Tampilkan postingan dengan label Pembangunan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pembangunan. Tampilkan semua postingan

Kamis, 21 September 2023

Ke Masjid Al Jabbar Malam Hari #shorts #masjidaljabbarbandung #samsunga50

Masjid Al-Jabbar di Cimincrang, Gedebage

Awal-awal di resmikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, masjid penuh sekali. Pada Hari Jumat, 30 Desember 2022 Masjid Al-Jabbar diresmikan. Banyak orang berdantangan, baik undangan maupun masyarakat lainnya yang ingin mengetahui Masjid Al-Jabbar di daerah Cimincrang, Gede Bage, Kota Bandung.
 
Keesokan harinya saya dan Saudara pergi gowes ke Masjid Al-Jabbar, ingin mengetahui juga bagaimana Masjid tersebut setelah diresmikan. Setiba di depan Masjid, ternyata banyak orang yang sudah berdatangan, kemungkinan pagi-pagi sekali mereka datang. Akan tetapi, sangat disayangkan, banyak sampah berserakan di mana-mana. Tempat Sampah yang disediakan sudah tidak cukup menampungnya. 

di dekat air mancur




Di depan air mancur



Di pelataran Masjid Al-Jabbar



Pada Hari Senin, 2 Januari 2023, Saudara akan yang akan pergi Umroh, kami sekeluarga mengantar ke tempat pemberangkatan di Masjid Pusdai, acara pelepasan keberangkatan hingga larut malam. Beres acara kami langsung pulang, tiba-tiba diperjalan pulang ada Saudara yang ingin tahu Masjid Al-Jabbar. Mungpung lagi ke Bandung, nanti mah susah lagi kalau mau ke Masjid Al-Jabbar. Maka jadilah kami pergi malam-malam ke Masjid Al-Jabbar, waktu sudah menunjukkan pukul 11.00 WIB, tiba di lokasi, ternyata sudah sepi hanya ada beberapa kendaraan yang kemungkinan sama juga ingin melihat masjid Al-Jabbar. Akhiranya kami sekeluarga melihat-lihat kemegahan Masjid Al-Jabbar. Setadinya mau ikut sholat di Masjid, tapi oleh pengelola, dilarang, karana dalam kondisi perbaikan, dan pintu masjid sudah ditutup. Duh, sayang sekali, seandainya bisa masuk dan sholat mungkin akan ada cerita lain lagi. 

Akhirnya sekira pukul 12.30, kami pun pulang karena ada Saudara kami yang akan masuk bekerja ke esokan harinya.

Video Masjid Al-Jabbar di malam hari: 

Kamis, 29 Maret 2018

Ridwan Kamil Dukung Pemekaran Bandung Timur

 
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat menjadi pembicara dalam kegiatan Dies Natalis ke-59 ITN di Aula Barat ITB, Jalan Tamansari, Sabtu (3/3/2018).(KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI)


 

BANDUNG, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil berkomitmen mendukung pemekaran Bandung Timur. Menurut dia, pemekaran wilayah di daerah tingkat II di Jawa Barat sangat krusial untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik.

Dia mencontohkan, Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kota dan kabupaten dengan populasi penduduk sekitar 40 juta jiwa. Sementara Jawa Barat yang memiliki penduduk 46 juta hanya mempunyai 27 kota dan kabupaten.

“Sehingga di sana (Jatim) lebih sejahtera karena uang dari pusat berbanding lurus dengan jumlah daerah,” kata Ridwan usai audiensi dengan Komite Independen Pengawasan Pembangunan dan Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Timur (KIP4 KBT), di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu (28/3/2018).

Dia mengatakan, wacana pembentukan Bandung Timur telah lama didengungkan. Bahkan ragam kajian pun telah dilakukan sebelum terbentuknya Kabupaten Bandung Barat.

“Niat ini kita dukung dengan upaya politik jika saya jadi gubernur nanti,” ujar Emil, sapaan akrabnya.

Saat ini Kabupaten Bandung terbagi dalam 31 kecamatan dengan populasi penduduk mencapai 4 juta jiwa. Dengan wilayah yang terlalu luas, kata Emil, banyak warga yang kesulitan mendapat pelayanan publik. Masyarakat yang berada di ujung timur Kabupaten Bandung bahkan mesti menempuh perjalanan lebih dari tiga jam menuju pusat pemerintahan di Soreang.

“Masyarakat dirugikan waktu dan ongkos karena akses menuju kantor pelayanan yang jauh,” ucapnya.

Upaya pemekaran juga akan dilakukan di 10 hingga 12 daerah lain di Jawa Barat seperti Bogor selatan, Bogor timur, Sukabumi selatan, Cianjur selatan, Garut selatan, Tasikmalaya dan juga Cirebon.

"Kasihan rakyatnya dengan pola sentralisasi yang besar dan gemuk,” kata Emil.

Sementara itu, Ries Deni Saeful Hamdani, penasihat KIP4 KBT menambahkan, permasalahan ekonomi warga menjadi salah satu alasan segera dibentuknya Kabupaten Bandung Timur. Jika tidak dimekarkan, akan terus terjadi ekonomi berbiaya tinggi untuk mengurusi segala kebutuhan pelayanan publik.

“Misalnya, kalau dari Nagreg itu bisa sampai tiga jam ke Soreang dengan kendaraan pribadi. Bayangkan kalau naik angkot bisa berapa jam. Pentingnya pemekaran salah satunya seperti itu,” katanya.

Menurut Ries, Kabupaten Bandung Timur ini nantinya meliputi 15 kecamatan, di antaranya Kertasari, Pacet, Ciparay, Majalaya, Ibun, Paseh, Cikancung, Nagreg, Cicalengka, Cileunyi, Cilengkrang dan juga Cimenyan.

Pemekaran tersebut, kata dia, hanya tinggal menunggu niat baik dan keikhlasan dari Bupati Kabupaten Bandung saja. Kajian-kajian ilmiah mengenai pemekaran sudah diberikan kepada bupati.

“Intinya tinggal good will dan keikhlasan dari Pak Bupati saja untuk melepaskan, tinggal kami menindaklanjuti administrasi-administrasinya,” jelasnya.

Penulis : Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani
Editor : Farid Assifa
BANDUNG, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil berkomitmen mendukung pemekaran Bandung Timur. Menurut dia, pemekaran wilayah di daerah tingkat II di Jawa Barat sangat krusial untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik. Dia mencontohkan, Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kota dan kabupaten dengan populasi penduduk sekitar 40 juta jiwa. Sementara Jawa Barat yang memiliki penduduk 46 juta hanya mempunyai 27 kota dan kabupaten.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ridwan Kamil Dukung Pemekaran Bandung Timur", https://regional.kompas.com/read/2018/03/29/10362241/ridwan-kamil-dukung-pemekaran-bandung-timur.
Penulis : Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani
Editor : Farid Assifa
BANDUNG, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil berkomitmen mendukung pemekaran Bandung Timur. Menurut dia, pemekaran wilayah di daerah tingkat II di Jawa Barat sangat krusial untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik. Dia mencontohkan, Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kota dan kabupaten dengan populasi penduduk sekitar 40 juta jiwa. Sementara Jawa Barat yang memiliki penduduk 46 juta hanya mempunyai 27 kota dan kabupaten.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ridwan Kamil Dukung Pemekaran Bandung Timur", https://regional.kompas.com/read/2018/03/29/10362241/ridwan-kamil-dukung-pemekaran-bandung-timur.
Penulis : Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani
Editor : Farid Assifa

Selasa, 22 Maret 2016

Hari Ini Jokowi Resmikan Jembatan Terpanjang di Kalimantan

Selasa, 22 Maret 2016 | 08:52 WIB


Jembatan Kapuas Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 
 Dokumentasi Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR


PONTIANAK, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa (22/3/2016) ini akan meresmikan jembatan Tayan dan pengecekan pembangunan pos pemeriksaan lintas batas negara di Entikong, Kabupaten Sanggau.

"Sudah dipastikan, besok (Selasa-red) Pak Presiden akan datang kembali ke Kalbar untuk meresmikan jembatan Tayan," ujar Gubernur Kalimantan Barat Cornelis di Pontianak, Senin (21/3/2016).

Jembatan Tayan yang melintasi Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menjadi jembatan terpanjang di Pulau Kalimantan. Panjang bentangan jembatan mencapai 1.420 meter.
Jembatan itu akan meningkatkan mobilitas warga Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah karena menghubungkan jalan trans-Kalimantan poros selatan.

Cornelis mengatakan, Presiden Jokowi akan tiba di Pontianak pada pukul 13.30 WIB.  "Kemudian dilanjutkan ke Tayan, untuk meresmikan jembatan pada pukul 14.30 WIB dengan menggunakan helikopter,"  tambahnya.


Jembatan Kapuas Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
 Dokumentasi Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR

Cornelis menyebutkan, pada pukul 15.30 WIB, Presiden akan bertatap muka dengan masyarakat pedalaman Piasak, Kecamatan Tayan, dan pada pukul 17.00 WIB pulang kembali ke Pontianak.
Sesampainya di Pontianak, Presiden Jokowi tidak memiliki agenda apapun dan beristirahat di salah satu hotel.

"Namun kita juga tidak tahu, karena jadwal Pak Presiden ini biasa berubah-ubah, biasa saja malamnya beliau ada acara lain. Kita liat saja nanti dan ikuti kemauan beliau," kata dia.
Sementara untuk Rabu, ucap Cornelis, sekitar pukul 08.00 WIB Presiden Jokowi akan kembali berangkat ke Sanggau dengan menggunakan helikopter untuk mengecek proses pembangunan PPLB Entikong.

"Kemudian pada pukul 12.00 WIB, Presiden Jokowi akan pulang ke Pontianak dan kembali melanjutkan perjalanan ke Kaltim," ujarnya.


Jembatan Kapuas Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
 Dokumentasi Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR


Terkait dengan kesiapan peresmian jembatan Tayan, kata Cornelis, dipastikan sudah tidak ada masalah, karena jembatan tersebut sejak akhir tahun kemarin rampung dikerjakan.


"Tinggal meresmikan saja, jadi tidak ada masalah. Setelah diresmikan, maka jembatan itu bisa digunakan masyarakat, dan diharapkan perekonomian masyarakat semakin lancar dengan terbukanya jalur transportasi tersebut," katanya setengah berharap.

Kemudian lanjutnya, mengenai prospek pembangunan PPLB Entikong, Cornelis mengatakan, pihaknya sudah lebih dahulu melakukan peninjauan pembangunan sampai saat ini proses pengerjaannya sudah mencapai 40 persen.

"Karena ini program multiyears, mungkin pertengahan 2017 baru bisa selesai, itu target kita," katanya.
Editor : Erlangga Djumena
Sumber: ANTARA

Sabtu, 22 November 2014

Pembangunan Waduk Jatigede Hampir Selesai





BANGUNAN terowongan pengelak di kawasan projek Waduk Jatigede di Kec, Jatigede, Kab. Sumedang, sudah selesai dibangun dan terlihat kokoh, beberapa waktu lalu. Terowongan pengelak tersebut, siap menyalurkan air ke saluran irigasi pesawahan di wilayah pantura (pantai utara).*
 
 
SUMEDANG, (PRLM).- Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Projek Waduk Jatigede, hingga kini masih menunggu rencana pencairan dana kerahiman dari Presiden Jokowi (Joko Widodo) untuk pemindahan warga OTD (orang terkena dampak) pembangunan Waduk Jatigede.

Ketika dana kerahiman sudah diterima warga OTD hingga mereka semuanya pindah dan keluar dari lokasi genangan, tak lama bangunan Waduk Jatigede bisa digenangi. Sebab, proses pembangunan fisik Waduk Jatigede berjalan lancar bahkan pengerjaannya hampir selesai.

“Jadi, kita tunggu saja pencairan dana kerahiman dari Pak Presiden Jokowi. Rencananya, dana kerahiman termasuk semua anggaran pembiayaan terkait pembangunan Waduk Jatigede beserta programnya akan dicairkan tahun 2015 nanti,” ujar Kepala Satker Pembangunan Projek Waduk Jatigede, Airlangga Mardjono ketika dihubungi melalui telefon, di Sumedang, Jumat (21/11/2014).

Ia mengatakan, terkait pembangunan fisik Waduk Jatigede, hingga kini berjalan lancar tanpa ada masalah. Bahkan sampai sekarang, progres pembangunannya hampir selesai hingga mencapai 99,43 persen.

Kalau pun masih ada yang perlu dibangun, jenis pekerjaannya dinilai bukan pekerjaan pokok. Pekerjaan tersebut, yakni gantry crane dan plugging. Gantry crane, yakni membangun alat penggerak saringan sampah di intake PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air).

Sementara plugging, yaitu pemasangan beton penutup pada terowongan pengelak. Terlebih, pengerjaan plugging baru bisa dikerjakan apabila waduk sudah digenangi.

“Jadi yang belum dikerjakan, cuma pembangunan gantry crane dan plugging saja. Itu pun, bukan pekerjaan inti. Progres pembangunan fisik Waduk Jatigede, secara umum tinggal finishing,” ujar Airlangga.

Sehubungan pembangunan Waduk Jatigede hampir selesai, lanjut dia, dalam waktu yang tak lama, secara fisik, tubuh bendungan sudah siap digenangi. Namun, mengingat semua pembiayaannya dianggarkan pada tahun 2015, sehingga penggenangannya bisa dilaksanakan tahun depan.

“Pembangunan fisik hampir selesai. Untuk penggenangannya, tinggal menunggu pemindahan warga. Kami berharap, setelah dana kerahiman turun dan diterima warga OTD, mereka bisa segera pindah sehingga Waduk Jatigede bisa secepatnya digenangi. Kalau sudah digenang, mudah-mudahan air waduknya bisa langsung dimanfaatkan untuk mengairi pesawahan pada musim kemarau tahun depan,” tuturnya.

Menurut dia, terkait pemindahan para OTD, Menko Perekonomian saat rapat di Jakarta meminta gubernur dan bupati membantu proses pemindahannya supaya berjalan aman dan lancar.
“Pada waktunya nanti, kami berharap pak gubernur dan bupati membantu pemindahan warga sesuai arahan Pak Menko,” kata Airlangga.

Menanggapi pencairan dana kerahiman dari Presiden Jokowi untuk warga OTD, Ketua LSM Perkotdam Jatiber (Perkumpulan Komunikasi Orang Terkena Dampak Jatigede Bersatu), Djaya Albanik, menolak tegas dana kerahiman tersebut.

Pasalnya, dana kerahiman untuk pemindahan warga OTD, dinilai tidak sesuai Permendagri No. 15/1975 tentang program relokasi dan pembayaran ganti rugi lahan warga OTD yang terlewat pembebasan lahan.

Relokasi dan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan yang terlewat itu, bagian dari tuntutan warga OTD dalam penyelesaian dampak sosial dan lingkungan pembangunan Waduk Jatigede.
“Karena tak sesuai aturan Permendagri No.15/1975, kami menolak dana kerahiman dari Pak Jokowi untuk pemindahan tersebut. Minggu ini, kami akan mengajukan penolakan ke pemerintah pusat,” ujar Djaya. (Adang Jukardi/A-89)***

Ini UMK Jawa Barat 2015

Sabtu, 22 November 2014 | 07:02 WIB


KOMPAS.com/RAMDHAN TRIYADI BEMPAH
 Aksi unjuk rasa para buruh di Kabupaten Bogor menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 30 persen atau menjadi Rp 3.750.000. K97-14

 BANDUNG, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengumumkan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang baru untuk 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Pengumuman disampaikan di Markas Pusat Kesenjataan Infanteri, Jalan Supratman, Kota Bandung, Jumat (21/11/2014).

Keputusan Gubernur tersebut ditetapkan dalam surat keputusan dengan nomor surat 560/Kep.1581-Bangsos/2014. Nilai UMK yang telah ditetapkan berlaku untuk tahun 2015 mendatang.

Berikut adalah rincian UMK yang telah ditetapkan:

1. Kabupaten Garut, UMK naik 15,21 persen dari Rp 1.085.000 menjadi Rp 1.250.000.
2. Kabupaten Tasikmalaya, UMK naik 12,17 persen dari Rp 1.279.329 menjadi Rp 1.435.000.
3. Kota Tasikmalaya, UMK naik 17,22 persen dari Rp 1.237.000 menjadi Rp 1.450.000.
4. Kabupaten Ciamis, UMK naik 8,74 persen dari Rp 1.040.928 menjadi Rp 1.131.862.
5. Kota Banjar, UMK naik 13,95 persen dari Rp 1.025.000 menjadi Rp 1.168.000.
6 Kabupaten Pangandaran, UMK naik 11,92 persen dari Rp 1.040.928 menjadi Rp 1.165.000.
7 Kabupaten Majalengka, UMK naik 24,50 persen dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.245.000.
8 Kota Cirebon, UMK naik 15,37 persen dari Rp 1.226.500 menjadi Rp 1.415.000.
9. Kabupaten Cirebon, UMK naik 15,44 persen dari Rp 1.212.750 menjadi Rp 1.400.000.
10. Kabupaten Indramayu, UMK naik 14,78 persen dari Rp 1.276.320 menjadi Rp 1.465.000.
11. Kabupaten Kuningan, UMK naik 20,36 persen dari Rp 1.002.000 menjadi Rp 1.206.000.
12. Kota Bandung, UMK naik 15,50 persen dari Rp 2.000.000 menjadi Rp 2.310.000.
13 Kabupaten Bandung, UMK naik 15,31 persen dari Rp 1.735.000 menjadi Rp 2.001.195.
14. Kabupaten Bandung Barat, UMK naik 15,31 persen dari Rp 1.738.476 menjadi Rp 2.004.637.
15. Kabupaten Sumedang, UMK naik 15,31 persen dari Rp 1.735 473 menjadi Rp 2.001.195.
16. Kota Cimahi, UMK naik 15,31 persen dari Rp 1.569.353 menjadi Rp 2.001.200.
17. Kota Depok, UMK naik 12,85 persen dari Rp 2.397.000 menjadi Rp 2.705.000.
18. Kabupaten Bogor, UMK naik 15,51 persen dari Rp 2.242.240 menjadi Rp 2.590.000.
19. Kota Bogor, UMK naik 13 persen dari Rp 2.352.350 menjadi Rp 2.658.155.
20 Kabupaten Sukabumi, UMK naik 23,89 persen dari Rp 1.565.922 menjadi Rp 1.940.000.
21. Kota Sukabumi, UMK naik 16,44 persen dari Rp 1.350.000 menjadi Rp 1.572.000.
22. Kabupaten Cianjur, UMK naik 6,67 persen dari Rp 1.500.000 menjadi Rp 1.600.000.
23 Kota Bekasi, UMK naik 20,97 persen dari Rp 2.441.954 menjadi Rp 2.954.031.
24. Kabupaten Bekasi, UMK naik 16,04 persen dari Rp 2.447.445 menjadi Rp 2.840.000.
25. Kabupaten Karawang, UMK naik 20,84 persen dari Rp 2.447.450 menjadi Rp 2.957.450.
26. Kabupaten Purwakarta, UMK naik 23,81 persen dari Rp 2.100.000 menjadi Rp 2.600.000.
27. Kabupaten Subang, UMK naik 20,41 persen dari Rp 1.577.959 menjadi Rp 1.900.000.

Rata-rata, UMK di Jawa Barat naik dari 16,18 persen, dari Rp 1.621.961 menjadi Rp 1.887.619, atau naik Rp 265.657.


Penulis: Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana
Editor : Hindra Liauw