Jumat, 21/11/2014 - 18:53
SUMEDANG, (PRLM).- Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Projek Waduk
Jatigede, hingga kini masih menunggu rencana pencairan dana kerahiman
dari Presiden Jokowi (Joko Widodo) untuk pemindahan warga OTD (orang
terkena dampak) pembangunan Waduk Jatigede.
Ketika dana kerahiman sudah diterima warga OTD hingga mereka semuanya pindah dan keluar dari lokasi genangan, tak lama bangunan Waduk Jatigede bisa digenangi. Sebab, proses pembangunan fisik Waduk Jatigede berjalan lancar bahkan pengerjaannya hampir selesai.
“Jadi, kita tunggu saja pencairan dana kerahiman dari Pak Presiden Jokowi. Rencananya, dana kerahiman termasuk semua anggaran pembiayaan terkait pembangunan Waduk Jatigede beserta programnya akan dicairkan tahun 2015 nanti,” ujar Kepala Satker Pembangunan Projek Waduk Jatigede, Airlangga Mardjono ketika dihubungi melalui telefon, di Sumedang, Jumat (21/11/2014).
Ia mengatakan, terkait pembangunan fisik Waduk Jatigede, hingga kini berjalan lancar tanpa ada masalah. Bahkan sampai sekarang, progres pembangunannya hampir selesai hingga mencapai 99,43 persen.
Kalau pun masih ada yang perlu dibangun, jenis pekerjaannya dinilai bukan pekerjaan pokok. Pekerjaan tersebut, yakni gantry crane dan plugging. Gantry crane, yakni membangun alat penggerak saringan sampah di intake PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air).
Sementara plugging, yaitu pemasangan beton penutup pada terowongan pengelak. Terlebih, pengerjaan plugging baru bisa dikerjakan apabila waduk sudah digenangi.
“Jadi yang belum dikerjakan, cuma pembangunan gantry crane dan plugging saja. Itu pun, bukan pekerjaan inti. Progres pembangunan fisik Waduk Jatigede, secara umum tinggal finishing,” ujar Airlangga.
Sehubungan pembangunan Waduk Jatigede hampir selesai, lanjut dia, dalam waktu yang tak lama, secara fisik, tubuh bendungan sudah siap digenangi. Namun, mengingat semua pembiayaannya dianggarkan pada tahun 2015, sehingga penggenangannya bisa dilaksanakan tahun depan.
“Pembangunan fisik hampir selesai. Untuk penggenangannya, tinggal menunggu pemindahan warga. Kami berharap, setelah dana kerahiman turun dan diterima warga OTD, mereka bisa segera pindah sehingga Waduk Jatigede bisa secepatnya digenangi. Kalau sudah digenang, mudah-mudahan air waduknya bisa langsung dimanfaatkan untuk mengairi pesawahan pada musim kemarau tahun depan,” tuturnya.
Menurut dia, terkait pemindahan para OTD, Menko Perekonomian saat rapat di Jakarta meminta gubernur dan bupati membantu proses pemindahannya supaya berjalan aman dan lancar.
“Pada waktunya nanti, kami berharap pak gubernur dan bupati membantu pemindahan warga sesuai arahan Pak Menko,” kata Airlangga.
Menanggapi pencairan dana kerahiman dari Presiden Jokowi untuk warga OTD, Ketua LSM Perkotdam Jatiber (Perkumpulan Komunikasi Orang Terkena Dampak Jatigede Bersatu), Djaya Albanik, menolak tegas dana kerahiman tersebut.
Pasalnya, dana kerahiman untuk pemindahan warga OTD, dinilai tidak sesuai Permendagri No. 15/1975 tentang program relokasi dan pembayaran ganti rugi lahan warga OTD yang terlewat pembebasan lahan.
Relokasi dan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan yang terlewat itu, bagian dari tuntutan warga OTD dalam penyelesaian dampak sosial dan lingkungan pembangunan Waduk Jatigede.
“Karena tak sesuai aturan Permendagri No.15/1975, kami menolak dana kerahiman dari Pak Jokowi untuk pemindahan tersebut. Minggu ini, kami akan mengajukan penolakan ke pemerintah pusat,” ujar Djaya. (Adang Jukardi/A-89)***
 |
| ADANG JUKARDI/"PRLM" |
BANGUNAN
terowongan pengelak di kawasan projek Waduk Jatigede di Kec, Jatigede,
Kab. Sumedang, sudah selesai dibangun dan terlihat kokoh, beberapa
waktu lalu. Terowongan pengelak tersebut, siap menyalurkan air ke
saluran irigasi pesawahan di wilayah pantura (pantai utara).*
Ketika dana kerahiman sudah diterima warga OTD hingga mereka semuanya pindah dan keluar dari lokasi genangan, tak lama bangunan Waduk Jatigede bisa digenangi. Sebab, proses pembangunan fisik Waduk Jatigede berjalan lancar bahkan pengerjaannya hampir selesai.
“Jadi, kita tunggu saja pencairan dana kerahiman dari Pak Presiden Jokowi. Rencananya, dana kerahiman termasuk semua anggaran pembiayaan terkait pembangunan Waduk Jatigede beserta programnya akan dicairkan tahun 2015 nanti,” ujar Kepala Satker Pembangunan Projek Waduk Jatigede, Airlangga Mardjono ketika dihubungi melalui telefon, di Sumedang, Jumat (21/11/2014).
Ia mengatakan, terkait pembangunan fisik Waduk Jatigede, hingga kini berjalan lancar tanpa ada masalah. Bahkan sampai sekarang, progres pembangunannya hampir selesai hingga mencapai 99,43 persen.
Kalau pun masih ada yang perlu dibangun, jenis pekerjaannya dinilai bukan pekerjaan pokok. Pekerjaan tersebut, yakni gantry crane dan plugging. Gantry crane, yakni membangun alat penggerak saringan sampah di intake PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air).
Sementara plugging, yaitu pemasangan beton penutup pada terowongan pengelak. Terlebih, pengerjaan plugging baru bisa dikerjakan apabila waduk sudah digenangi.
“Jadi yang belum dikerjakan, cuma pembangunan gantry crane dan plugging saja. Itu pun, bukan pekerjaan inti. Progres pembangunan fisik Waduk Jatigede, secara umum tinggal finishing,” ujar Airlangga.
Sehubungan pembangunan Waduk Jatigede hampir selesai, lanjut dia, dalam waktu yang tak lama, secara fisik, tubuh bendungan sudah siap digenangi. Namun, mengingat semua pembiayaannya dianggarkan pada tahun 2015, sehingga penggenangannya bisa dilaksanakan tahun depan.
“Pembangunan fisik hampir selesai. Untuk penggenangannya, tinggal menunggu pemindahan warga. Kami berharap, setelah dana kerahiman turun dan diterima warga OTD, mereka bisa segera pindah sehingga Waduk Jatigede bisa secepatnya digenangi. Kalau sudah digenang, mudah-mudahan air waduknya bisa langsung dimanfaatkan untuk mengairi pesawahan pada musim kemarau tahun depan,” tuturnya.
Menurut dia, terkait pemindahan para OTD, Menko Perekonomian saat rapat di Jakarta meminta gubernur dan bupati membantu proses pemindahannya supaya berjalan aman dan lancar.
“Pada waktunya nanti, kami berharap pak gubernur dan bupati membantu pemindahan warga sesuai arahan Pak Menko,” kata Airlangga.
Menanggapi pencairan dana kerahiman dari Presiden Jokowi untuk warga OTD, Ketua LSM Perkotdam Jatiber (Perkumpulan Komunikasi Orang Terkena Dampak Jatigede Bersatu), Djaya Albanik, menolak tegas dana kerahiman tersebut.
Pasalnya, dana kerahiman untuk pemindahan warga OTD, dinilai tidak sesuai Permendagri No. 15/1975 tentang program relokasi dan pembayaran ganti rugi lahan warga OTD yang terlewat pembebasan lahan.
Relokasi dan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan yang terlewat itu, bagian dari tuntutan warga OTD dalam penyelesaian dampak sosial dan lingkungan pembangunan Waduk Jatigede.
“Karena tak sesuai aturan Permendagri No.15/1975, kami menolak dana kerahiman dari Pak Jokowi untuk pemindahan tersebut. Minggu ini, kami akan mengajukan penolakan ke pemerintah pusat,” ujar Djaya. (Adang Jukardi/A-89)***
Hadir
dalam diskusi ini para pemerhati sosial, seniman, budayawan, pemuka
agama, wartawan, serta para pejabat dan birokrat setempat. Di antaranya;
Wali Kota Gunungsitoli, Drs.Martinus Lase, M.Sp, yang juga sebagai
Ketua Panitia Pelaksana Sidang Raya Persatuan Gereja Indonesia (SR-PGI)
XVI – 2014, bersama Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM, Bupati Nias
Utara Edward Zega, dan Bupati Nias Barat, Adrianus Aroziduhu Gulo.