRD. Sehingga tak mengherankan jika pemerintah pada proses awal penyusunan RUU Pilkada bersikap memilih mekanisme pilkada tidak langsung.

"SBY yang memang gemar mematut diri agar seolah-olah bijak dan pro rakyat beberapa kali bermanuver dengan menolak gagasan pilkada tidak langsung sebagai sikap pemerintah," tuturnya. (Miradin Syahbana Rizky/A-89)***

Sudah Saatnya Kalangan Muda Jadi Pemimpin Indonesia

Kamis, 27/03/2014 - 07:54

JAKARTA, (PRLM).- Dalam paparannya pada acara diskusi bertema "Mencari pemimpin muda berkualitas" yang diselenggarakan Habibie Center di Jakarta, Rabu (26/3/2014), Anies Baswedan mengatakan sudah saatnya calon pemimpin di Indonesia berasal dari kalangan muda agar pemerintahan di Indonesia berjalan dinamis.

“Menurut saya dibutuhkan Indonesia hari ini adalah sesuatu yang baru, berbeda dari yang sebelumnya, memang baru itu biasa diasosiasikan dengan muda, anak muda memang tak bisa menceritakan masa lalu karena pengalamannya minim, tapi anak muda bisa menawarkan masa depan dan yang dibutuhkan republik ini bukan cerita masa lalu, yang dibutuhkan justru adalah menjawab masa depan,” kata Anies Baswedan.

Peserta lain konvensi capres Partai Demokrat, Dino Patti Djalal berpendapat, kondisi Indonesia masa mendatang tidak lagi menghadapi persoalan-persoalan terkait ekonomi seperti krisis ekonomi atau krismon, melainkan kemampuan menunjukkan berbagai potensi.

“Presiden 2014 tidak lagi mengejar angka-angka krisis moneter, karena angka-angka krismon itu sudah terlewati oleh kita sekarang, sudah terkejar, tapi yang dikejar adalah angka-angka yang mencerminkan potensi Indonesia,” ungkap Dino Patti Djalal.

"Ini harus bisa dimanfaatkan oleh kita semua untuk mempengaruhi peta geopolitik dunia, apakah itu terkait nasib seorang TKI, apakah itu terkait nasib Palestina, ataupun Laut Cina Selatan, apapun even-even politik atau geopolitik dunia agar relevansi Indonesia sangat bisa dirasakan dan diperhitungkan oleh komunitas dunia,” lanjutnya.

Pada kesempatan sama, mantan Presiden BJ. Habibie menegaskan sangat mendukung semangat dan program yang ditawarkan para calon pemipin berasal dari kalangan muda.
“Presiden yang akan datang harus berusia antara 40 dan 60 tahun, dia harus bisa menyelesaikan masalah-masalah secara tuntas dan sebagai orang tua, saya salah kalau tidak memberikan toleransi dan kesempatan kepada yang muda berkembang, dan yang muda yang berkembang itu harus lebih baik dari generasi dari sebelumnya," kata mantan Presiden BJ Habibie.

"Menilai seorang pemimpin bukan apa yang telah dia hasilkan, jejak-jejaknya, tetapi apakah dia berhasil manusia-manusia yang dia pimpin lebih baik dari dirinya, kalau lebih baik is a good leader, kalau sama saja sangat malu,” lanjutnya.

BJ Habibie juga berharap para senior yang menjabat sebagai anggota DPR dan dalam pemerintahan saat ini memberi kesempatan bahkan mendukung kalangan muda untuk berkarya. (voa/A-147)***

LAPOR Tempat Mengeluh Warga

Sabtu, 28 september 2013 01:24 WIB

WASTUKANCANA (Galamedia) - Warga Kota Bandung yang memiliki keluhan dan permasalahan pembangunan di Kota Bandung bisa meLAPORkannya secara online. Dalam waktu dekat Pemkot Bandung akan meluncurkan LAPOR atau Layanan Aspirasi Pendukung Online Rakyat. Melalui LAPOR secara online ini wali kota bisa menelusurinya.

 

Saat ini pemkot melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bandung tengah menyosialisasikan program tersebut. Ditemui usai sosialisasi di Auditorium Balai Kota, Jln. Wastukancana, Jumat (27/9), Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, masyarakat bisa menyampaikan keluhan dan permasalahan kota secara online.

"Masyarakat LAPOR, nanti operator yang akan mendistribusikan keluhan tersebut pada dinasnya," ujarnya.

Melalui sistem ini, dirinya bisa melihat apakah keluhan tersebut direspons secara cepat dalam hitungan jam oleh dinas atau malahan tidak ada penyelesainnya. "Ini sistem pengaduan yang bisa di-track, semua keluhan bisa diawasi dan saya sangat mudah melihat interaksi masyarakat dengan pemerintah kota," ungkapnya.

Dengan sistem ini, dirinya bisa melakukan evaluasi. Karena bisa melacak proses dan hasil peLAPORannya. Dari evaluasi ini, nantinya bakal ada rapor untuk setiap satuan kerja perangkat daerah. Rencananya, setiap 3 bulan sekali akan ada penilaian terhadap SKPD-SKPD.

"Sistem ini sudah terbukti di kementerian. Nanti di akhir proses kita akan pinta rapor dinas-dinas mana yang responsnya cepat, lambat atau tidak menyelesaikan sama sekali," ujar Ridwan. LAPOR dibangun dan dikelola unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Namun warga yang tidak memiliki alat komunkasi atau saluran internet tetap bisa meLAPORkan keluhannya. Karena peLAPORan ini bisa dilakukan dalam dua bentuk, yakni konvensional dan online.

"Warga bisa meLAPORkan dengan temu muka langsung ke Diskominfo dan dinas terkait, serta kotak pengaduan di dinas-dinas," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bandung Bulgan Alami mengatakan, masyarakat bisa mengadu melalui telepon, SMS atau e-mail diskominfo@bandung.go.id. "Selain bertatap muka untuk meLAPORkan setiap permasalahan atau melalui kotak pengaduan di setiap dinas-dinas," tandas Bulgan.

Ketika ditanya sumber daya manusia (SDM) yang akan jadi operatornya, kata Bulgan hal itu masih dalam pembahasan.

(B.95)**

Lobi Papua Merdeka Makin Intensif

Minggu, 19/05/2013 - 09:25

 

LONDON,(PRLM).- Benny Wenda menuturkan lobi untuk memerdekakan Papua semakin intensif dan dikoordinasikan melalui kantor baru kelompok separatis Free West Papua di Oxford.

Sejak namanya dicabut dari daftar Red Notice Interpol pada 2012, pemimpin kelompok Papua Merdeka itu melakukan lobi ke berbagai negara, antara lain Australia, Selandia Baru, negara-negara lain di Pasifik dan awal pekan depan dijadwalkan berkunjung ke Amerika Serikat.

Ia menyebut kunjungannya ini sebagai tur dunia untuk menggalang dukungan. "Secara politik kami harus merdeka dari bangsa Indonesia. Itu tujuan dari perjuangan saya, karena selama 50 tahun bersama Indonesia kami dibunuh, kami dipenjarakan, kami diintimidasi, kami dipukul," kata Benny Wenda dalam wawancara telepon dengan BBC pada Sabtu (18/05).

Pihak-pihak yang ia temui, lanjutnya, meliputi pemerintah, anggota parlemen, lembaga swadaya masyarakat maupun individu yang bersimpati.

Ketika ditanya bagaimana ia menggalang dukungan sementara di Papua terdapat berbagai kelompok, Benny Wenda mengakui berbagai organisasi di Papua bergerak dengan cara dan gaya mereka sendiri.

"Untuk internasional, bagaimana saya harus melakukan lobi-lobi secara damai untuk menyampaikan ke dunia bahwa perjuangan kami ini, kami menuntut hak kami secara damai supaya melihat kembali akar persoalan," jelasnya.

Prinsipnya ia berpendapat integrasi Papua ke wilayah Indonesia melalui penentuan pendapat pada 1969 adalah cacat karena hanya diwakili segelintir penduduk Papua. (A-26/bbc).***

Jangan Pilih Anggota DPR yang Malas!

Calon Anggota Legislatif

  Sabtu, 13 April 2013 | 13:41 WIB

 

KOMPAS.com/SABRINA ASRIL

Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Rakyat harus semakin kritis dalam memilih calon anggota legislatif di masa depan. Ironis sekali partai politik tetap mempertahankan anggota-anggotanya di parlemen untuk mencalonkan diri lagi sebagai caleg di tengah kritik keras publik terhadap kemalasan anggota DPR dalam mengikuti rapat-rapat.

”Kita butuh calon legislatif yang rajin dan disiplin. Sudahlah, jangan pilih lagi anggota dewan yang pemalas. Dengan akal-akalan, ada dewan yang bisa seenaknya bolos sidang, titip presensi, atau sekadar ikut sidang selama 5-10 menit. Komitmen mereka sebagai wakil rakyat diabaikan,” ujar Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang di Jakarta, Jumat (12/4).

Sebastian menyatakan prihatin karena sekarang ketidakhadiran anggota DPR semakin tinggi dalam persidangan. Bahkan, mereka terkesan tidak peduli lagi dengan tugas sebagai anggota dewan. Sanksi bagi yang tidak hadir tiga kali berturut-turut harus diberikan lebih tegas dan keras. Misalnya, tidak boleh lagi dicalonkan pada pemilu mendatang.

Anggota Komisi X DPR, Itet Tridjajati (Fraksi PDI-P), mengatakan, ketidakhadiran yang disorot media hendaknya tidak dilihat tiap-tiap person anggota DPR. Bagaimanapun, kerja DPR adalah kerja kolegial sehingga yang terpenting adalah output dari kerja DPR yang fungsinya sebagai pembentuk legislasi, pengawas, dan penganggaran. Menurut Itet, perekrutan haruslah dilihat rekam jejaknya, bukan sekadar tingkat pendidikannya.

Penyerahan daftar caleg sementara (DCS) berlangsung pada 9-22 April mendatang. Namun, sampai hari keempat, belum satu parpol pun mendatangi Komisi Pemilihan Umum. KPU memberikan satu kali kesempatan kepada parpol untuk melengkapi berkas dan mengubah susunan DCS. Namun, setelah DCS ditetapkan, tidak ada lagi perubahan.

”Ruang untuk parpol mengubah dan melengkapi daftar caleg cukup luas sepanjang DCS belum ditetapkan,” ujar anggota KPU, Hadar Navis Gumay, Jumat. ”Idealnya, tidak banyak perubahan lagi, tapi masih dimungkinkan perubahan nomor urut (pada masa perbaikan),” katanya.

Setelah DCS ditetapkan pada 12 Juni, penggantian caleg hanya bisa dilakukan apabila caleg meninggal, tidak memenuhi syarat akibat masukan masyarakat, atau mengundurkan diri. Caleg mundur hanya dapat digantikan apabila langkah itu mengubah komposisi syarat pendaftaran caleg, yakni terkait syarat kuota 30 persen perempuan. (OSA/INA)
 

Sumber : Kompas Cetak

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

 

Malaysia Dikuasasi UMNO dan Koalisi Barisan Nasional

Sejak Merdeka

Kamis, 04/04/2013 - 03:32

KUALA LUMPUR, (PRLM).- PM Malaysia Najib Rajak, Rabu (3/4), mengingatkan warganya untuk hati-hati dalam memilih karena jika oposisi menang, maka ini berisiko terhadap tabilitas politik dan ekonomi Malaysia.

"Kemenangan partai oposisi bisa jadi membawa ekonomi dan politik di negeri kita ini menjadi tidak stabil," ujarnya.

Sejak Malaysia merdeka dari Inggris 56 tahun lalu, partai petahana UMNO dan koalisi Barisan Nasional selalu menjadi pemegang kekuasaan.

Kendati demikian, sejak pemilu 2008, penurunan suara Barisan Nasional menurun drastis. Saat itu, koalisi Barisan Nasional kehilangan 2/3 suara mayoritas di parlemen.

Kekalahan itu merupakan yang pertama kalinya dialami oleh Barisan Nasional dari pihak oposisi Pakatan Rakyat, yang dipimpin oleh mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim. (A-133/A-89)***

 

KPK Imbau Toto Hutagalung Segera Menyerahkan Diri

Korupsi Bansos

Selasa, 02/04/2013 - 05:09

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengimbau agar tersangka penyuapan hakim dalam perkara Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung Toto Hutagalung segera menyerahkan diri. Meski Toto belum bisa dihadirkan ke Jakarta, penyidikan atas kasus ini terus berjalan. KPK mempunyai bukti-bukti yang penting untuk pengembangan kasus ini.

“Kami masih tetap mencari TH. Tapi kami juga mengimbau kepada TH kalau dia terus bersembunyi, ini akan menyulitkan dia,” kata Bambang kepada wartawan, Senin (1/4/13).

Bambang mengatakan, KPK sudah mendapatkan banyak bukti untuk menyidik kasus ini. “Ada hal-hal yang cukup menarik yang belum diungkap sekarang,” ujarnya.

Terkait pemeriksaan Wali Kota Bandung Dada Rosada, KPK belum menetapkan tanggal pemanggilan. “Sampai sekarang masih saksi dan sudah dicegah,” ujar Bambang.

Toto merupakan salah seorang dari empat tersangka penyuapan terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung. Tiga tersangka yang lain ialah hakim Setyadi Tedjocahyono, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang juga Plt. Dinas Pendapatan Kota Bandung Herry Nurhayat, dan anak buah Toto bernama Asep Triana.

Ketiga tersangka langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 24 jam pasca penangkapan oleh KPK.

Sementara sampai hari ini Toto masih belum berhasil ditangkap. Toto diduga orang yang memerintahkan Asep menyerahkan uang Rp 150 juta di ruang kerja Setyabudi. Selain uang itu, di mobil yang dikendarai Asep ditemukan uang Rp 350 juta. Pemberian itu terkait dengan perkara Bansos yang ditangani Setyabudi. Tujuh terdakwa hanya divonis satu tahun. (A-170/A_88)***

 

Amra Babic, Wali Kota Berjilbab Pertama di Eropa

Politik

 
Rabu, 10 Oktober 2012 | 11:41 WIB

  ELVIS BARUKCIC / AFP Wali kota Visoko, Bosnia, Amra Babic menjadi perempuan berjilbab pertama yang menjadi wali kota di Bosnia dan Eropa. 

SARAJEVO, KOMPAS.com — Kota Visoko di Bosnia akhirnya memiliki wali kota baru. Dalam pemilihan wali kota yang digelar Minggu (7/10/2012), warga kota akhirnya memilih Amra Babic, seorang perempuan berjilbab, menjadi pemimpin mereka. Babic menjadi perempuan berjilbab pertama yang menjadi wali kota di Bosnia dan Eropa.

"Ini adalah kemenangan demokrasi. Warga kota menunjukkan kedewasaan mereka karena memilih saya yang tak hanya seorang perempuan, tetapi perempuan yang mengenakan jilbab," kata Amra Babic.

"Pemilihan ini bisa menjadi model untuk Eropa, khususnya bagi Bosnia, di mana budaya Barat dan Timur bertemu di negeri ini," tambah dia.

Babic (43) meraup 30 persen suara dalam pemilihan di kota kecil berpenduduk 40.000 orang itu.

"Ajaran Islam terhadap perempuan sangat jelas. Islam memberikan tempat bagi perempuan dalam sistem pelayanan publik dan bagi mereka yang menafsirkannya dengan benar bahwa seperti itulah perempuan di mata Islam," tambah Babic, yang tergabung dalam Partai Aksi Demokratik (SDA), partai Muslim terbesar di Bosnia.

Babic juga yakin bahwa perempuan seperti dirinya tetap memiliki tempat di antara negara-negara Eropa modern.

"Saya yakin jilbab saya tidak akan menjadi penghalang. Eropa akan memahami bahwa jilbab terkait identitas seseorang yang juga memiliki toleransi terhadap hak orang lain," paparnya.

Sebelum menjadi wali kota, ibu dari tiga anak ini menjabat sebagai menteri keuangan di Kanton—semacam provinsi—Zenica, Bosnia tengah.

Sekitar 40 persen dari 3,8 juta penduduk Bosnia beragama Islam. Sedangkan etnis Serbia yang memeluk Kristen Ortodox berjumlah 31 persen dan 10 persen lainnya adalah etnis Kroasia yang memeluk Katolik Roma.

Saat Bosnia masih menjadi wilayah Yugoslavia yang komunis, penggunaan jilbab dan penutup kepala lainnya dilarang. Namun, setelah Yugoslavia bubar dan Bosnia menjadi negeri independen, sebagian perempuan Bosnia mengenakan jilbab.

"Saya tak akan pernah mencampurkan politik dan agama. Jika saya memiliki kekuatan untuk melindungi hak saya maka saya akan mencari kekuatan untuk melindungi hak orang lain," janji Babic.

Babic yang kehilangan suaminya dalam perang Bosnia 1992-1995 membuat dirinya memahami peliknya situasi jika politik bercampur sentimen agama. Dan, selama beberapa tahun dia memimpin asosiasi keluarga Muslim yang menjadi korban perang.

Sumber :AFP

Editor :Ervan Hardoko