Perajin Batik Kasumedangan Minta Diperhatikan Pemerintah

Kurang Berkembang

Kamis, 02/10/2014 - 05:53

 

ADANG JUKARDI/"PRLM"

INA Mariana (kiri) sedang memperlihatkan batik Kasumedangan motif terbarunya “Lumbung Lingga” di rumah produksinya “Sanggar Batik Wijaya Kusumah” di Jalan Pangeran Kornel, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kec. Sumedang Selatan, Rabu (1/10/2014). Perajin batik kasumedangan meminta perhatian Pemkab untuk membantu mereka.*

 

 

SUMEDANG, (PRLM).- Sejumlah perajin batik kasumedangan membutuhkan perhatian dan bantuan Pemkab Sumedang. Kebutuhan mereka, diantaranya permodalan, penyediaan bahan baku serta membuka jaringan pemasaran yang luas. Terlebih, ketiga kebutuhan tersebut menjadi kendala kurang berkembangnya kerajinan batik kasumedangan selama ini.

“Jika ketiga kebutuhan itu dibantu oleh Pemkab Sumedang, insya Allah, usaha perajin batik kasumedangan akan berkembang maju. Terus terang, selama ini, para perajin kurang perhatian dan bantuan dari pemerintah,” kata salah seorang perajin batik kasumedangan, Ina Mariana (57) pemilik “Sanggar Batik Wijaya Kusumah” di rumah produksinya di Jalan Pangeran Kornel, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kec. Sumedang Selatan, Rabu (1/10/2014).

Menurut dia, bantuan modal untuk para perajin tersebut, sehubungan produksi batik di Sumedang membutuhkan biaya tinggi dibanding daerah lainnya, seperti halnya Cirebon. Biaya tinggi tersebut, di antaranya akibat relatif mahalnya upah kerja serta tingginya ongkos pembelian bahan baku kain batik berikut peralatannya.

“Upah kerja membuat batik tulis di Sumedang per hari rata-rata Rp40.000, sedangkan di Cirebon bisa Rp12.000. Begitu juga upah memproduksi batik cap. Di Sumedang per lembar Rp 4.000, sedangkan di Cirebon hanya Rp1.000. Jadi, perbandingan upah kerja antara Sumedang dengan Cirebon sangat jauh,” ujar Ina.

Selain tingginya upah kerja, lanjut dia, juga mahalnya ongkos pembelian bahan baku. Karena di Sumedang tidak ada grosir besar yang menjual bahan baku kain batik, terpaksa para perajin membelinya ke Cirebon atau Pekalongan, Jawa Tengah. Kondisi itu, otomatis menaikan harga jual produk.

Harga batik kasumedangan satu warna minimal Rp60.000 per potong. Sementara batik Cirebon jauh lebih murah seharga Rp40.000 per potong. Bahkan masih bisa dijual Rp100.000 per tiga potong.

“Akibatnya, penjualan batik kasumedangan hanya orang-orang tertentu. Untuk membuka pasar seluas-luasnya, seharusnya harga batik kasumedangan bisa bersaing dengan daerah lainnya dan terjangkau oleh masyarakat umum. Akan tetapi, kami tidak mampu menekan harga produk semurah itu, karena mahalnya biaya produksi,” tuturnya. (Adang Jukardi-"PR"/A-88)***
 

Tsukimi (Melihat Bulan) Tradisi Orang Jepang di Musim Gugur

Rabu, 01/10/2014 - 14:09

 

ILUSTRASI/"PRLM"

Tsukimi (Melihat Bulan), tradisi orang Jepang di musim gugur.

 

TOKYO, (PRLM).- Musim gugur sudah tiba di Jepang dan negara empat musim lainnya.
Rakyat negeri Matahari Terbit ini memiliki kebiasaan-kebiasaan unik untuk mengisi kegiatan di musim gugur.

Sejumlah daerah seperti Kyoto masih menerapkan tradisi kuno yang dilakukan masyarakatnya di setiap pergantian musim, antara lain:

Shokuyoku no aki (musim makan) orang-orang Jepang menikmati hidangan tempura ketika musim semi berakhir

Tsukimi (melihat bulan) orang-orang berdiri di atas bukit untuk melihat bulan panen yang dianggap lebih besar dan lebih bercahaya dibanding pada waktu lainnya.

Dokusho ada aki (musim gugur atau musim membaca) karena musim gugur dianggap lebih pendek untuk membuat orang berpikir dibanding pada musim panas

Supotsu no aki (musim gugur atau musim berolahraga) para siswa biasanya menikmati "segarnya udara musim gugur ", meskipun kenyataannya musim awal musim gugur ini diawali dengan angin topan.(bbc/A-147)***

Atraksi Rampak Bedug Banten Pukau Warga Canberra

Rabu, 01/10/2014 - 06:05

 

KBRI CANBERRA/"PRLM"

ATRAKSI Rampak Bedug yang ditampilkan oleh Pemprov Banten di National Exhibition Center Canberra (NCCC), Australia.*

CANBERRA, (PRLM).- Pertunjukan Rampak Bedug yang ditampilkan oleh Pemprov Banten, banyak menarik decak kagum dari pengunjung pada Indonesia Fair 2014, yang diadakan di National Exhibition Center Canberra (NCCC), Australia, Sabtu - Minggu (27 - 28/9/2014).
Pertunjukan yang ditampilkan sangat spektakuler dan sangat siap untuk suatu pertunjukan di negara asing yang dapat mengharumkan nama negara.

Gerakan rampak bedug yang dibawakan oleh para penari wanita dan pria sangat dinamis, harmonis dan energik serta merupakan perpaduan antara musik tradisional, modern dan unsur religi yang sangat kental.

Banyak pengunjung yang berasal dari warga negara Australia bahkan di antaranya yang disabled, rela untuk menunggu di depan panggung 30 menit sebelum dimulainya pertunjukan.

Melihat respon yang menggembirakan dari para pengunjung, para peserta yang ikut dalam rangkaian Indonesia Fair 2014 sangat menyambut positif terselenggaranya kegiatan ini dalam upaya promosi berbagai produk daerah seperti kerajinan, industri kreatif dan potensi sumber daya alam.

Kegiatan ini juga membuka peluang kerjasama dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan Pemerintah Australia. Pendapat ini diutarakan oleh M. Faizal SE, Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Pemprov Sulawesi Tenggara.

Pemprov Sulawesi Tenggara sangat mengharapkan akan keberlanjutan kegiatan ini di masa mendatang dan akan menjadi kalender kegiatan tahunan Pemprov Sulawesi Tenggara di luar negeri.

Delegasi Pemkab Jayawijaya yang diketuai oleh John Wempy Wetipo mengatakan bahwa Pemkab Jayawijaya sangat mendukung inisiatif KBRI Canberra dalam mengadakan Indonesia Fair 2014 karena sesuai dengan program kerja Pemkab Jayawijaya untuk meningkatkan ekspor produk pertanian ke luar negeri khususnya kopi. Pemkab Jayawijaya saat ini sedang melakukan penjajakan untuk bekerjasama dengan mitra di Australia untuk ekspor kopi dari Jayawijaya.

Tanggapan positif juga disampaikan oleh masyarakat Indonesia yang bermukim di Canberra seperti yang disampaikan oleh Yetty Dally, salah seorang sesepuh masyarakat Indonesia di Canberra dan mengharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Hal ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia di Canberra dan dengan kemandirian ini juga, jati diri Indonesia akan semakin terlihat serta tidak bercampur dengan negara lainnya.

Masyarakat Indonesia di Canberra menyatakan siap untuk menjadi mitra kerja lokal di Australia untuk mewujudkan rencana Indonesia Fair menjadi kegiatan tahunan. (A-88/kbri canberra)***

Pengamat: Demokrat dan SBY Tengah Menggali Kuburannya Sendiri

Sabtu, 27 September 2014 | 13:51 WIB

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

 

 Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bakti mengatakan, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan partainya tengah dihadapkan pada sebuah pertaruhan citra politik yang sangat besar. Hal itu menyusul sikap Fraksi Demokrat saat pengambilan keputusan UU Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari.

“Ini menjadi sebuah upaya bagi Partai Demokrat untuk menggali kuburannya sendiri karena mereka tidak mampu merebut hati rakyat kembali untuk kemudian memperbaiki citra partainya,” kata Ikrar dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Dalam pengambilan keputusan itu, Juru Bicara Fraksi Demokrat Benny K Harman menyatakan, Fraksi Demokrat bersikap netral setelah sepuluh syarat perbaikan pilkada langsung yang diajukan mereka tak diakomodir menjadi opsi tersendiri dalam pengambilan keputusan. Padahal, sebelumnya, Fraksi PKB, PDI Perjuangan dan Hanura telah menyatakan mendukung usulan Fraksi Demokrat sebagai opsi ketiga.

Sikap yang ditunjukkan Fraksi Demokrat tersebut rupanya menjadi buah bibir masyarakat terutama di media sosial. Bahkan, sejumlah media internasional juga tak luput menyoroti sikap tersebut dan menilai bahwa pengembalian sistem pemilihan langsung kepada sistem pemilihan tidak langsung sebagai kemunduran demokrasi.

“SBY yang kita tahu citra beliau sangat hancur dan itu bukan cuma melalui pemberitaan media social semata tapi juga media internasional membicarakan itu,” ujar Ikrar.

Untuk diketahui, di media social kecaman terhadap SBY mengalir melalui akun Twitternya, @SBYudhoyono. Kekecewaan itu digambarkan dengan hashtag #ShameOnYouSBY. Ikrar menambahkan, apa yang dilakukan Fraksi Demokrat tersebut tak sesuai dengan khitoh perjuangan partai itu ketika pertama kali terbentuk.

“(SBY) tidak mampu merebut hati rakyat dan mengembalikan khitoh Partai Demokrat sebagai partai pembaharu, partai pembela rakyat dan partai tidak korup,” tandasnya.

Penulis	: Dani Prabowo
Editor	: Fidel Ali Permana

Partai Demokrat Mainkan Politik Cuci Tangan

Sabtu, 27/09/2014 - 07:19

 

JAKARTA, (PRLM).- Partai Demokrat diduga telah memainkan politik cuci tangan terkait aksi walk-out dalam sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada yang berlangsung hingga Jumat (26/9/2014) dini hari. Soalnya, Partai Demokrat dengan sengaja menaikan isu dan membuat poin-poin yang sebenarnya tak ada yang baru, lalu dengan alasan bahwa pilihan-pilihan mereka tidak diakomodasi, sehingga PD pun memilih jalan abstain.

"Jalan abstain PD dengan sendirinya menjadikan pilihan pilkada kembali ke DPRD mulus. Mengeluarkan isu 10 poin sekitar 10 hari sebelum rapat paripurna jelas merupakan jalan berkelit untuk tidak menyetujui pilkada langsung. Cara-cara PD spt ini sudah terbaca sejak awal," ujar Pengamat Politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti.

Sebab, kata Ray, mana mungkin subtansi dari 10 poin itu tidak disebut di dalam draf yang disodorkan pemerintah karena pada saat ini presiden dan ketua umum partai Demokrat adalah orang yang sama. Mungkin, menurut Ray, hal itu bisa dipahami jika presiden dan ketua PD dua individu yang berbeda.

"Mana mungkin ada dua pikiran yang saling melampaui dari kepala yang sama. Walk-out PD itu dengan sendirinya menolak pilihan-pilihan politik pemerintah yang sudah dengan tegas menyatakan setuju dengan pilkada langsung tanpa embel-embel 10 poin," ujarnya.

Lagi-lagi, kata Ray, Yudhoyono sebagai kapala dari dua institusi ini, saling menapikan dirinya sendiri. Soalnya, melalui Mendagri ia stuju pilkada tanpa embel-embel 10 poin itu tapi melalui fraksi Demokrat ia tak stuju pilkada langsung tanpa 10 poin.

"Jelas, cara berpolitik ala SBY ini jauh dari kesantunan dan jauh pula upaya memberi contoh yang baik dalam demokrasi. Politik lain di bibir lain di tindakan hanya membuat subtansi berpolitik jadi terpinggirkan," ujarnya.

Ray menilai, Yudhoyono seperti tidak habis-habisnya memainkan politik mengambang yang jelas tak berdampak positif bagi bangsa ini. Karena pada saat yang sama, beliau memupuk citra sebagai penegak demkorasi di mata dunia.

"Berbagai penghargaan atas perkembangan demokrasi di Indonesia diraihnya. Tapi pada sisi lain banyak tindakannya menunjukkan bahwa dia sedang mengembalikan kita pada era orde baru dan menancapkan politik sentralisme yang kuat," ujarnya.

Tentu, menurut dia, bagi para pengusung pilkada langsung, tak ada yang disesali kecuali tindakan "politik cuci tangan" Yudhoyono. Sayang, diujung masa bakti anggota FD, dan presiden Yudhoyono, mereka memberi kado buruk bagi hampir 80% rakyat Indonesia yang mendukung pilkada langsung.

"Dan mereka, tentu saja, tak dapat dibohongi dengan politik cuci tangan," ujarnya.
Hal senada dikatakan Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus. Menurut dia, Partai Demokrat melalui anggota fraksinya di DPR sukses membuktikan kharakter politik Yudhoyono yang selalu sulit ditebak.

"Kesulitan menebak itu tentu bukan karena argumentasi yang jelas, tetapi justru karena ambiguitas sikap yang muncul. Ambiguitas itu bisa dijelaskan dengan sederhana. Bahwa perdebatan atau argumentasi RUU Pilkada di penghujung proses pembahasannya mengerucut pada dua opsi yakni Pilkada Langsung versus DPRD. SBY sudah menegaskan sikap demokrat dengan tegas melalui pidatonya yang diunggah melalui Youtube. Bahwa Partai Demokrat mendukung Pilkada langsung demi membela hak politik rakyat," ujar Lucius.

Dia menuturkan, dengan walkout, PD menegaskan ketidakkonsistenannya pada gagasan substantif. PD hanya gemar pada gagasan pinggiran dengan sesekali bertopeng argumentatif.
"Baginya yang penting bisa mencuri perhatian publik, bahwa PD itu exist, PD itu penting bagi dirinya sendiri, PD itu punya kekuasaan untuk menentukan keputusan penting. Jadi semua tentang PD sendiri. PD ingin agar citra partai besarnya tetap diakui sekalipun rakyat atau publik sudah berpaling secara signifikan," katanya.

Sikap PD, menurut dia, tak berkorelasi dengan rakyat yang disebutnya sebagai sumber perjuangannya. Sikap PD untuk kepuasan PD sendiri, khususnya untuk memenuhi hasrat SBY yang selalu ingin tampil sebagai “yang hebat, yang berkuasa”.

Dengan demikian sesungguhnya Partai Demokrat yang bersikap netral sesungguhnya hanya intrik pencitraan. Sikap demokrat sejatinya adalah pro pilkada melalui DPRD. Sehingga tak mengherankan jika pemerintah pada proses awal penyusunan RUU Pilkada bersikap memilih mekanisme pilkada tidak langsung.

"SBY yang memang gemar mematut diri agar seolah-olah bijak dan pro rakyat beberapa kali bermanuver dengan menolak gagasan pilkada tidak langsung sebagai sikap pemerintah," tuturnya. (Miradin Syahbana Rizky/A-89)***

Belajar Matematika, Belajar Soal Bangsa

Senin, 22 September 2014 | 21:49 WIB

KOMPAS.com ilustrasi

Oleh: Didit Putra Erlangga Rahardjo

Sebuah foto yang menampilkan halaman pekerjaan rumah seorang siswa sekolah dasar diunggah di akun Facebook milik Muhammad Erfas Maulana pada 18 September. Buku tersebut milik adiknya bernama Habibi yang tengah mengerjakan pekerjaan rumah terkait dengan perkalian, tetapi penuh dengan coretan tinta merah dan nilai 20. Artinya, jawabannya hanya benar dua dari 10 soal.

Dalam lembar tersebut terdapat pesan Erfas kepada guru adiknya, mempertanyakan alasan sampai harus menjatuhkan nilai 20. Penyebabnya, dia membantu mengajari adiknya menyelesaikan perkalian sederhana 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 dan dijawab 4 x 6 dan hasilnya 24.
Ternyata, oleh gurunya, perkalian tersebut dianggap salah dan seharusnya dijawab dengan 6 x 4.
Hal serupa terjadi di nomor- nomor selanjutnya, perkalian dari 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 yakni 6 x 7 kembali disalahkan, seharusnya memakai perkalian 7 x 6. Dua nomor yang benar karena kebetulan memakai angka yang sama, 4 x 4 dan 8 x 8.

Foto tersebut beredar secara luas. Dari akunnya saja sudah dibagi sebanyak 6.300 kali dan disebar hingga ke media sosial lain, seperti Twitter dan Path. Muncul perdebatan, sebagian mendukung Erfas yang mengajari adiknya untuk menggunakan jalan lain untuk mencapai hasil perhitungan, sedangkan ada pula yang menyalahkannya karena tidak tertib pada proses.

Seorang pengguna Twitter dengan akun @babyrany juga mengungkapkan pengalaman yang sama. Dia mengajari perkalian dengan cara yang sama yang dipakai Erfas dan menghadapi kejadian serupa, 4 x 2 sama dengan 4 + 4, tetapi dianggap salah, sementara jawaban yang diminta adalah 2 + 2 + 2 + 2.

Pendapat yang berbeda dilontarkan akun @OomYahya yang menyebut apa yang diajarkan para guru sebagai konsep dasar yang sudah banyak dilupakan. Dalam matematika, perkalian 3 x 7 adalah 7 + 7 + 7, bukan 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3.

Senada dengan hal tersebut, akun @iwanpranoto milik ahli matematika dari Institut Teknologi Bandung, Prof Dr Iwan Pranoto, menjelaskan bahwa bentuk yang diminta para guru untuk mengajari para murid agar paham mengenai perkalian. Dia mencontohkan perkalian 3 x 4 di buku matematika sekolah di Singapura yang dijelaskan dengan "tiga buah empatan".

Namun, Iwan juga khawatir bahwa para guru salah dalam bertanya atau cara mengoreksi tugas. Apabila menanyakan hasil perkalian 3 x 4 tanpa instruksi lain, artinya sama saja membebaskan para anak untuk menjawab sesuai pengertian mereka.

"Pertanyaan guru seharusnya begini ’Jika 2 x 3 = 3 + 3, tentukan 3 x 4’. Jika dg pertanyaan ini anak jawabnya 3 + 3 + 3 + 3, barulah SALAHKAN," kicaunya.

Meskipun tampak sepele, lembar pekerjaan rumah Habibi bisa menjadi potret pendidikan di Indonesia. Masih banyak ditemukan dogma dan tidak membebaskan para murid untuk bernalar sendiri.

---

Editor	: Laksono Hari Wiwoho
Sumber	: KOMPAS SIANG

Ini Beda antara 4 x 6 dan 6 x 4 Menurut Profesor Lapan

Senin, 22 September 2014 | 22:19 WIB

komodomath.com Ilustrasi

KOMPAS.com — Urusan pekerjaan rumah seorang siswa menjadi perdebatan menarik di media sosial. 4+4+4+4+4+4, bila dinyatakan dalam perkalian, 6 x 4 atau 4 x 6?

Banyak yang berpendapat bahwa mengekspresikan 4+4+4+4+4+4 dalam perkalian menjadi 6 x 4 atau 4 x 6 sama saja. Toh hasilnya sama, begitu logikanya. Sebagian menganggapnya sebagai kebebasan bernalar.

Namun, profesor astrofisika dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Thomas Djamaluddin, mengatakan, antara 4 x 6 dan 6 x 4 memang berbeda.

"Samakah 4 x 6 dan 6 x 4? Hasilnya sama, 24, tetapi logikanya berbeda. Itu adalah model matematis yang kasusnya berbeda. Konsekuensinya bisa berbeda juga," urai Thomas dalam akun Facebook-nya, Senin (22/9/2014).

Thomas menerangkan perbedaan 6 x 4 dengan 4 x 6 lewat sebuah soal cerita.

"Ahmad dan Ali harus memindahkan bata yang jumlahnya sama, 24. Karena Ahmad lebih kuat, ia membawa 6 bata sebanyak 4 kali, secara matematis ditulis 4 x 6. Tetapi, Ali yang badannya lebih kecil, hanya mampu membawa 4 bata sebanyak 6 kali, model matematisnya 6 x 4. Jadi, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 6 x 4, berbeda konsepnya dengan 6 + 6 + 6 + 6 = 4 x 6, walau hasilnya sama 24," terang Thomas.

Lewat kasus ini, Thomas mengajak semua kalangan untuk memahami Matematika dengan logika, bukan menjadi generasi "kalkulator" yang sekadar tahu hasil.

"Dengan kemampuan berlogika, suatu kasus bisa dimodelkan dengan rumusan matematis sehingga mudah dipecahkan," ungkap Thomas.

---

Penulis	: Yunanto Wiji Utomo
Editor	: Yunanto Wiji Utomo

Perdebatan soal Angka 4 dalam Perkalian, 4 x 6 atau 6 x 4?

Senin, 22 September 2014 | 20:20 WIB

 

Yunanto Wiji Utomo (Ilustrasi)

KOMPAS.com — Media sosial Twitter dan Facebook sejak Minggu (21/9/2014) diramaikan oleh sebuah perdebatan Matematika, tepatnya tentang operasi perkalian.

Persoalan dimulai dari posting Muhammad Erfas Maulana, mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Erfas yang membantu adiknya mengerjakan tugas Matematika mempertanyakan alasan guru menyalahkan jawaban sebuah soal.

Dalam soal tugas itu, guru meminta adik Erfas untuk menyatakan 4+4+4+4+4+4 dalam operasi perkalian.

Adik Erfas menuliskan jawaban bahwa 4+4+4+4+4+4 = 4x6. Jawaban itu, menurut Erfas, seharusnya benar. Namun, ternyata sang guru menyalahkan. Menurut guru, jawaban yang seharusnya adalah 6x4.

Karena posting Erfas, muncullah perdebatan seru di media sosial. Mana yang benar, 4x6 atau 6x4?

Saking serunya perdebatan, profesor Matematika dari Institut Teknologi Bandung, Iwan Pranoto, pun turut berkomentar. Ia memberi sedikit kultwit untuk menjelaskan permasalahan itu.

Menurut Iwan, 4x6 ataupun 6x4 sebenarnya sama. Namun, bisa saja salah bila dilihat dalam konteks tertentu.

Iwan memberi ilustrasi. Ia mencontohkan, bila pertanyaan guru adalah "Jika 2x3 = 3+3, tentukan 3x4", maka jawaban yang seharusnya adalah 4+4+4. "Jika dengan pertanyaan ini anak jawabnya 3+3+3+3, barulah salahkan," katanya lewat akun Twitter-nya.

Namun, Iwan mengungkapkan, bila pertanyaannya hanya 3x4, maka anak bisa menjawab 3+3+3+3 atau 4+4+4. Semuanya benar.

Dengan demikian, didasarkan pada pendapat Iwan, 4+4+4+4+4+4 bisa saja dinyatakan 4x6 atau 6x4 dalam operasi perkalian. Jawaban adik Erfas dalam tugas Matematika-nya seharusnya tidak disalahkan.

"Cara bertanya guru Matematika di Indonesia mungkin salah. Juga cara mengoreksinya salah," katanya.

Iwan mengatakan, saat ini dibutuhkan pembenahan sikap, budaya, dan cara berpikir guru Matematika. "Mengubah sikap guru Matematika yang luwes bernalar merupakan tantangan bagi institusi penyiapan guru kita, LPTK," ungkapnya.

Dalam Matematika, kata Iwan, tidak ada kebenaran, yang ada kesahihan. Jika penalaran sahih, maka bisa diterima walaupun kesimpulannya aneh.

Akar perdebatan Matematika ini bisa jadi adalah kebiasaan untuk hanya menerima pengertian tunggal, ditetapkan oleh penguasa. "Kita tak berdaya menentukan sendiri," kata Iwan.

Iwan menerangkan, tak cuma dalam perkalian. Dalam pembagian pun dikenal dua pengertian berbeda, misalnya, 125 ÷ 5 tentunya lebih cocok diartikan sebagai partisi. Sedangkan 125 ÷ 25 tentunya lebih cocok dinyatakan pengurangan berulang.

---

Penulis	: Yunanto Wiji Utomo
Editor	: Yunanto Wiji Utomo