Oleh: Dadi Haryadi
Jabar - Jumat, 17 Mei 2013 | 12:33 WIB
 |
| ilustrasi - inilah/Bambang Prasethyo |
INILAH.COM, Bandung - Pemerintah Republik Ceko mengajak
kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pengelolaan sampah.
Ajakan tertuang dalam kunjungan kehormatan Menteri Lingkungan Hidup
Ceko, Thomas Chalupa dan duta besar Republik Ceko untuk Indonesia, Tomas
Smetanka ke Pemprov Jabar di Gedung Sate, Jumat (17/5/2013).
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyambut baik ajakan kerjasama dari Ceko tersebut. Terlebih, negara tersebut tergolong negara dengan pengelolaan lingkungan yang baik. "Ceko mengajak kerjasama, khususnya tentang pengelolaan sampah," ujar Heryawan.
Dia menjelaskan, permasalahan sampah sebenarnya kewajiban pemerintah kabupaten/kota. Leading sector permasalahan tersebut juga berada di tingkat II. Namun, katanya, Pemprov berupaya terlibat agar pengelolaan sampah bisa secara regional. Hal itu dimungkinkan sesuai Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
"Bupati/wali kota juga merencanakan pengelolaan sampah di masing-masing kab/kota, pokoknya yang mana saja lah yang lebih dulu," katanya.
Pihaknya berencana menempatkan pengelolaan sampah regional di Cinambo Kabupaten Bogor dan Legok Nangka Kabupaten Bandung. Kedua tempat itu dinilai lebih aman dibandingkan tempat sebelumnya di Leuwi Gajah yang sempat diwarnai insiden bencana longsor sampah.
Menurutnya, pengelolaan sampah membutuhkan nilai investasi yang cukup besar. Akan tetapi, dan pengelolaannya masih bersumber dari APBD dan APBN. "Retribusi sampah dari masyarakat masih kecil. Itu pun hanya untuk mengakut sampah dari rumah-rumah warga ke tempat penampungan sampah sementara," jelasnya.
Kondisi itu, kata Heryawan, sangat berbeda dibandingkan di luar negeri yang kesadaran warganya tinggi terkait pengelolaan sampah. Mereka juga rela membayar tinggi retribusi sampah.
"Idealnya, biaya pengelolaan sampah itu 20 dollar per ton, sedangkan kemampuan APBD kita hanya 14 dollar per ton, itu pun sudah terengah-engah," bebernya.
Melihat kondisi itu, pihaknya berusaha mencari pengelolaan sampah yang modern dan ramah lingkungan. Sampah tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi dan kompos.
Selain Republik Ceko, kata Heryawan, sejumlah negara lain juga menawarkan pengelolaan sampah yang serupa. Bahkan, pihaknya mencatat sudah ada 50 perusahaan yang menawarkan jasa pengelolaan sampah.
"Kita akan pilih salah satu yang terbaik termasuk Ceko, boleh jadi mereka bisa menawarkan harga pengelolaan sampah yang lebih murah," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Daerah Jabar, Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, Jabar bisa meniru Republik Ceko yang memiliki badan khusus yang menangani masalah sampah. Selain mengelola sampah, lembaga tersebut bertugas mengumpulkan retribusi sampah, hingga memberikan denda kepada pelanggar.
"Pendirian badan khusus dann independent tentang pengelolaan sampah itu bisa dicontoh agar tercipta sistem yang lebih terpadu," tegas Setiawan.[ang]
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyambut baik ajakan kerjasama dari Ceko tersebut. Terlebih, negara tersebut tergolong negara dengan pengelolaan lingkungan yang baik. "Ceko mengajak kerjasama, khususnya tentang pengelolaan sampah," ujar Heryawan.
Dia menjelaskan, permasalahan sampah sebenarnya kewajiban pemerintah kabupaten/kota. Leading sector permasalahan tersebut juga berada di tingkat II. Namun, katanya, Pemprov berupaya terlibat agar pengelolaan sampah bisa secara regional. Hal itu dimungkinkan sesuai Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
"Bupati/wali kota juga merencanakan pengelolaan sampah di masing-masing kab/kota, pokoknya yang mana saja lah yang lebih dulu," katanya.
Pihaknya berencana menempatkan pengelolaan sampah regional di Cinambo Kabupaten Bogor dan Legok Nangka Kabupaten Bandung. Kedua tempat itu dinilai lebih aman dibandingkan tempat sebelumnya di Leuwi Gajah yang sempat diwarnai insiden bencana longsor sampah.
Menurutnya, pengelolaan sampah membutuhkan nilai investasi yang cukup besar. Akan tetapi, dan pengelolaannya masih bersumber dari APBD dan APBN. "Retribusi sampah dari masyarakat masih kecil. Itu pun hanya untuk mengakut sampah dari rumah-rumah warga ke tempat penampungan sampah sementara," jelasnya.
Kondisi itu, kata Heryawan, sangat berbeda dibandingkan di luar negeri yang kesadaran warganya tinggi terkait pengelolaan sampah. Mereka juga rela membayar tinggi retribusi sampah.
"Idealnya, biaya pengelolaan sampah itu 20 dollar per ton, sedangkan kemampuan APBD kita hanya 14 dollar per ton, itu pun sudah terengah-engah," bebernya.
Melihat kondisi itu, pihaknya berusaha mencari pengelolaan sampah yang modern dan ramah lingkungan. Sampah tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi dan kompos.
Selain Republik Ceko, kata Heryawan, sejumlah negara lain juga menawarkan pengelolaan sampah yang serupa. Bahkan, pihaknya mencatat sudah ada 50 perusahaan yang menawarkan jasa pengelolaan sampah.
"Kita akan pilih salah satu yang terbaik termasuk Ceko, boleh jadi mereka bisa menawarkan harga pengelolaan sampah yang lebih murah," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Daerah Jabar, Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, Jabar bisa meniru Republik Ceko yang memiliki badan khusus yang menangani masalah sampah. Selain mengelola sampah, lembaga tersebut bertugas mengumpulkan retribusi sampah, hingga memberikan denda kepada pelanggar.
"Pendirian badan khusus dann independent tentang pengelolaan sampah itu bisa dicontoh agar tercipta sistem yang lebih terpadu," tegas Setiawan.[ang]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar