Kamis, 29 Maret 2018

Ridwan Kamil Dukung Pemekaran Bandung Timur

 
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat menjadi pembicara dalam kegiatan Dies Natalis ke-59 ITN di Aula Barat ITB, Jalan Tamansari, Sabtu (3/3/2018).(KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI)


 

BANDUNG, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil berkomitmen mendukung pemekaran Bandung Timur. Menurut dia, pemekaran wilayah di daerah tingkat II di Jawa Barat sangat krusial untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik.

Dia mencontohkan, Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kota dan kabupaten dengan populasi penduduk sekitar 40 juta jiwa. Sementara Jawa Barat yang memiliki penduduk 46 juta hanya mempunyai 27 kota dan kabupaten.

“Sehingga di sana (Jatim) lebih sejahtera karena uang dari pusat berbanding lurus dengan jumlah daerah,” kata Ridwan usai audiensi dengan Komite Independen Pengawasan Pembangunan dan Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Timur (KIP4 KBT), di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu (28/3/2018).

Dia mengatakan, wacana pembentukan Bandung Timur telah lama didengungkan. Bahkan ragam kajian pun telah dilakukan sebelum terbentuknya Kabupaten Bandung Barat.

“Niat ini kita dukung dengan upaya politik jika saya jadi gubernur nanti,” ujar Emil, sapaan akrabnya.

Saat ini Kabupaten Bandung terbagi dalam 31 kecamatan dengan populasi penduduk mencapai 4 juta jiwa. Dengan wilayah yang terlalu luas, kata Emil, banyak warga yang kesulitan mendapat pelayanan publik. Masyarakat yang berada di ujung timur Kabupaten Bandung bahkan mesti menempuh perjalanan lebih dari tiga jam menuju pusat pemerintahan di Soreang.

“Masyarakat dirugikan waktu dan ongkos karena akses menuju kantor pelayanan yang jauh,” ucapnya.

Upaya pemekaran juga akan dilakukan di 10 hingga 12 daerah lain di Jawa Barat seperti Bogor selatan, Bogor timur, Sukabumi selatan, Cianjur selatan, Garut selatan, Tasikmalaya dan juga Cirebon.

"Kasihan rakyatnya dengan pola sentralisasi yang besar dan gemuk,” kata Emil.

Sementara itu, Ries Deni Saeful Hamdani, penasihat KIP4 KBT menambahkan, permasalahan ekonomi warga menjadi salah satu alasan segera dibentuknya Kabupaten Bandung Timur. Jika tidak dimekarkan, akan terus terjadi ekonomi berbiaya tinggi untuk mengurusi segala kebutuhan pelayanan publik.

“Misalnya, kalau dari Nagreg itu bisa sampai tiga jam ke Soreang dengan kendaraan pribadi. Bayangkan kalau naik angkot bisa berapa jam. Pentingnya pemekaran salah satunya seperti itu,” katanya.

Menurut Ries, Kabupaten Bandung Timur ini nantinya meliputi 15 kecamatan, di antaranya Kertasari, Pacet, Ciparay, Majalaya, Ibun, Paseh, Cikancung, Nagreg, Cicalengka, Cileunyi, Cilengkrang dan juga Cimenyan.

Pemekaran tersebut, kata dia, hanya tinggal menunggu niat baik dan keikhlasan dari Bupati Kabupaten Bandung saja. Kajian-kajian ilmiah mengenai pemekaran sudah diberikan kepada bupati.

“Intinya tinggal good will dan keikhlasan dari Pak Bupati saja untuk melepaskan, tinggal kami menindaklanjuti administrasi-administrasinya,” jelasnya.

Penulis : Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani
Editor : Farid Assifa
BANDUNG, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil berkomitmen mendukung pemekaran Bandung Timur. Menurut dia, pemekaran wilayah di daerah tingkat II di Jawa Barat sangat krusial untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik. Dia mencontohkan, Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kota dan kabupaten dengan populasi penduduk sekitar 40 juta jiwa. Sementara Jawa Barat yang memiliki penduduk 46 juta hanya mempunyai 27 kota dan kabupaten.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ridwan Kamil Dukung Pemekaran Bandung Timur", https://regional.kompas.com/read/2018/03/29/10362241/ridwan-kamil-dukung-pemekaran-bandung-timur.
Penulis : Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani
Editor : Farid Assifa
BANDUNG, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil berkomitmen mendukung pemekaran Bandung Timur. Menurut dia, pemekaran wilayah di daerah tingkat II di Jawa Barat sangat krusial untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik. Dia mencontohkan, Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kota dan kabupaten dengan populasi penduduk sekitar 40 juta jiwa. Sementara Jawa Barat yang memiliki penduduk 46 juta hanya mempunyai 27 kota dan kabupaten.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ridwan Kamil Dukung Pemekaran Bandung Timur", https://regional.kompas.com/read/2018/03/29/10362241/ridwan-kamil-dukung-pemekaran-bandung-timur.
Penulis : Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani
Editor : Farid Assifa

Selasa, 22 Maret 2016

Hari Ini Jokowi Resmikan Jembatan Terpanjang di Kalimantan

Selasa, 22 Maret 2016 | 08:52 WIB


Jembatan Kapuas Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
 Dokumentasi Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR


PONTIANAK, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa (22/3/2016) ini akan meresmikan jembatan Tayan dan pengecekan pembangunan pos pemeriksaan lintas batas negara di Entikong, Kabupaten Sanggau.

"Sudah dipastikan, besok (Selasa-red) Pak Presiden akan datang kembali ke Kalbar untuk meresmikan jembatan Tayan," ujar Gubernur Kalimantan Barat Cornelis di Pontianak, Senin (21/3/2016).

Jembatan Tayan yang melintasi Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menjadi jembatan terpanjang di Pulau Kalimantan. Panjang bentangan jembatan mencapai 1.420 meter.
Jembatan itu akan meningkatkan mobilitas warga Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah karena menghubungkan jalan trans-Kalimantan poros selatan.

Cornelis mengatakan, Presiden Jokowi akan tiba di Pontianak pada pukul 13.30 WIB.  "Kemudian dilanjutkan ke Tayan, untuk meresmikan jembatan pada pukul 14.30 WIB dengan menggunakan helikopter,"  tambahnya.


Jembatan Kapuas Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
 Dokumentasi Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR

Cornelis menyebutkan, pada pukul 15.30 WIB, Presiden akan bertatap muka dengan masyarakat pedalaman Piasak, Kecamatan Tayan, dan pada pukul 17.00 WIB pulang kembali ke Pontianak.
Sesampainya di Pontianak, Presiden Jokowi tidak memiliki agenda apapun dan beristirahat di salah satu hotel.

"Namun kita juga tidak tahu, karena jadwal Pak Presiden ini biasa berubah-ubah, biasa saja malamnya beliau ada acara lain. Kita liat saja nanti dan ikuti kemauan beliau," kata dia.
Sementara untuk Rabu, ucap Cornelis, sekitar pukul 08.00 WIB Presiden Jokowi akan kembali berangkat ke Sanggau dengan menggunakan helikopter untuk mengecek proses pembangunan PPLB Entikong.

"Kemudian pada pukul 12.00 WIB, Presiden Jokowi akan pulang ke Pontianak dan kembali melanjutkan perjalanan ke Kaltim," ujarnya.


Jembatan Kapuas Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
 Dokumentasi Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR


Terkait dengan kesiapan peresmian jembatan Tayan, kata Cornelis, dipastikan sudah tidak ada masalah, karena jembatan tersebut sejak akhir tahun kemarin rampung dikerjakan.


"Tinggal meresmikan saja, jadi tidak ada masalah. Setelah diresmikan, maka jembatan itu bisa digunakan masyarakat, dan diharapkan perekonomian masyarakat semakin lancar dengan terbukanya jalur transportasi tersebut," katanya setengah berharap.

Kemudian lanjutnya, mengenai prospek pembangunan PPLB Entikong, Cornelis mengatakan, pihaknya sudah lebih dahulu melakukan peninjauan pembangunan sampai saat ini proses pengerjaannya sudah mencapai 40 persen.

"Karena ini program multiyears, mungkin pertengahan 2017 baru bisa selesai, itu target kita," katanya.
Editor : Erlangga Djumena
Sumber: ANTARA

Selasa, 15 Maret 2016

Detik - Detik Gerhana Matahari Total 2016 LIVE BELITUNG & SIGI [FULL]

April, Pariwisata Aceh Dipromosikan di TMII

Sabtu, 03 Oktober 2015

Rabu, 30 September 2015

Malam jahanam di hutan jati Jeglong

BBC

Pada siang nan terik di awal pekan kedua September, di salah-satu sudut hamparan hutan jati yang meranggas di pinggiran Kota Pati, Jateng, pria ringkih itu terlihat tenang ketika tangannya menunjuk sebuah gundukan tanah.
"Di sini, 10 orang dalam keadaan terikat, ditembak dari belakang, dan dimasukkan lubang."
Radimin, pria ringkih berusia 80 tahun itu, mengungkapkan kejadian horor itu yang dia saksikan pada sebuah malam kira-kira 50 tahun silam.
Dia kemudian melangkah beberapa meter ke arah timur, dan menunjuk sebuah gundukan tanah lainnya. Di dalamnya ada 15 jasad manusia, katanya.
BBC

"15 orang lainnya (dipaksa) lari-lari dari mobil, (dipaksa) masuk lubang. (Dan) ditembak di dalam lubang," ujarnya, datar.
Gundukan tanah, yang di atasnya tumbuh ilalang kering, adalah kuburan massal 25 orang yang dituduh simpatisan atau anggota Partai Komunis Indonesia, PKI - atau orang-orang yang cuma dikait-kaitkan.
Dari 10 lubang yang digali, 25 orang itu dikubur dalam tiga lubang terpisah. Tiga lubang lainnya dibiarkan menganga hingga sekarang, dan empat lubang lainnya ditanami pohon pisang oleh warga.

'Saya dipaksa melihat dari dekat'

Ketika saya datangi, lokasi pembantaian yang terletak di hutan Jegong, milik Perhutani, Desa Mantup, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terlihat agak senyap.
Hanya terdengar suara nyaring Radimin dan suara gesekan sepatu dan rumput kering, serta sayup-sayup kicau burung di kejauhan.
Tapi di malam jahanam pada Desember 1965 lalu, Radimin dipaksa menyaksikan tindakan brutal -yang barangkali sulit dia lupakan seumur hidupnya.
BBC

Para pelaku pembantaian, menurutnya, adalah orang-orang dari "Pemuda Garuda Pancasila" yang disebutnya menggunakan senjata milik aparat kepolisian dan tentara.
"Saya dipaksa melihat dari dekat, nggak boleh jauh-jauh," ungkap petani yang tinggal di desa tidak jauh dari lokasi pembantaian.
Dari percakapan diantara para pelaku pembantaian, dia mendengar bahwa orang-orang naas itu -yang ditutup matanya- dianggap anggota atau simpatisan PKI.
"Orang-orang itu dicap jahat, PKI, pengkhianat, pokoke (pokoknya) dianggap mau menjatuhkan pemerintahan," tambahnya kepada saya, sesekali dengan menggunakan bahasa Jawa.

Mengenali satu korban

Tidak diketahui siapa-siapa yang jasadnya terkubur di hutan jati itu, tetapi salah-seorang korbannya diketahui oleh Radimin sebagai kenalannya.
"Orang itu bernama Jaiz. Radimin mengenalinya, karena secara tak sengaja penutup mata korban terbuka, ketika dia terjatuh setelah berupaya lari," kata Radimin, seperti ditirukan Supardi, eks tahanan politik Pulau Buru, salah-satu orang pertama yang mengungkap kuburan massal "Jegong".
BBC
Supardi, eks tapol pulau Buru, menuntut pemerintah membongkar kuburan massal korban '65. "Benarkah yang dikubur itu orang 'jelek'? Benarkah orang-orang yang dibunuh itu bersalah?"
Supardi, 75 tahun, juga mengaku mengenali sosok Jaiz yang disebutnya calon relawan yang hendak dikirim ke Kalimantan saat Indonesia terlibat konfrontasi dengan Malaysia pada 1964.
Lainnya? Supardi mengangkat bahu. Tidak tahu. "Semua itu rahasia, tertutup. Mereka belum pasti dari Pati. Mereka biasanya diambil malam hari. Istilahnya dibon," ungkapnya.
YPKP 1965 Pati
Para pegiat YPKP 1965 wilayah Pati berdoa di lokasi yang diyakini kuburan massal di Desa Grogolan, Kabupaten Pati. Warga setempat menyebut lokasi kuburan massal itu sebagai hutan "PKI-nan".

Menurutnya, pemerintah yang wajib mengungkap siapa yang dibunuh dan dikubur di hutan jati itu.
"Benarkah yang dikubur itu orang 'jelek'? Benarkah orang-orang yang dibunuh itu bersalah? Pemerintah harus mengungkap kebenarannya," kata Supardi.
Bersama organisasi Yayasan penelitian korban pembunuhan (YPKP) 1965/1966 cabang Pati, Supardi dan kawan-kawan sejak awal tahun 2000 telah melacak setidaknya ada delapan kuburan massal di wilayah Pati.

Komnas HAM turun ke Pati

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), ungkap Supardi, juga telah mendatangi lokasi kuburan massal tersebut sekitar tahun 2008.
"Termasuk telah mendengarkan kesaksian Pak Radimin dan Pak Karmain, saksi lain yang ikut mengubur korban pembantaian di hutan Jeglong," jelas seniman mantan anggota Lekra -organisasi kesenian dibawah PKI.
BBC Indonesia
Ketua Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, pengungkapan kuburan massal merupakan salah-satu upaya pengungkapan kebenaran.

Komnas HAM memang telah melakukan penyelidikan kekerasan pasca 1965 yang menimpa orang-orang yang dituduh sebagai simpatisan atau anggota PKI.
Dalam kesimpulannya, mereka menyatakan ada pelanggaran HAM berat terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa para simpatisan PKI.
Kepada Komnas HAM, YPKP Pati telah menuntut agar mereka mengungkap kebenaran di balik keberadaan kuburan massal di wilayah Pati tersebut.
"Apabila sudah ditemukan kebenaran, harap kuburan itu dibongkar dan tulang-tulangnya di kembalikan ke masyarakat," tandas Supardi.
Dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Ketua Komnas HAM Nur Kholis mengatakan pengungkapan kuburan massal merupakan salah-satu upaya pengungkapan kebenaran.
"Tetapi untuk melakukan itu diperlukan konsensus nasional dulu, kalau tidak upaya-upaya itu hanya akan menimbulkan masalah baru," kata Nur Kholis.

Kebenaran tetap terkubur?

Dia kemudian merujuk pada sejumlah kasus penolakan sebagian anggota masyarakat terhadap aktivitas atau diskusi yang dikaitkan dengan latar peristiwa 1965.
"Saat ini harus diakui, di lapangan, diskusi-diskusi itu (soal kekerasan pasca 1965) masih kadang-kadang dibubarkan," jelasnya.
Di Blitar, 13 tahun silam, upaya penggalian Gua Tikus, tempat kuburan massal simpatisan PKI juga ditolak oleh Bupati Blitar, karena alasan "meresahkan masyarakat".
YPKP 1965 Pati
Sejumlah pegiat YPKP 1965 wilayah Pati melakukan penyelidikan di lokasi yang diyakini sebagai kuburan massal di kawasan Perhutani HPH Brati, Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

Nur Kholis menganalisa, penolakan itu disebabkan adanya "distorsi informasi" yang berkembang masyarakat, bahwa seolah-seolah penyelidikan Komnas dalam kasus '65 itu akan berujung pada rehabilitasi PKI.
"Ini tidak menyangkut dengan ideologi. Misalnya presiden harus menyatakan penyesalan kepada partai tertentu (PKI), tidak. Dalam konteks korban-korban anak bangsa itulah, Presiden menyatakan penyesalannya," tandas Nur Kholis.
Pernyataan Nur Kholis itu, bagaimanapun, menyiratkan bahwa upaya pengungkapan kebenaran kasus kekerasan pasca 1965, termasuk pembongkaran kuburan massal, sepertinya bakal memakan waktu lama.
Upaya pencarian kebenaran yang dilakukan Supardi dan kawan-kawan, tampaknya, masih akan terkubur lama di bawah hutan jati Jeglong yang sepi itu.