Numan Abdul Hakim:
Sabtu, 01/12/2012 - 08:09 | ||
| www.disparbud.jabarprov.go.id Gedung Sate |
JAKARTA, (PRLM).- Pemindahan Ibukota Provinsi
Jawa Barat dari Kota Bandung dianggap kurang rasional. Sebab, pemindahan
ibukota tidak akan memberi dampak keuntungan signifikan bagi wilayah
penggantinya.
“Kepentingannya apa? Ibukota tidak ada situmulus apa-apa. Ibukota dimanapun tidak ada pengaruhnya,” kata anggota Komisi Pemerintahan DPR Numan Abdul Hakim, kepada “PRLM”, Jumat (30/11).
Sebelumnya diberitakan, Ibukota Provinsi Jawa Barat diusulkan untuk pindah ke wilayah Cirebon. Pemindahan itu dianggap akan mampu meningkatkan daya saing Jawa Barat dengan wilayah lain di pulau Jawa. Apalagi dengan kemampuan infrastruktur yang tidak lama akan terwujud.
Numan menjelaskan, pemindahan ibukota provinsi dari Kota Bandung malah akan menyulitkan aksesibilitas kepentingan kota dan kabupaten lain.
“Ibukota adilnya di tengah-tengah. Kota Bandung tengah sekali. Kalau semua daerah tidak keberaratan, ya enggak masalah. Khawatirnya Bogor, Bekasi, Cianjur, Sukabumi, merasa kejauhan ke pusat pemerintahannya,” ujar anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dari daerah pemilihan Jabar itu.
Ia menjelaskan, sejak awal hasil kajian planologi sudah menunjuk Kota Bandung sebagai wilayah paling tepat sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat. Posisi kewilayahan Kota Bandung dinilai paling tengah di antara kota dan kabupaten lainnya.
Pemilihan Kota Bandung itu berdasarkan aksebilitas bagi kepentingan kota dan kabupaten lain. Oleh karena itu, ia menilai pemindahan Ibukota Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung kurang tepat.
“Di zaman saya ga ada usul pemindahan. Kalau usul pembentkan Provinsi Cirebon ada,” ujar mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.
Ia lebih memilih wilayah pantura sebagai kawasan penguatan Provinsi Jawa Barat. Apalagi, Cirebon merupakan salah satu wilayah yang masuk sebagi wilayah pertumbuhan ekonomi bersama dengan Majalengka, Kuningan, dan Indramayu.
Ke depan, kata dia, wilayah panturan itu dipersatukan dengan dasar desain untuk pertumbuhan ekonomi, serta didorong untuk menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal itu diawali dengan pembangunan kawasan bandara Kertajati Aerocity yang dijadikan pusat pertumbuhan. Ditambah lagi dengan infrastruktur akses tol ke sejumlah arah kota dan kabupaten melalui Tol Cisumdawu dan Cikampek-Palimanan, termasuk kekuatan pelabuhan laut yang ditopang Pelabuhan Cilamaya dan Pelabuhan Cirebon. Pertumbuhan luar biasa itu, kata Numan, akan menjadikan jaringan bersama Karawang, Bekasi, dan Purwakarta di sebelah barat.
“Kalau jadi dibangun, pertumbuhan itu akan luar biasa. Kalah Jakarta lah. Kalau lebih hebat lagi tanpa status ibukota. Saya kira siapapun yang menjadi gubernur, peningkatan infrastruktur tadi harus dimajukan terus,” ujarnya. (A-196/A-89)***
“Kepentingannya apa? Ibukota tidak ada situmulus apa-apa. Ibukota dimanapun tidak ada pengaruhnya,” kata anggota Komisi Pemerintahan DPR Numan Abdul Hakim, kepada “PRLM”, Jumat (30/11).
Sebelumnya diberitakan, Ibukota Provinsi Jawa Barat diusulkan untuk pindah ke wilayah Cirebon. Pemindahan itu dianggap akan mampu meningkatkan daya saing Jawa Barat dengan wilayah lain di pulau Jawa. Apalagi dengan kemampuan infrastruktur yang tidak lama akan terwujud.
Numan menjelaskan, pemindahan ibukota provinsi dari Kota Bandung malah akan menyulitkan aksesibilitas kepentingan kota dan kabupaten lain.
“Ibukota adilnya di tengah-tengah. Kota Bandung tengah sekali. Kalau semua daerah tidak keberaratan, ya enggak masalah. Khawatirnya Bogor, Bekasi, Cianjur, Sukabumi, merasa kejauhan ke pusat pemerintahannya,” ujar anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dari daerah pemilihan Jabar itu.
Ia menjelaskan, sejak awal hasil kajian planologi sudah menunjuk Kota Bandung sebagai wilayah paling tepat sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat. Posisi kewilayahan Kota Bandung dinilai paling tengah di antara kota dan kabupaten lainnya.
Pemilihan Kota Bandung itu berdasarkan aksebilitas bagi kepentingan kota dan kabupaten lain. Oleh karena itu, ia menilai pemindahan Ibukota Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung kurang tepat.
“Di zaman saya ga ada usul pemindahan. Kalau usul pembentkan Provinsi Cirebon ada,” ujar mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.
Ia lebih memilih wilayah pantura sebagai kawasan penguatan Provinsi Jawa Barat. Apalagi, Cirebon merupakan salah satu wilayah yang masuk sebagi wilayah pertumbuhan ekonomi bersama dengan Majalengka, Kuningan, dan Indramayu.
Ke depan, kata dia, wilayah panturan itu dipersatukan dengan dasar desain untuk pertumbuhan ekonomi, serta didorong untuk menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal itu diawali dengan pembangunan kawasan bandara Kertajati Aerocity yang dijadikan pusat pertumbuhan. Ditambah lagi dengan infrastruktur akses tol ke sejumlah arah kota dan kabupaten melalui Tol Cisumdawu dan Cikampek-Palimanan, termasuk kekuatan pelabuhan laut yang ditopang Pelabuhan Cilamaya dan Pelabuhan Cirebon. Pertumbuhan luar biasa itu, kata Numan, akan menjadikan jaringan bersama Karawang, Bekasi, dan Purwakarta di sebelah barat.
“Kalau jadi dibangun, pertumbuhan itu akan luar biasa. Kalah Jakarta lah. Kalau lebih hebat lagi tanpa status ibukota. Saya kira siapapun yang menjadi gubernur, peningkatan infrastruktur tadi harus dimajukan terus,” ujarnya. (A-196/A-89)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar