Adipura selama ini menjadi parameter utama bagi pemerintah untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah/kota menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pengelolaan dan penataan lingkungan perkotaan. Celakanya, Adipura yang polanya seperti lomba penataan kebersihan antar kota/daerah, ditangkap secara keliru oleh pengelola kota, yakni pemerintah kota/daerah. Penerjemahan mereka terhadap semangat Adipura, lebih pada logika yang praktis. Akibatnya terjadi pergeseran paradigma. Adipura lebih dianggap sebagai prestise, bukan prestasi. Jangan heran bila muncul plesetan kalau Adipura menjadi "Adi Pura-pura". Penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan yang bersifat kosmetik, jangka pendek, dan pragmatis menjadi titik berat di daerah. Apa saja dilakukan, hanya sekadar bisa meraih prestise, yakni mendapatkan Piala atau Penghargaan Adipura. Konsentrasi kepada prestasi sesungguhnya, yakni menjadikan kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan sebagai budaya, justru dikesampingkan. Fenomena di atas terjadi secara nasional, tak terkecuali di Jawa Barat. Untuk mengungkap hal itu, wartawan Pikiran Rakyat Amaliya dan Lia Marlia, dibantu Undang Sudradjat dan Marsis Santoso, menelusuri soal kekeliruan paradigma tersebut ke sejumlah daerah dengan berbagai kriteria terkait keberadaan Adipura. Kabupaten Cianjur, Kota dan Kabupaten Bekasi, Indramayu, Majalengka, dan Garut dipilih sebagai percontohan untuk mengungkap fenomena di seputar Adipura. Berikut sajiannya.
.
SEBAGAI negara berkembang di dunia ketiga, Indonesia mengalami dualisme kepentingan. Di satu sisi, negara berpenduduk lebih dari dua ratus juta jiwa ini harus menjaga eksistensi di era globalisasi. Di sisi lain, banyak masalah dasar peradaban manusia yang masih belum terselesaikan.
Salah satunya perilaku hidup bersih dan sehat. Bagi sebagian warga Indonesia, kebersihan lingkungan belum menjadi prioritas hidup. Sebab ada hal lebih penting yang harus mereka utamakan, yakni masalah perut. Perilaku buruk terhadap lingkungan ini bukan hanya menyangkut kondisi ekonomi seseorang saja. Masih banyak orang-orang bermobil mewah atau pengendara motor yang melemparkan botol air mineral atau bungkus permen begitu saja ke jalanan.
Inilah salah satu yang menjadi alasan pemerintah mencetuskan penghargaan lingkungan Anugerah Adipura pada 1986 kepada kota/kabupaten. Anugerah itu terhenti pada 1998. Namun kembali diberikan pada 2002. Hingga saat ini, Adipura menjadi motivator terbesar untuk menggenjot kebersihan kota.
Dalam perkembangannya, Adipura menjadi penghargaan lingkungan bergengsi bagi seluruh kabupaten/kota. Bagi pemerintah daerah, Adipura merupakan kebanggaan sekaligus pembuktian komitmen mereka terhadap lingkungan.
Adipura diberikan kepada kota/kabupaten yang sukses dalam pengelolaan kebersihan lingkungan dan penataan kota serta memenuhi kriteria pemerintah. Untuk kota yang sukses dalam menata kebersihan kota tetapi belum memenuhi kriteria akan diberi piagam Adipura (Best Effort).
"Kita tidak bisa menilai diri sendiri. Oleh karena itu, bagus kalau ada perlombaan. Dengan Adipura ada yang mendorong untuk menata kota," ujar Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh seusai rapat koordinasi Adipura, Selasa (3/11).
**
Euforia kemenangan Piala Adipura lambat laun menggeser posisi Adipura dari penjaga motivator lingkungan menjadi alat pendongkrak prestise pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Cianjur misalnya, menggelar rapat koordinasi dua kali dalam seminggu untuk memantau perkembangan persiapan penilaian Adipura. Pemerintah Kota Cimahi menerjunkan tim patroli kebersihan. Bergerak tiap hari ke kecamatan-kecamatan. Pemerintah Kabupaten Garut membuat Kajian Lingkungan Strategis dengan menggaet Universitas Padjadjaran.
Pemerintah daerah juga terkesan obral anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang mendukung penilaian Adipura. Menurut Kepala Dinas Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung A. Rekotomo, jumlah anggaran yang disediakan untuk mendukung penilaian Adipura mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPLH Kabupaten Garut Kuswendi mengaku mengajukan anggaran Rp 400 juta untuk persiapan Adipura pada 2011.
Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar juga menyebutkan angka lebih dari Rp 1 miliar untuk membiayai kegiatan-kegiatan terkait penilaian Adipura. Hal yang sama juga dilakukan di Kota Cimahi dan Bekasi, Kabupaten Indramayu, Majalengka, Garut dan hampir seluruh daerah di Jawa Barat.
Daerah-daerah sibuk melancarkan aksi-aksi "pembungkusan" titik-titik pantau untuk mengatrol nilai. Karena sifatnya sekadar "pembungkusan", sesudah ada penilaian, celakanya, masih banyak penataan dan kebersihan yang tidak lagi dilanjutkan. Kesannya, ditata sebatas saat ada penilaian. Setelah itu, ditinggalkan dan ditanggalkan kembali.
Oleh karena itu, bukan hal yang aneh jika setelah penilaian Adipura, lapak dan gerobak pedagang kaki lima kembali menguasai trotoar serta badan jalan. Tong sampah dan pot bunga yang dipasang di tempat publik menghilang entah ke mana. Atau mesin-mesin pengomposan di tempat pembuangan akhir (TPA) kembali memasuki masa hibernasi. Semua itu baru digiatkan kembali menjelang jadwal penilaian Adipura di tahun berikutnya.
"Itulah mengapa kami menolak saat diajak menjadi tim penilai. Karena programnya tidak berkelanjutan," ujar Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat Muhammad Hendarsyah. Menurut dia, lingkungan masih dijadikan sebatas objek untuk tujuan-tujuan politis, terutama prestise pemerintah daerah.
"Adipura masih sebatas kosmetik. Pragmatis dan jangka pendek. Piala Adipura justru menjadi tujuan, bukan sarana bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Posisinya terbalik," tuturnya.
**
Yusep Somantri dari lembaga swadaya masyarakat Amerta, Kabupaten Cianjur menilai, dalam praktiknya masih terdapat celah yang memungkinkan adanya manipulasi. "Jadwal penilaian sudah ditentukan bulan-bulannya. Oleh karena itu, pentaaan baru dimaksimalkan menjelang jadwal penilaian," katanya.
Memang, hampir seluruh pemerintah daerah mengaku tidak tahu jadwal kedatangan tim penilai Adipura. Tim penilai datang dan pergi sekehendak mereka.
Tidak jarang, tim penilai kembali ke titik pantau dalam rentang waktu dua atau tiga hari. Hanya saja, pemerintah daerah itu bisa mengira-ngira sendiri kedatangan tim berdasar pengalaman tahun sebelumnya.
Pemerintah daerah umumnya sudah mengetahui kalau tim penilai biasanya turun ke daerah seminggu setelah rapat koordinasi di Kantor BPLHD Jawa Barat. Pada saat itulah, persiapan di sejumlah titik pantau dilakukan. Bocoran jadwal rapat koordinasi itu menjadi hal penting. "Tim penilai biasanya turun tak lama setelah rapat di BPLHD Jawa Barat," tutur Kepala Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan (DPLK) Kota Cimahi Suryani.
Terlepas dari hal tadi, keberadaan Penghargaan Adipura sedikit banyak telah berhasil mendongkrak komitmen pemerintah daerah terhadap kebersihan lingkungan. Hanya yang perlu menjadi catatan, pergeseran penghargaan lingkungan menjadi sekadar prestise semestinya disikapi pemerintah pusat dan masyarakat.
Memang ada hal baru terkait kriteria penilaian Adipura di tahun 2011 mendatang. Mulai tahun depan, Kementerian Lingkungan Hidup menambahkan partisipasi masyarakat dalam kriteria penilaian. Ini dimaksud untuk mengurangi manipulasi pemerintah daerah yang acap menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan Piala Adipura. Selain pemerintah, kepedulian masyarakatnya terhadap perilaku hidup bersih dan sehat juga masuk penilaian. Oleh karena itu, penghargaan Piala Adipura terhadap daerah menjadi lebih substansial, bukan sekadar akal-akalan, atau Adipura sekadar lelucon menjadi "Adi Pura-pura".***
