Ini UMK Jawa Barat 2015

Sabtu, 22 November 2014 | 07:02 WIB

KOMPAS.com/RAMDHAN TRIYADI BEMPAH

 Aksi unjuk rasa para buruh di Kabupaten Bogor menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 30 persen atau menjadi Rp 3.750.000. K97-14

 BANDUNG, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengumumkan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang baru untuk 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Pengumuman disampaikan di Markas Pusat Kesenjataan Infanteri, Jalan Supratman, Kota Bandung, Jumat (21/11/2014).

Keputusan Gubernur tersebut ditetapkan dalam surat keputusan dengan nomor surat 560/Kep.1581-Bangsos/2014. Nilai UMK yang telah ditetapkan berlaku untuk tahun 2015 mendatang.

Berikut adalah rincian UMK yang telah ditetapkan:

1. Kabupaten Garut, UMK naik 15,21 persen dari Rp 1.085.000 menjadi Rp 1.250.000.
2. Kabupaten Tasikmalaya, UMK naik 12,17 persen dari Rp 1.279.329 menjadi Rp 1.435.000.
3. Kota Tasikmalaya, UMK naik 17,22 persen dari Rp 1.237.000 menjadi Rp 1.450.000.
4. Kabupaten Ciamis, UMK naik 8,74 persen dari Rp 1.040.928 menjadi Rp 1.131.862.
5. Kota Banjar, UMK naik 13,95 persen dari Rp 1.025.000 menjadi Rp 1.168.000.
6 Kabupaten Pangandaran, UMK naik 11,92 persen dari Rp 1.040.928 menjadi Rp 1.165.000.
7 Kabupaten Majalengka, UMK naik 24,50 persen dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.245.000.
8 Kota Cirebon, UMK naik 15,37 persen dari Rp 1.226.500 menjadi Rp 1.415.000.
9. Kabupaten Cirebon, UMK naik 15,44 persen dari Rp 1.212.750 menjadi Rp 1.400.000.
10. Kabupaten Indramayu, UMK naik 14,78 persen dari Rp 1.276.320 menjadi Rp 1.465.000.
11. Kabupaten Kuningan, UMK naik 20,36 persen dari Rp 1.002.000 menjadi Rp 1.206.000.
12. Kota Bandung, UMK naik 15,50 persen dari Rp 2.000.000 menjadi Rp 2.310.000.
13 Kabupaten Bandung, UMK naik 15,31 persen dari Rp 1.735.000 menjadi Rp 2.001.195.
14. Kabupaten Bandung Barat, UMK naik 15,31 persen dari Rp 1.738.476 menjadi Rp 2.004.637.
15. Kabupaten Sumedang, UMK naik 15,31 persen dari Rp 1.735 473 menjadi Rp 2.001.195.
16. Kota Cimahi, UMK naik 15,31 persen dari Rp 1.569.353 menjadi Rp 2.001.200.
17. Kota Depok, UMK naik 12,85 persen dari Rp 2.397.000 menjadi Rp 2.705.000.
18. Kabupaten Bogor, UMK naik 15,51 persen dari Rp 2.242.240 menjadi Rp 2.590.000.
19. Kota Bogor, UMK naik 13 persen dari Rp 2.352.350 menjadi Rp 2.658.155.
20 Kabupaten Sukabumi, UMK naik 23,89 persen dari Rp 1.565.922 menjadi Rp 1.940.000.
21. Kota Sukabumi, UMK naik 16,44 persen dari Rp 1.350.000 menjadi Rp 1.572.000.
22. Kabupaten Cianjur, UMK naik 6,67 persen dari Rp 1.500.000 menjadi Rp 1.600.000.
23 Kota Bekasi, UMK naik 20,97 persen dari Rp 2.441.954 menjadi Rp 2.954.031.
24. Kabupaten Bekasi, UMK naik 16,04 persen dari Rp 2.447.445 menjadi Rp 2.840.000.
25. Kabupaten Karawang, UMK naik 20,84 persen dari Rp 2.447.450 menjadi Rp 2.957.450.
26. Kabupaten Purwakarta, UMK naik 23,81 persen dari Rp 2.100.000 menjadi Rp 2.600.000.
27. Kabupaten Subang, UMK naik 20,41 persen dari Rp 1.577.959 menjadi Rp 1.900.000.

Rata-rata, UMK di Jawa Barat naik dari 16,18 persen, dari Rp 1.621.961 menjadi Rp 1.887.619, atau naik Rp 265.657.

Penulis	: Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana
Editor	: Hindra Liauw

Perajin Batik Kasumedangan Minta Diperhatikan Pemerintah

Kurang Berkembang

Kamis, 02/10/2014 - 05:53

 

ADANG JUKARDI/"PRLM"

INA Mariana (kiri) sedang memperlihatkan batik Kasumedangan motif terbarunya “Lumbung Lingga” di rumah produksinya “Sanggar Batik Wijaya Kusumah” di Jalan Pangeran Kornel, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kec. Sumedang Selatan, Rabu (1/10/2014). Perajin batik kasumedangan meminta perhatian Pemkab untuk membantu mereka.*

 

 

SUMEDANG, (PRLM).- Sejumlah perajin batik kasumedangan membutuhkan perhatian dan bantuan Pemkab Sumedang. Kebutuhan mereka, diantaranya permodalan, penyediaan bahan baku serta membuka jaringan pemasaran yang luas. Terlebih, ketiga kebutuhan tersebut menjadi kendala kurang berkembangnya kerajinan batik kasumedangan selama ini.

“Jika ketiga kebutuhan itu dibantu oleh Pemkab Sumedang, insya Allah, usaha perajin batik kasumedangan akan berkembang maju. Terus terang, selama ini, para perajin kurang perhatian dan bantuan dari pemerintah,” kata salah seorang perajin batik kasumedangan, Ina Mariana (57) pemilik “Sanggar Batik Wijaya Kusumah” di rumah produksinya di Jalan Pangeran Kornel, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kec. Sumedang Selatan, Rabu (1/10/2014).

Menurut dia, bantuan modal untuk para perajin tersebut, sehubungan produksi batik di Sumedang membutuhkan biaya tinggi dibanding daerah lainnya, seperti halnya Cirebon. Biaya tinggi tersebut, di antaranya akibat relatif mahalnya upah kerja serta tingginya ongkos pembelian bahan baku kain batik berikut peralatannya.

“Upah kerja membuat batik tulis di Sumedang per hari rata-rata Rp40.000, sedangkan di Cirebon bisa Rp12.000. Begitu juga upah memproduksi batik cap. Di Sumedang per lembar Rp 4.000, sedangkan di Cirebon hanya Rp1.000. Jadi, perbandingan upah kerja antara Sumedang dengan Cirebon sangat jauh,” ujar Ina.

Selain tingginya upah kerja, lanjut dia, juga mahalnya ongkos pembelian bahan baku. Karena di Sumedang tidak ada grosir besar yang menjual bahan baku kain batik, terpaksa para perajin membelinya ke Cirebon atau Pekalongan, Jawa Tengah. Kondisi itu, otomatis menaikan harga jual produk.

Harga batik kasumedangan satu warna minimal Rp60.000 per potong. Sementara batik Cirebon jauh lebih murah seharga Rp40.000 per potong. Bahkan masih bisa dijual Rp100.000 per tiga potong.

“Akibatnya, penjualan batik kasumedangan hanya orang-orang tertentu. Untuk membuka pasar seluas-luasnya, seharusnya harga batik kasumedangan bisa bersaing dengan daerah lainnya dan terjangkau oleh masyarakat umum. Akan tetapi, kami tidak mampu menekan harga produk semurah itu, karena mahalnya biaya produksi,” tuturnya. (Adang Jukardi-"PR"/A-88)***
 

Pengamat: Demokrat dan SBY Tengah Menggali Kuburannya Sendiri

Sabtu, 27 September 2014 | 13:51 WIB

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

 

 Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bakti mengatakan, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan partainya tengah dihadapkan pada sebuah pertaruhan citra politik yang sangat besar. Hal itu menyusul sikap Fraksi Demokrat saat pengambilan keputusan UU Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari.

“Ini menjadi sebuah upaya bagi Partai Demokrat untuk menggali kuburannya sendiri karena mereka tidak mampu merebut hati rakyat kembali untuk kemudian memperbaiki citra partainya,” kata Ikrar dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Dalam pengambilan keputusan itu, Juru Bicara Fraksi Demokrat Benny K Harman menyatakan, Fraksi Demokrat bersikap netral setelah sepuluh syarat perbaikan pilkada langsung yang diajukan mereka tak diakomodir menjadi opsi tersendiri dalam pengambilan keputusan. Padahal, sebelumnya, Fraksi PKB, PDI Perjuangan dan Hanura telah menyatakan mendukung usulan Fraksi Demokrat sebagai opsi ketiga.

Sikap yang ditunjukkan Fraksi Demokrat tersebut rupanya menjadi buah bibir masyarakat terutama di media sosial. Bahkan, sejumlah media internasional juga tak luput menyoroti sikap tersebut dan menilai bahwa pengembalian sistem pemilihan langsung kepada sistem pemilihan tidak langsung sebagai kemunduran demokrasi.

“SBY yang kita tahu citra beliau sangat hancur dan itu bukan cuma melalui pemberitaan media social semata tapi juga media internasional membicarakan itu,” ujar Ikrar.

Untuk diketahui, di media social kecaman terhadap SBY mengalir melalui akun Twitternya, @SBYudhoyono. Kekecewaan itu digambarkan dengan hashtag #ShameOnYouSBY. Ikrar menambahkan, apa yang dilakukan Fraksi Demokrat tersebut tak sesuai dengan khitoh perjuangan partai itu ketika pertama kali terbentuk.

“(SBY) tidak mampu merebut hati rakyat dan mengembalikan khitoh Partai Demokrat sebagai partai pembaharu, partai pembela rakyat dan partai tidak korup,” tandasnya.

Penulis	: Dani Prabowo
Editor	: Fidel Ali Permana

Partai Demokrat Mainkan Politik Cuci Tangan

Sabtu, 27/09/2014 - 07:19

 

JAKARTA, (PRLM).- Partai Demokrat diduga telah memainkan politik cuci tangan terkait aksi walk-out dalam sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada yang berlangsung hingga Jumat (26/9/2014) dini hari. Soalnya, Partai Demokrat dengan sengaja menaikan isu dan membuat poin-poin yang sebenarnya tak ada yang baru, lalu dengan alasan bahwa pilihan-pilihan mereka tidak diakomodasi, sehingga PD pun memilih jalan abstain.

"Jalan abstain PD dengan sendirinya menjadikan pilihan pilkada kembali ke DPRD mulus. Mengeluarkan isu 10 poin sekitar 10 hari sebelum rapat paripurna jelas merupakan jalan berkelit untuk tidak menyetujui pilkada langsung. Cara-cara PD spt ini sudah terbaca sejak awal," ujar Pengamat Politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti.

Sebab, kata Ray, mana mungkin subtansi dari 10 poin itu tidak disebut di dalam draf yang disodorkan pemerintah karena pada saat ini presiden dan ketua umum partai Demokrat adalah orang yang sama. Mungkin, menurut Ray, hal itu bisa dipahami jika presiden dan ketua PD dua individu yang berbeda.

"Mana mungkin ada dua pikiran yang saling melampaui dari kepala yang sama. Walk-out PD itu dengan sendirinya menolak pilihan-pilihan politik pemerintah yang sudah dengan tegas menyatakan setuju dengan pilkada langsung tanpa embel-embel 10 poin," ujarnya.

Lagi-lagi, kata Ray, Yudhoyono sebagai kapala dari dua institusi ini, saling menapikan dirinya sendiri. Soalnya, melalui Mendagri ia stuju pilkada tanpa embel-embel 10 poin itu tapi melalui fraksi Demokrat ia tak stuju pilkada langsung tanpa 10 poin.

"Jelas, cara berpolitik ala SBY ini jauh dari kesantunan dan jauh pula upaya memberi contoh yang baik dalam demokrasi. Politik lain di bibir lain di tindakan hanya membuat subtansi berpolitik jadi terpinggirkan," ujarnya.

Ray menilai, Yudhoyono seperti tidak habis-habisnya memainkan politik mengambang yang jelas tak berdampak positif bagi bangsa ini. Karena pada saat yang sama, beliau memupuk citra sebagai penegak demkorasi di mata dunia.

"Berbagai penghargaan atas perkembangan demokrasi di Indonesia diraihnya. Tapi pada sisi lain banyak tindakannya menunjukkan bahwa dia sedang mengembalikan kita pada era orde baru dan menancapkan politik sentralisme yang kuat," ujarnya.

Tentu, menurut dia, bagi para pengusung pilkada langsung, tak ada yang disesali kecuali tindakan "politik cuci tangan" Yudhoyono. Sayang, diujung masa bakti anggota FD, dan presiden Yudhoyono, mereka memberi kado buruk bagi hampir 80% rakyat Indonesia yang mendukung pilkada langsung.

"Dan mereka, tentu saja, tak dapat dibohongi dengan politik cuci tangan," ujarnya.
Hal senada dikatakan Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus. Menurut dia, Partai Demokrat melalui anggota fraksinya di DPR sukses membuktikan kharakter politik Yudhoyono yang selalu sulit ditebak.

"Kesulitan menebak itu tentu bukan karena argumentasi yang jelas, tetapi justru karena ambiguitas sikap yang muncul. Ambiguitas itu bisa dijelaskan dengan sederhana. Bahwa perdebatan atau argumentasi RUU Pilkada di penghujung proses pembahasannya mengerucut pada dua opsi yakni Pilkada Langsung versus DPRD. SBY sudah menegaskan sikap demokrat dengan tegas melalui pidatonya yang diunggah melalui Youtube. Bahwa Partai Demokrat mendukung Pilkada langsung demi membela hak politik rakyat," ujar Lucius.

Dia menuturkan, dengan walkout, PD menegaskan ketidakkonsistenannya pada gagasan substantif. PD hanya gemar pada gagasan pinggiran dengan sesekali bertopeng argumentatif.
"Baginya yang penting bisa mencuri perhatian publik, bahwa PD itu exist, PD itu penting bagi dirinya sendiri, PD itu punya kekuasaan untuk menentukan keputusan penting. Jadi semua tentang PD sendiri. PD ingin agar citra partai besarnya tetap diakui sekalipun rakyat atau publik sudah berpaling secara signifikan," katanya.

Sikap PD, menurut dia, tak berkorelasi dengan rakyat yang disebutnya sebagai sumber perjuangannya. Sikap PD untuk kepuasan PD sendiri, khususnya untuk memenuhi hasrat SBY yang selalu ingin tampil sebagai “yang hebat, yang berkuasa”.

Dengan demikian sesungguhnya Partai Demokrat yang bersikap netral sesungguhnya hanya intrik pencitraan. Sikap demokrat sejatinya adalah pro pilkada melalui DPRD. Sehingga tak mengherankan jika pemerintah pada proses awal penyusunan RUU Pilkada bersikap memilih mekanisme pilkada tidak langsung.

"SBY yang memang gemar mematut diri agar seolah-olah bijak dan pro rakyat beberapa kali bermanuver dengan menolak gagasan pilkada tidak langsung sebagai sikap pemerintah," tuturnya. (Miradin Syahbana Rizky/A-89)***

Belajar Matematika, Belajar Soal Bangsa

Senin, 22 September 2014 | 21:49 WIB

KOMPAS.com ilustrasi

Oleh: Didit Putra Erlangga Rahardjo

Sebuah foto yang menampilkan halaman pekerjaan rumah seorang siswa sekolah dasar diunggah di akun Facebook milik Muhammad Erfas Maulana pada 18 September. Buku tersebut milik adiknya bernama Habibi yang tengah mengerjakan pekerjaan rumah terkait dengan perkalian, tetapi penuh dengan coretan tinta merah dan nilai 20. Artinya, jawabannya hanya benar dua dari 10 soal.

Dalam lembar tersebut terdapat pesan Erfas kepada guru adiknya, mempertanyakan alasan sampai harus menjatuhkan nilai 20. Penyebabnya, dia membantu mengajari adiknya menyelesaikan perkalian sederhana 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 dan dijawab 4 x 6 dan hasilnya 24.
Ternyata, oleh gurunya, perkalian tersebut dianggap salah dan seharusnya dijawab dengan 6 x 4.
Hal serupa terjadi di nomor- nomor selanjutnya, perkalian dari 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 yakni 6 x 7 kembali disalahkan, seharusnya memakai perkalian 7 x 6. Dua nomor yang benar karena kebetulan memakai angka yang sama, 4 x 4 dan 8 x 8.

Foto tersebut beredar secara luas. Dari akunnya saja sudah dibagi sebanyak 6.300 kali dan disebar hingga ke media sosial lain, seperti Twitter dan Path. Muncul perdebatan, sebagian mendukung Erfas yang mengajari adiknya untuk menggunakan jalan lain untuk mencapai hasil perhitungan, sedangkan ada pula yang menyalahkannya karena tidak tertib pada proses.

Seorang pengguna Twitter dengan akun @babyrany juga mengungkapkan pengalaman yang sama. Dia mengajari perkalian dengan cara yang sama yang dipakai Erfas dan menghadapi kejadian serupa, 4 x 2 sama dengan 4 + 4, tetapi dianggap salah, sementara jawaban yang diminta adalah 2 + 2 + 2 + 2.

Pendapat yang berbeda dilontarkan akun @OomYahya yang menyebut apa yang diajarkan para guru sebagai konsep dasar yang sudah banyak dilupakan. Dalam matematika, perkalian 3 x 7 adalah 7 + 7 + 7, bukan 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3.

Senada dengan hal tersebut, akun @iwanpranoto milik ahli matematika dari Institut Teknologi Bandung, Prof Dr Iwan Pranoto, menjelaskan bahwa bentuk yang diminta para guru untuk mengajari para murid agar paham mengenai perkalian. Dia mencontohkan perkalian 3 x 4 di buku matematika sekolah di Singapura yang dijelaskan dengan "tiga buah empatan".

Namun, Iwan juga khawatir bahwa para guru salah dalam bertanya atau cara mengoreksi tugas. Apabila menanyakan hasil perkalian 3 x 4 tanpa instruksi lain, artinya sama saja membebaskan para anak untuk menjawab sesuai pengertian mereka.

"Pertanyaan guru seharusnya begini ’Jika 2 x 3 = 3 + 3, tentukan 3 x 4’. Jika dg pertanyaan ini anak jawabnya 3 + 3 + 3 + 3, barulah SALAHKAN," kicaunya.

Meskipun tampak sepele, lembar pekerjaan rumah Habibi bisa menjadi potret pendidikan di Indonesia. Masih banyak ditemukan dogma dan tidak membebaskan para murid untuk bernalar sendiri.

---

Editor	: Laksono Hari Wiwoho
Sumber	: KOMPAS SIANG

Ini Beda antara 4 x 6 dan 6 x 4 Menurut Profesor Lapan

Senin, 22 September 2014 | 22:19 WIB

komodomath.com Ilustrasi

KOMPAS.com — Urusan pekerjaan rumah seorang siswa menjadi perdebatan menarik di media sosial. 4+4+4+4+4+4, bila dinyatakan dalam perkalian, 6 x 4 atau 4 x 6?

Banyak yang berpendapat bahwa mengekspresikan 4+4+4+4+4+4 dalam perkalian menjadi 6 x 4 atau 4 x 6 sama saja. Toh hasilnya sama, begitu logikanya. Sebagian menganggapnya sebagai kebebasan bernalar.

Namun, profesor astrofisika dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Thomas Djamaluddin, mengatakan, antara 4 x 6 dan 6 x 4 memang berbeda.

"Samakah 4 x 6 dan 6 x 4? Hasilnya sama, 24, tetapi logikanya berbeda. Itu adalah model matematis yang kasusnya berbeda. Konsekuensinya bisa berbeda juga," urai Thomas dalam akun Facebook-nya, Senin (22/9/2014).

Thomas menerangkan perbedaan 6 x 4 dengan 4 x 6 lewat sebuah soal cerita.

"Ahmad dan Ali harus memindahkan bata yang jumlahnya sama, 24. Karena Ahmad lebih kuat, ia membawa 6 bata sebanyak 4 kali, secara matematis ditulis 4 x 6. Tetapi, Ali yang badannya lebih kecil, hanya mampu membawa 4 bata sebanyak 6 kali, model matematisnya 6 x 4. Jadi, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 6 x 4, berbeda konsepnya dengan 6 + 6 + 6 + 6 = 4 x 6, walau hasilnya sama 24," terang Thomas.

Lewat kasus ini, Thomas mengajak semua kalangan untuk memahami Matematika dengan logika, bukan menjadi generasi "kalkulator" yang sekadar tahu hasil.

"Dengan kemampuan berlogika, suatu kasus bisa dimodelkan dengan rumusan matematis sehingga mudah dipecahkan," ungkap Thomas.

---

Penulis	: Yunanto Wiji Utomo
Editor	: Yunanto Wiji Utomo

Perdebatan soal Angka 4 dalam Perkalian, 4 x 6 atau 6 x 4?

Senin, 22 September 2014 | 20:20 WIB

 

Yunanto Wiji Utomo (Ilustrasi)

KOMPAS.com — Media sosial Twitter dan Facebook sejak Minggu (21/9/2014) diramaikan oleh sebuah perdebatan Matematika, tepatnya tentang operasi perkalian.

Persoalan dimulai dari posting Muhammad Erfas Maulana, mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Erfas yang membantu adiknya mengerjakan tugas Matematika mempertanyakan alasan guru menyalahkan jawaban sebuah soal.

Dalam soal tugas itu, guru meminta adik Erfas untuk menyatakan 4+4+4+4+4+4 dalam operasi perkalian.

Adik Erfas menuliskan jawaban bahwa 4+4+4+4+4+4 = 4x6. Jawaban itu, menurut Erfas, seharusnya benar. Namun, ternyata sang guru menyalahkan. Menurut guru, jawaban yang seharusnya adalah 6x4.

Karena posting Erfas, muncullah perdebatan seru di media sosial. Mana yang benar, 4x6 atau 6x4?

Saking serunya perdebatan, profesor Matematika dari Institut Teknologi Bandung, Iwan Pranoto, pun turut berkomentar. Ia memberi sedikit kultwit untuk menjelaskan permasalahan itu.

Menurut Iwan, 4x6 ataupun 6x4 sebenarnya sama. Namun, bisa saja salah bila dilihat dalam konteks tertentu.

Iwan memberi ilustrasi. Ia mencontohkan, bila pertanyaan guru adalah "Jika 2x3 = 3+3, tentukan 3x4", maka jawaban yang seharusnya adalah 4+4+4. "Jika dengan pertanyaan ini anak jawabnya 3+3+3+3, barulah salahkan," katanya lewat akun Twitter-nya.

Namun, Iwan mengungkapkan, bila pertanyaannya hanya 3x4, maka anak bisa menjawab 3+3+3+3 atau 4+4+4. Semuanya benar.

Dengan demikian, didasarkan pada pendapat Iwan, 4+4+4+4+4+4 bisa saja dinyatakan 4x6 atau 6x4 dalam operasi perkalian. Jawaban adik Erfas dalam tugas Matematika-nya seharusnya tidak disalahkan.

"Cara bertanya guru Matematika di Indonesia mungkin salah. Juga cara mengoreksinya salah," katanya.

Iwan mengatakan, saat ini dibutuhkan pembenahan sikap, budaya, dan cara berpikir guru Matematika. "Mengubah sikap guru Matematika yang luwes bernalar merupakan tantangan bagi institusi penyiapan guru kita, LPTK," ungkapnya.

Dalam Matematika, kata Iwan, tidak ada kebenaran, yang ada kesahihan. Jika penalaran sahih, maka bisa diterima walaupun kesimpulannya aneh.

Akar perdebatan Matematika ini bisa jadi adalah kebiasaan untuk hanya menerima pengertian tunggal, ditetapkan oleh penguasa. "Kita tak berdaya menentukan sendiri," kata Iwan.

Iwan menerangkan, tak cuma dalam perkalian. Dalam pembagian pun dikenal dua pengertian berbeda, misalnya, 125 ÷ 5 tentunya lebih cocok diartikan sebagai partisi. Sedangkan 125 ÷ 25 tentunya lebih cocok dinyatakan pengurangan berulang.

---

Penulis	: Yunanto Wiji Utomo
Editor	: Yunanto Wiji Utomo

TPA Pasir Sembung Tak Ideal, Pemkab Cianjur Susah Cari Tempat Relokasi

Kamis, 27/02/2014 - 18:34

 

WILUJENG KHARISMA/"PRLM"

SUASANA Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Pasir Sembung, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur, yang dipenuhi pemulung. TPA tersebut dinilai sudah tidak ideal tidak lagi digunakan. Selain kondisinya yang sudah melebihi kapasitas, tidak adanya penggunaan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan dinilai sudah tidak sesuai.*

CIANJUR, (PRLM).- Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Pasir Sembung, Pasir Hayam, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dinilai sudah tidak ideal tidak lagi digunakan. Selain kondisinya yang sudah melebihi kapasitas, tidak adanya penggunaan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan dinilai sudah tidak sesuai.

Saat ini, TPA Pasir Sembung masih menggunakan teknik pengolahan sampah open dumping (ditimbun di tanah lapang terbuka) masih dibiarkan saja. Padahal, pengelolaan dengan cara tersebut sudah tidak lagi dianjurkan karena menyeabkan pencemaran lingkungan.

Demikian diungkapkan Koordinator Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bogor Puncak Cianjur (Bopunjur), Eko Wiwid kepada "PRLM", Kamis (27/2/2014). "Seharusnya sudah ada alih teknologi dalam pengelolaan sampahnya. Lokasi TPA yang berada di pemukiman juga menyebabkan polusi air lindi dan bau sampah. Warga sekitar TPA sudah sering mengeluhkan hal itu," katanya.

Eko mengatakan alih fungsi teknologi menjadi sanitary landfill ( tempat pemusnahan sampah yang berupa cekungan atau tanah yang digali dan digunakan untuk menimbun sampah) seharusnya sudah digunakan beberapa waktu lalu. Wacana relokasi TPA di Cianjur ini juga sudah ada beberapa tahun lalu, namun hingga kini belum pernah ada realisasinya.

"Akibat kelebihan kapasitas bisa dilihat di jalan-jalan protokol Kota Cianjur kadang ada penumpukan sampah. Meski tidak bisa dipungkiri jika perilaku masyarakat juga belum sepenuhnya sadar membuang sampah pada tempatnya," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Cianjur, Rika Ida Mustikawati mengakui jika TPA Pasir Sembung yang luasnya sekitar enam hektare ini pengelolaannya masih open dumping dan memang sudah melebihi kapasitas.

"Namun, kami sudah berupaya agar tahun depan pengelolaan sampah diganti dengan sanitary landfill. Tiap tahun volume sampah di Cianjur memang naik. Saat ini, rata-rata per bulan volume sampah menapai 600 meter kubik," ujarnya.

Meskipun demikian, kata Rika, pihaknya berupaya untuk mengurangi dampak pencemaran dengan melakukan pengurukan sampah menggunakan tanah. Itupun hanya dilakukan setahun dua kali.

"Idealnya pun setiap bulan harusnya diuruk. Namun, anggaran yang ada tidak memungkinkan. Kami mencoba memperluas dengan sisa lahan yang masih ada sekitar 4.000 meter persegi tahun ini," tuturnya.

Rika mengakui jika terkendal pada relokasi. Pasalnya, dua yaitu TPSA di Kec. Cikalongkulon dan Tanggeung hingga kini masih mendapat penolakan terhadap warga sekitar.

"Untuk mengurangi kapasitas sampah, kami sudah membina warga dengan bank sampah. Saat ini baru ada enam titik, dan kami sudah merintis 30 titik," ujarnya.

Bank sampah, kata Rika, nantinya juga akan menimbulkan kesadaran warga mengenai pemilahan sampah. Sehingga mereka tahu, betapa pentingnya persoalan sampah itu bagi masyarakat.

"Untuk mengurangi penimbunan sampah di jalan kami pun sudah menambah angkutan sampah yang sebula hanya 16 armada, saat ini sudah ada 22 armada dengan penambahan dua jalur baru" katanya. (A-186/A-89)***

PM Australia Tak Meminta Maaf Terkait Penyadapan

Selasa, 19 November 2013 | 10:50 WIB

Daftar Nama Pejabat Indonesia yang Disadap Australia, tahun 2009, ABC

SYDNEY, KOMPAS.COM — Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, Selasa (19/11/2013), tidak meminta maaf tetapi justru menegaskan bahwa hubungan dengan Indonesia tetap dekat dan kuat walau ada tuduhan kegiatan spionase yang memicu kemarahan Jakarta.

Abbott menolak untuk mengatakan apakah ia berencana menghubungi langsung SBY guna memberi penjelasan atau menyampaikan permintaan maaf. "Saya tidak akan mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang mungkin dapat merusak persahabatan dan kerja sama yang kuat dengan Indonesia. Saya tidak akan mengatakan apa pun tentang masalah-masalah intelijen," kata Abbott kepada wartawan. "Yang benar adalah kami punya hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. Tentu saja, saat ini mungkin bukan hari terbaik dalam hubungan itu. Namun bagaimanapun, kami memiliki hubungan yang sangat baik dan kuat dengan Indonesia."

Pemerintah Indonesia, Senin kemarin menarik duta besarnya dari Canberra sebagai tanggapan atas laporan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate (DSD), menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta istrinya dan sejumlah menteri Indonesia. Duta besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, Selasa pagi ini telah meninggalkan Canberra untuk kembali ke Jakarta. Pemerintah Indonesia "terkejut" dengan pengungkapan dalam sejumlah dokumen dibocorkan buronan intelijen AS, Edward Snowden, ke Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian The Guardian. Pemerintah berjanji untuk meninjau ulang semua kerja sama dengan Australia.

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia melacak aktivitas SBY lewat ponselnya selama 15 hari pada Agustus 2009, ketika Kevin Rudd yang berasal dari Partai Buruh menjadi perdana menteri. Beberapa minggu sebelum penyadapan itu, ledakan kembar terjadi di dua hotel mewah di Jakarta, yaitu di Holel JW Marriott dan Ritz-Carlton, yang menewaskan tujuh orang, termasuk tiga warga Australia, dan dua pelaku bom bunuh diri.

Selain SBY, ada sembilan orang lain di lingkaran dalam SBY yang turut disadap ponselnya pada saat itu. Mereka adalah Ani Yudhoyono, istri SBY; Wakil Presiden Boediono yang pekan lalu berada di Australia; mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla; Juru Bicara Urusan Luar Negeri Dino Pati Djalal; Menko Polkam Widodo AS; Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil; Menko Ekonomi Sri Mulyani; Mensesneg Hatta Rajasa; dan Juru Bicara Urusan Dalam Negeri Andi Mallarangeng.

Sumber : AFP

Editor : Egidius Patnistik

Bongkar Pendidikan Tinggi Kita

Jumat, 30 Agustus 2013 | 10:05 WIB
 

Ilustrasi | Shutterstock

Oleh: Terry Mart

Tulisan Hendra Gunawan (Kompas, 19/8) sangat menarik dan patut disimak semua insan yang terlibat dalam kegiatan pendidikan tinggi.

Hendra mengupas fakta kerdilnya perguruan tinggi (PT) kita dibandingkan dengan PT di negara jiran sekalipun; jangan dulu dibandingkan dengan PT di negara maju. Rayap-rayap kecil di bawah tanah yang sulit terlihat telah menggerogoti akar PT kita sehingga sulit tumbuh meski sudah dirawat dengan perhatian penuh dan penanganan khusus.

Beberapa PT kita sudah berusia lebih dari 50 tahun, tetapi pertumbuhan mutunya tak normal. Karena PT bukanlah pohon yang sembarang dapat ditebang dibuang begitu saja, satu-satunya jalan, ya, membongkarnya.

Jelas dari paparan Hendra, solusi harus radikal, sampai ke akar. Jika tidak, program insentif, hibah, akreditasi, dan sertifikasi tak akan pernah menumbuhkan pohon PT kita sebagaimana pohon di negara tetangga atau di negara maju. Hendra memaparkan delapan masalah. Saya hanya membahas tiga yang urgen: sistem, kualitas dosen, dan dana yang bermuara pada riset di PT.

Benar bahwa semuanya berawal dari sistem perguruan tinggi kita yang kurang/tidak berbasis merit. Sistem perekrutan dosen, sistem penilaian kinerja, hingga sistem kepangkatan kita terlalu manusiawi: beberapa dosen PTN masih tetap menikmati gaji meski hanya datang ke kampus satu-dua kali seminggu. Tak perlu mati-matian riset, asal ada satu-dua di antara berkas yang diajukan terindeks Scopus, seorang dosen dapat menjadi profesor. Di negara maju betapa sulit memperoleh posisi profesor di PT sana.

Mental amtenar

Ada benarnya bahwa kualitas dosen kita rendah karena sistem perekrutan dosen kita tak pernah diperbaiki sejak tempo dulu. Kualitas dosen PTN seharusnya lebih tinggi dari yang lain, tetapi mental amtenar sudah menjelma menjadi salah satu rayap tadi. Meski mengamini ihwal ini, saya masih yakin bahwa cukup banyak dosen kita berkualitas mumpuni untuk bersaing di dunia internasional. Buktinya, banyak dosen kita yang menamatkan S-3 di PT papan atas negara maju dengan hasil riset yang bahkan mencengangkan koleganya di sana. Sayangnya, pembusukan akademis selama puluhan tahun di Tanah Air telah menurunkan kualitas kebanyakan mereka hingga hampir mencapai titik nadir.

Cerita tentang dana riset PT membosankan, tetapi tetap mengherankan mengapa hingga kini pemerintah tak berambisi berinvestasi besar-besaran di PT? Mestinya pemerintah berani karena, jika tidak, PT kita akan makin jauh ketinggalan dari PT di Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam (”Antara Langit dan Bumi”, Kompas 24 November 2011).

Pemerintah harus berupaya memberi otonomi seluas-luasnya kepada PTN meski bagi sekelompok orang di republik ini, otonomi sudah masuk barang haram karena diterjemahkan dengan kamus yang tak tepat. Sebenarnya tanpa otonomi, PTN akan terus dibebani para amtenar yang menuntut lebih banyak hak dibandingkan dengan menunaikan kewajiban. Dengan otonomi, PTN ditantang membuat sendiri sistem yang sehat, berbasis merit yang dituntut Hendra, yang tidak mengizinkan hidupnya rayap-rayap tadi.

PTN, misalnya, dapat langsung menghukum dosen yang malas atau memberi jabatan profesor untuk yang berprestasi tanpa harus menunggu izin pemerintah. Sistem berbasis merit ini rasanya sulit diciptakan secara nasional karena disparitas mutu PT di Tanah Air yang sangat lebar.

Harus diakui bahwa bukan hanya PTS yang melakukan bisnis pendidikan. PTN pun turut mengais rezeki. Meski bisnis ini halal selama tidak menzalimi orang, kegiatan ini harus dikurangi agar PT mulai berorientasi kepada riset. Tingginya kegiatan pendidikan di PTN yang terlihat dengan tingginya aktivitas para dosen, baik dalam kelas maupun dalam pembuatan perangkat pendidikan, jelas mengindikasikan kelalaian pada riset. Jumlah mahasiswa sarjana dan pascasarjana yang berimbang merupakan syarat mutlak perbaikan kualitas PT, asalkan program pascasarjana tersebut berbasis riset.

Tidak ada pilihan lain, kecuali dosen yang direkrut adalah lulusan terbaik yang ada. Dosen yang direkrut haruslah berjenjang S-3 sehingga dapat langsung masuk ke dunia riset di kelompoknya. Apabila masih S-1 atau S-2, kemungkinan yang bersangkutan pindah bidang sewaktu studi S-3 sehingga menyulitkan pengembangan kelompok riset yang sudah ada.

Dosen yang periset

Perekrutan harus langsung melibatkan departemen bahkan kelompok riset karena hanya mereka yang lebih tahu bidang dan dengan kualifikasi apa seorang pelamar bisa diterima. Harus ditekankan, seorang dosen adalah juga periset sehingga pelamar yang tak berbakat riset hanya akan merepotkan PT di belakang hari. Jadi, perekrutan melalui sistem pegawai negeri seperti yang berlaku saat ini jelas tak tepat. Di sini otonomi PTN mutlak perlu.

Profesor yang sebenarnya adalah profesor paripurna yang sudah didefinisikan dalam UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 49 Ayat 3 dan 4). Meski memiliki ribuan kum, profesor yang ada saat ini belum tentu profesor sebenarnya dan mungkin harus direposisi ke jabatan profesor asosiasi atau madya.

Untuk mendapatkan jabatan paripurna, profesor harus dinilai ulang atau harus melakukan penelitian lebih giat lagi untuk memenuhi tuntutan ayat 3 yang mensyaratkan pengakuan internasional sehingga posisinya jelas setara dengan posisi profesor di negara maju dan dampaknya jelas signifikan dalam menaikkan kualitas PT.

Profesor adalah jabatan, bukan hadiah atau gelar. Yang berhak mendapat jabatan itu ialah mereka yang mampu mengemban tugas jabatan. Pikiran bahwa profesor adalah hak bagi mereka yang telah memiliki sejumlah kum tertentu jelas akan terus mengerdilkan PT.

Pada akhirnya rekomendasi di atas tak dapat dijalankan jika tak ada komitmen pemerintah berinvestasi besar-besaran dalam dunia riset PT. Riset di PT butuh dana sangat besar. Tak semua menghasilkan produk hilir yang langsung dinikmati masyarakat.

Memanggil lulusan terbaik jadi dosen tak mudah jika insentif dan fasilitas yang ditawarkan tak menarik. Namun, dengan PDB lebih dari Rp 1.500 triliun rasanya tak mustahil mewujudkan hal ini. Lagi pula, apa mungkin kita dapat memancing ikan paus dengan umpan ikan teri seperti yang selama ini kita lakukan?


Terry Mart, Pengajar Fisika FMIPA UI

Sumber : KOMPAS CETAK

Editor : Caroline Damanik

Rumah Warga Desa Situwangi Masih Banyak Tanpa Listrik

Kamis, 29/08/2013 - 21:31

 

NGAMPRAH, (PRLM).- Warga Desa Situwangi, Kec Cihampelas, Kab Bandung Barat, belum semuanya bisa menikmati listrik dari PLN. Hal itu terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi warganya.

Wawan (50), warga Kp Pasir Kalapa, RT 03/RW 04, adalah salah satu warga Desa Situwangi yang belum bisa menikmati listrik PLN. Selama ini dia ikut menyambung listrik dari rumah mertuanya yang jaraknya cukup berdekatan.

"Saya menyambung listrik ke mertua untuk satu gantungan. Listrik itu saya pergunakan buat nyalain radio atau lampu 5 watt buat penerangan kalau malam tiba," ujarnya saat ditemui, Kamis (29/8/2013).

Wawan membayar pemakaian listrik ke mertuanya itu sebesar Rp 10.000/bulan. Menurutnya, penggunaan listrik untuk lampu dan radio itu semata-mata agar ada penerangan saat malam hari, dan suasana tidak terlalu sepi saat siang. "Uang untuk mendaftar listrik PLN itu terlalu mahal. Saya tidak mampu membayarnya," kata dia.

Saat ini Wawan bekerja serabutan. Terkadang dia menjadi buruh, atau membuat tusukan sate bersama istrinya. Saat ini dia memiliki lima orang anak.

Ketua RT 03, Kp Pasir Kalapa, Asep Dedi, mengatakan, masih ada puluhan rumah di lingkungannya yang masih belum bisa menikmati listrik dari PLN. Penyebabnya karena tingkat kesejahteraan warga di lingkungannya mayoritas masih rendah.

"Kebanyakan warga di sini itu bekerja sebagai perajin bambu. Beberapa di antaranya ada yang bekerja sebagai buruh tani atau TKI," tuturnya. (A-204/A-26)***

Hentikan UN Tahun Depan

Diabaikan, Putusan MK UN Bertentangan UU Sisdiknas

 

Rabu, 17/04/2013 - 17:30

 

 

 

BANDUNG, (PRLM).- Ketua Umum Persatuan Guru dan Dosen Swasta (PGDS) Republik Indonesia Drs. Sali Iskandar mengatakan UN seharusnya untuk tahun depan dihentikan. Terlebih dengan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan UN tahun ini seolah menjadi tsunami pendidikan bagi siswa dan guru khususnya secara psikologis.

Selain itu juga mengacu dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003 pasal 57 dan 58 bahwa untuk meluluskan peserta didik dilakukan oleh guru. Sementara UN landasannya tidak jelas.

"Kami ingin Presiden SBY mengevaluasi kinerja Mendikbud dengan penyelenggaran UN bukan sekarang saja bermasalah. Padahal putusan MK sudah mengatakan UN sudah bertentangan tapi tetap saja pemerintah melaksanakan UN," kata Sali di Bandung, Rabu (17/4/13).

Dia mengkhawatirkan jika permintaan massa untuk meniadakan UN tidak digubris maka dapat mendatangkan gelombang protes massa yang besar. Dampaknya tidak hanya pada bidang pendidikan tapi juga sosial dan ekonomi. Meskipun begitu, dia meminta agar aspirasi massa disampaikan ke DPR hingga Presiden tanpa perlu melakukan protes besar-besaran.

"Tuntutan utama kalau pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan UN dihentikan dikhawatirkan akan ada protes besar. Kalau tidak ditanggapi bagaimana jika guru se- Indonesia mogok. Ini gawat bukan hal sepele," ujarnya. (A-208/A-88)***

Jangan Pilih Anggota DPR yang Malas!

Calon Anggota Legislatif

  Sabtu, 13 April 2013 | 13:41 WIB

 

KOMPAS.com/SABRINA ASRIL

Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Rakyat harus semakin kritis dalam memilih calon anggota legislatif di masa depan. Ironis sekali partai politik tetap mempertahankan anggota-anggotanya di parlemen untuk mencalonkan diri lagi sebagai caleg di tengah kritik keras publik terhadap kemalasan anggota DPR dalam mengikuti rapat-rapat.

”Kita butuh calon legislatif yang rajin dan disiplin. Sudahlah, jangan pilih lagi anggota dewan yang pemalas. Dengan akal-akalan, ada dewan yang bisa seenaknya bolos sidang, titip presensi, atau sekadar ikut sidang selama 5-10 menit. Komitmen mereka sebagai wakil rakyat diabaikan,” ujar Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang di Jakarta, Jumat (12/4).

Sebastian menyatakan prihatin karena sekarang ketidakhadiran anggota DPR semakin tinggi dalam persidangan. Bahkan, mereka terkesan tidak peduli lagi dengan tugas sebagai anggota dewan. Sanksi bagi yang tidak hadir tiga kali berturut-turut harus diberikan lebih tegas dan keras. Misalnya, tidak boleh lagi dicalonkan pada pemilu mendatang.

Anggota Komisi X DPR, Itet Tridjajati (Fraksi PDI-P), mengatakan, ketidakhadiran yang disorot media hendaknya tidak dilihat tiap-tiap person anggota DPR. Bagaimanapun, kerja DPR adalah kerja kolegial sehingga yang terpenting adalah output dari kerja DPR yang fungsinya sebagai pembentuk legislasi, pengawas, dan penganggaran. Menurut Itet, perekrutan haruslah dilihat rekam jejaknya, bukan sekadar tingkat pendidikannya.

Penyerahan daftar caleg sementara (DCS) berlangsung pada 9-22 April mendatang. Namun, sampai hari keempat, belum satu parpol pun mendatangi Komisi Pemilihan Umum. KPU memberikan satu kali kesempatan kepada parpol untuk melengkapi berkas dan mengubah susunan DCS. Namun, setelah DCS ditetapkan, tidak ada lagi perubahan.

”Ruang untuk parpol mengubah dan melengkapi daftar caleg cukup luas sepanjang DCS belum ditetapkan,” ujar anggota KPU, Hadar Navis Gumay, Jumat. ”Idealnya, tidak banyak perubahan lagi, tapi masih dimungkinkan perubahan nomor urut (pada masa perbaikan),” katanya.

Setelah DCS ditetapkan pada 12 Juni, penggantian caleg hanya bisa dilakukan apabila caleg meninggal, tidak memenuhi syarat akibat masukan masyarakat, atau mengundurkan diri. Caleg mundur hanya dapat digantikan apabila langkah itu mengubah komposisi syarat pendaftaran caleg, yakni terkait syarat kuota 30 persen perempuan. (OSA/INA)
 

Sumber : Kompas Cetak

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

 

Segerakan Bangun Danau 100 Hektare untuk Tanggulangi Banjir Cieunteung

Jumat, 12/04/2013 - 18:13

jakarta.tribunnews.com

Banjir di  Kampung Cieunteung, Bandung

SOREANG, (PRLM).- Pembangunan danau seluas 100 hektare di kawasan Rancaekek sangat mendesak, terkait banjir yang kerap kali melanda Kabupaten Bandung. Diharapkan dengan pembangunan danau ini bahkan bisa mengurangi banjir Cieunteung yang kian parah.

Hal di atas dikatakan oleh anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Cecep Suhendar saat diwawancarai di sela-sela acara silaturahmi wartawan dengan DPRD Kabupaten Bandung di Stadion Si Jalak Harupat, Jumat (12/4/13).

Cecep menjelaskan bahwa banjir yang kerap kali melanda Kabupaten Bandung ini bukan menjadi musibah lagi, namun sudah menjadi PR bersama antara dewan dan SKPD.

"Akan ada pembahasan konstruktif mengenai permasalahan ini pada tanggal 18 (April) mendatang, jadi dewan dan eksekutif akan diberi tugas-tugas yang jelas untuk menyelesaikannya," kata Cecep.

Lalu kata Cecep akan dibahas tentang pembangunan danau ini, dengan rencana awal pembangunan danau seluas 400 hektare di kawasan timur Kabupaten Bandung.

"Tapi sebenarnya jika 100 hektare saja danau atau kanal dibangun sudah bisa mengurangi banjir, karena sungai Citarum sudah tak sanggup lagi menampung air hujan, apalagi saat musim hujan seperti sekarang," katanya. (A-211/A_88)***

Android Bikin Google Diserang 17 Perusahaan

Penulis: Aditya Panji | Rabu, 10 April 2013 | 10.39 WIB  

 

 

Aditya Panji/KompasTekno

Google

 

 KOMPAS.com - Perusahaan teknologi besar, termasuk Microsoft, Nokia dan Oracle, meningkatkan tekanan kepada regulator Uni Eropa agar menindak Google secara tegas. Dalam persaingan bisnis mesin pencari di internet dan ponsel pintar, Google dianggap berlaku tidak adil (antitrust).

Mulanya, penyelidikan dugaan perlakuan bisnis tak adil ini, terfokus pada mesin pencari Google versi komputer pribadi. Komisaris Persaingan Dagang Uni Eropa Joaquin Almunia, kemudian menerima keluhan lain tentang sistem operasi mobile Android.

Google dituduh menggunakan Android untuk mengalihkan lalu lintas mesin pencari.

Pengaduan ini diajukan oleh FairSearch, organisasi yang di dalamnya terdapat 17 perusahaan teknologi yang tidak puas dengan perlakuan Google dalam berbisnis.

Selain Microsoft, Nokia dan Oracle, FairSearch juga digawangi oleh perusahaan situs web wisata online Expedia dan Tripadvisor, sampai situs perbandingan harga Twenga (Perancis) dan Foundem (Inggris).

"Google menggunakan sistem operasi Android sebagai "Trojan Horse" untuk menipu mitra, memonopoli pasar ponsel, dan mengontrol data konsumen," kata kuasa hukum FairSearch Thomas Vinje, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (9/4/2013).

Dikarenakan sistem operasi Android sedang menguasai pasar ponsel pintar dunia dan tren teknologi sedang bergeser ke arah mobile, FairSearch khawatir Google mengulangi kecurangan dengan memanfaatkan Android.

Regulator Uni Eropa berjanji menyelesaikan pengaduan ini pada semester kedua tahun 2013. Namun, para pengadu ingin agar regulator bisa bekerja lebih cepat.

Jika terbukti melakukan persaingan bisnis yang tidak adil, Google bisa dikenakan denda oleh regulator Uni Eropa mencapai 5 miliar dollar AS, atau sebesar 10 persen dari pendapatan Google tahun 2012.

Di Amerika Serikat (AS), pengaduan serupa pernah ditujukan kepada Google. Tapi kala itu, Google meraih kemenangan pada Januari 2013 ketika Komisi Perdagangan Federal AS menghentikan penyidikan setelah mengkaji jutaan halaman dokumen selama 19 bulan.

Dalam siaran pers, Google menarik kesimpulan dari keputusan Komisi Perdagangan Federal AS, bahwa layanannya baik untuk pengguna dan baik dalam kompetisi bisnis.

Editor: Reza Wahyudi
 

Eksploitasi Hutan Mengancam Keberadaan Hutan dan Masyarakat Adat Jabar

Selasa, 09/04/2013 - 16:50

BANDUNG, (PRLM).- Keberadaan hutan adat di Jawa Barat (Jabar) tidak mendapat jaminan hukum yang pasti dari negara untuk dikelola masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan sumber penghidupan dan hutan adat pun terancam kelestariannya karena aktivitas pertambangan dan pembangunan sarana komersil.

Demikian kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar Dadan Ramdan dalam diksusi publik "Membangun Konsepsi Hutan Kelolal Rakyat Di Jawa Barat" di Wisma Bumi Kitri, Jalan Cikutra, Selasa (9/4/13).

"Seperti masyarakat Kesepuhan di Kabupaten Sukabumi, Bogor dan Lebak terancam kehilangan sumber penghidupan karena perluasan konservasi taman nasional. Kita sepakat dengan konservasi alam, namun akses rakyat untuk mengelola hutan dan merawatnya tetap harus diperbolehkan," ujarnya.

Dalam praktiknya, tutur Dadan, perluasan lahan konservasi justru mematikan mata pencaharian masyarakat tradisi dan membuka luas masuknya para pemodal yang mengeksploitasi alam. "Masuk ke dalam lahan konseravsi saja masyarakat adat tak diperbolehkan," katanya.

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan izin tambang, pariwisata, serta vila dibuka oleh balai taman nasional dengan izin Kementerian Kehutanan. "Contohnya di Taman Nasional Kawasan Gunung Halimun Salak, di mana sarana komersil serta pertambangan, gas berada kawasan konservasi sementara masyarakat adat sendiri tak memperoleh pengakuan. Keberadaan lahan pertambangan juga dikhawatirkan mengubah budaya kerja masyarakat sekitar untuk ikut menambang sehingga semakin merusak alam," tuturnya.

"Di daerah Cisolok Kabupaten Sukabumi, Lebak Banten dan Pongkor yang masih termasuk Kawasan Gunung Halimun Salak ditambang untuk diambil menjadi emas, galena dan panas bumi," tambah Dadan.
Selain itu, masyarakat adat di Kasepuhan Cipatagelar, Ciptarasa, Cipta Mulia, serta Sinar Resmi di sekitar lokasi penambangan juga rentan dikriminalisasi. (A-201/A_88)***

Diusulkan, Curug Jompong-Sapan “Dipangkas”

Atasi Banjir Sungai Citarum

Selasa, 09/04/2013 - 19:44

 

 

SOREANG, (PRLM).- Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Adang Saf Ahmad mengatakan, pihaknya kembali mengusulkan wacana pemangkasan guna mengatasi banjir di sungai Citarum. Hal itu disampaikannya saat meninjau lokasi pengungsian korban banjir bersama Menkokesra Agung Laksono di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Baleendah, Selasa (9/4).

Menurutnya, langkah yang diusulkan adalah pemangkasan tanah sebelum Curug Jompong. Jaraknya sendiri 40 sentimeter hingga 3,5 meter, dari Curug Jompong sampai Sapan.

"Akan kita miringkan sedikit. Sekarang perencanaan selesai kemudian pada tahun 2014 akan kita laksanakan pengerjaan fisik. Dengan sedikit membuat kemiringan. Sungai Cisangkuy kita sudet, agar Andir bebas banjir," ujarnya.

Adang mengatakan, untuk penanganan masalah Sungai Citarum ada tiga hal. Pertama, saat ini di kawasan hulu Citarum ada perubahan tata guna lahan. Jika dahulu banyak ditanami tumbuhan pohon, ini sudah berubah.

"Dari penelitian, ada perubahan. Ada yang langsung mengalir ke sungai, ada yg tertahan. Kemudian, sedimentasi terbawa juga ada pendangkalan dan sungai. Makanya kapasitas aliran sungai berkurang dan meluap," ucapnya.

Hal kedua normalisasi. Normalisasi dilakuan untuk mengeruk sampah dan sedimentasi sepanjang 165 kilometer dari hulu ke hilir. Dia pun tidak menjamin normalisasi menghilangan banjir.

Adang membandingkan, pada tahun 1988 banjir 400 meter kubik/detik. Pada tahun 2010, dihitung banjir meningkat 40 persen menjadi 560 meter kubik/detik. Sedangkan 2013 masih dalam proses penghitungan. Untuk sedimentasi sendiri, sebanyak 2,5 juta meter kubik per /10 tahun.

"Jadi, normalisasi hanya mengembalikan fungsi sungai seperti semula, mengurangi genangan," jelasnya.
Sementara Kampung Cieunteung, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah yang selama ini selalu menjadi langganan banjir akan mendapatkan tempat “parkir air”.

Adang menjelaskan, warga akan direlokasi. “ Untuk tahun ini (2013) kita baru membebaskan lahan warga seluas satu hetar. Total lahan yang kita rencanakan akan mencapai lima hetar," ujarnya ketika mendampingi Menkokesra Agung Laksono saat meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Baleendah. (A-195/A-26).***

Sukses Pendidikan Bukan pada Kurikulum, melainkan Guru

Penulis : Riana Afifah | Selasa, 9 April 2013 | 14:24 WIB

 Eklektisisme Kurikulum 2013 

JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan kurikulum yang sedang digarap oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Bahkan perubahan kurikulum ini pun diragukan dapat mengubah kondisi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini.

Guru SD Insan Kamil, Nunung Siti Nurjanah mengatakan bahwa dirinya setuju kurikulum perlu diubah. Namun, perubahan tersebut harus memiliki landasan kuat dan tidak asal cepat siap saja. Pasalnya, ia menilai keberhasilan pendidikan bukan hanya sebatas masalah kurikulum saja.

"Hal ini sudah sering diungkapkan. Kondisi pendidikan tak akan berubah karena keberhasilan pendidikan bukan hanya masalah kurikulum tapi guru," kata Nunung saat diskusi tentang Kurikulum 2013 di Graha CIMN Niaga, Jakarta, Selasa (9/4/2013).

"Kenapa pemerintah fokus pada kurikulumnya saja? Kenapa tidak mendorong gurunya mengembangkan diri," imbuh Nunung.

Menurutnya, perubahan kurikulum yang didesain sedemikian rupa ini akan sia-sia apabila mindset guru tidak diubah dan guru tidak didorong untuk mengembangkan diri serta mengasah kreativitas.

"Sekarang kurikulum ini dikatakan bertujuan agar anak kreatif tapi kalau gurunya yang tidak kreatif, bisa jalan enggak?" ujar Nunung.

Kemudian, ia menyoroti beberapa perilaku guru yang justru tidak suka dengan anak yang aktif dan banyak bertanya. Padahal, salah satu komponen penilaian pada kurikulum baru ini adalah aktif di kelas dan aktif bertanya tentang pokok bahasan yang sedang diajarkan.

"Ini akan sulit jika guru tidak dilatih intensif. Bukan hanya materi tapi juga sikap dalam mengajar. Sekarang ini kalau ada anak yang agak aktif di kelas langsung dibilang hiperaktif, kalau banyak nanya dibilang cerewet padahal orang pinter lahir dari yang seperti itu," jelas Nunung.

Ia juga berharap agar guru tak sekadar dilatih, dipantau dan diberi panduan saja. Namun, harus ada momen tersendiri di mana guru diingatkan peran utamanya dalam mengajar, membimbing dan mendidik serta terus memperkaya ilmu yang dimilikinya.

"Sekarang kebanyakan guru hanya datang, ngajar, pulang dan sibuk urusan sendiri. Lupa ilmu itu berkembang. Akibatnya guru hanya itu-itu saja yang diberikan dan murid juga tidak berkembang," ungkap Nunung.

Editor : Ana Shofiana Syatiri

Para Pengungkap Kecurangan UN Itu Kini Berjuang Sendiri

Penulis : Luki Aulia | Senin, 8 April 2013 | 08:49 WIB

 

DHONI SETIAWAN/KOMPAS IMAGES

 Illustrasi

KOMPAS.com — "Saya dimarahi dan dimusuhi teman-teman di sekolah. Kata teman-teman, guru-guru jadi kena masalah gara-gara saya. Padahal, saya cuma bicara jujur. Kata ayah dan bunda, kita harus selalu jujur."

Demikian dikatakan Muhammad Abrary Pulungan (14) seusai pemutaran video dokumenter kolaborasi "Temani Aku Bunda" dan diskusi "UN untuk Apa?", Sabtu (6/4/2013) lalu, di XXI Epicentrum, Jakarta. Video dokumenter berdurasi 77 menit yang dibuat selama lebih dari satu tahun itu berkisah tentang pengalaman Abrar yang pernah melaporkan kecurangan ujian nasional (UN) di sekolahnya, SD Negeri 06 Petang, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dua tahun lalu atau tepatnya Mei 2011.

Pengalaman buruk dan traumatik bagi Abrar itu berawal ketika dua hari sebelum UN ia dan beberapa temannya disuruh oleh salah satu gurunya membuat kesepakatan saling membantu memberikan jawaban soal saat ujian. Dalam kesepakatan tertulis itu, para siswa dilarang memberi tahu siapa pun, termasuk orangtua.

Pada saat ujian, Abrar gelisah saat teman-temannya bebas bertukar jawaban, padahal ada pengawas yang sedang bertugas. "Kita disuruh merahasiakan dari orangtua atau saudara sampai dewasa," kata Abrar di dalam film dengan produser Yayasan Kampung Halaman dan sutradara Tedika Puri Amanda serta Irma Winda Lubis (ibu dari Abrar) itu.

Setelah ujian dan sesampainya di rumah, Abrar tidak tahan dan mengadu ke ibunya sambil menangis.
Mendengar cerita anaknya, Winda pun berang dan meminta sekolah mengakui dan meminta maaf ke publik. Seluruh proses perjalanan Winda mencari kebenaran dan keadilan bagi Abrar tak kunjung berbuah sampai hari ini. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan telah membentuk tim investigasi, tetapi hasilnya nihil.

Keluarga Abrar pun ke sana kemari mengadu ke berbagai lembaga bantuan hukum dan berbagai organisasi pejuang hak anak untuk meminta perlindungan, tetapi sampai kini tanpa kabar.

Segala macam bukti telah diserahkan, termasuk rekaman suara pengakuan guru Abrar kepada orangtua Abrar. Di dalam film terdengar jelas suara guru Abrar yang mengaku meminta para siswa untuk berlaku tidak jujur. Alasannya, ia hanya ingin membantu siswa dan orang tua agar lulus UN.

"Abrar dibilang gurunya kalau ia hanya terlalu sensitif dan kita harus ikut arus orang lain," kata Winda.

Meski perjuangan terasa tanpa ujung, Winda dan suaminya tidak patah arang. Apalagi karena Abrar pun meminta kedua orangtuanya, terutama ibunya, untuk tidak menyerah dan tetap berjuang. "Saya tidak mau ada siswa bodoh dapat nilai bagus. Kalau pemimpinnya orang bodoh, nanti Indonesia bisa roboh," kata Abrar dalam sesi diskusi.

Diusir warga
Kasus serupa pada tahun yang sama juga dialami Alif (14), siswa yang melaporkan kecurangan UN di sekolahnya, SD Negeri Gadel 2, Tandes, Surabaya. Alif juga diminta guru memberikan jawaban soal UN kepada temannya yang tidak tahu.

Kasus ini ramai diperbincangkan hingga keluarga Siami (ibu Alif) diusir warga dari rumahnya karena tidak suka dengan kejujuran Alif. Alif dan keluarganya pun dituding sok jujur oleh guru, orangtua siswa lain, hingga masyarakat sekitar tempat tinggalnya.

"Kami mendidik Alif untuk selalu jujur dan percaya dengan kemampuan sendiri. Tetapi, di sekolah ia malah diajari tidak jujur. Saya dihujat masyarakat dan dianggap sok pahlawan," kata Siami yang datang ke pemutaran film tanpa Alif.

Bagi orangtua siswa lain dan masyarakat setempat, kata Siami, berbagi jawaban soal ujian sudah hal yang lumrah wajar. Guru yang meminta Alif berbagi jawaban itu pun justru dianggap oleh masyarakat hanya berkeinginan membantu siswa agar lulus UN.

Bagi Siami, hal ini tidak bisa dibiarkan dan ia harus bertindak. "Kalau saya diam saja dan tidak berjuang, nanti saya tidak bisa kasih contoh baik ke anak saya," ujarnya.

Sayangnya, seperti halnya Winda, Siami kini juga berjuang sendiri. Setelah satu tahun kasus Alif berlalu, semua dukungan dan bantuan menguap entah ke mana. Padahal, Siami merasa Alif masih membutuhkan bantuan, terutama pendampingan psikologis.

"Yang penting anak saya punya teladan orang dewasa yang berlaku jujur," ujarnya.

Psikolog anak Silmi Kamilah Risman berharap orangtua selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anak sejak dini di rumah karena anak sudah mulai mengikuti contoh-contoh yang ada di masyarakat. Orangtua harus tetap kritis meski harus menentang arus.

"Suara-suara y ang kritis itu seperti suara sumbang dalam tim koor yang kompak," ujarnya.

Editor :Marcus Suprihadi

Peretas Indonesia Juga Bantu Serang Israel

Penulis: Aditya Panji | Senin, 8 April 2013 | 15.13 WIB 

 

KOMPAS.com — Ancaman kelompok aktivis hacker (peretas) Anonymous untuk melakukan serangan terorganisasi terhadap situs web Israel benar-benar terbukti. Mulai 7 April kemarin, Anonymous telah meretas sejumlah situs web penting milik Israel.

Misi yang dijuluki #OpIsrael merupakan bagian dari aksi global Anonymous, yang mengajak semua peretas untuk menjalankan misi "menghapus Israel dari internet".

Serangan yang diklaim telah melumpuhkan 100.000 situs sejak #OpIsrael dilancarkan pada awal April didukung cukup banyak peretas dari berbagai negara.

Nama dari Indonesia pun ternyata tercatat ikut "meramaikan" serangan siber ini. Seperti dilansir situs hackersnewsbulletin.com, terdapat seorang peretas asal Indonesia yang menamakan dirinya Blankon33, terdata ikut meretas situs web berdomain Israel, .il.

Blankon33 tercatat melakukan penyerangan terhadap tiga situs Israel, yaitu:
1. https://smarteq.co.il/lib/_uploads/images/images.php
2. http://web.ramgat.co.il/includes/x.html
3. http://qsi.co.il

Selain kelompok tersebut, ada satu kelompok lagi yang menamakan dirinya Aceh Cyber Team. Memang tak ada informasi yang menyebutkan kelompok tersebut dari Indonesia, Fan Page Facebook #OpsIsrael hanya menyebutkan Aceh Cyber Team ikut mendukung serangan ini, dengan meretas sebanyak 95 situs Israel.

Israel anggap #OpIsrael gagal

Meski Anonymous mengklaim telah meretas sejumlah situs web penting Israel. Namun, Pemerintah Israel menyatakan belum ada gangguan berarti dan tetap tenang.

Yitzhak Ben Yisrael dari Biro Keamanan Siber Israel mengatakan kepada AP, Sabtu (6/4/2013), bahwa sebagian besar peretas gagal melumpuhkan situs web penting. "Seperti yang kita harapkan, hampir tidak ada kerusakan. Anonymous tidak memiliki kemampuan untuk merusak infrastruktur vital negara," ujarnya.

Menurut Annie Machon, mantan agen lembaga keamanan Military Intelegence, Section 5 (MI5) dari Inggris, serangan yang dilancarkan Anonymous tidaklah berusaha untuk mencuri informasi apa pun. Ia berpendapat, ini hanyalah aksi protes terorganisasi terhadap negara tertentu.

"Apa yang mereka lakukan hanyalah melumpuhkan dan membuat celaka situs organisasi besar sehingga masyarakat dapat menyadari bahwa di sini adalah masalah yang harus ditangani," ucap Machon.

Hal senada diungkapkan pendiri sekaligus CEO MiddleEasterNet, Dr Tal Pavel. "Meskipun beberapa situs telah dibajak dan rusak, tapi tidak ada informasi yang bocor. Tidak ada kerusakan yang telah dilakukan untuk sistem inti atau infrastruktur situs utama Israel," jelas Pavel.

Editor: Wicaksono Surya Hidayat