"Siswa RSBI Pasti Lulus UN..."

Penulis : Alfiyyatur Rohmah | Rabu, 4 Juli 2012 | 08:41 WIB

DHONI SETIAWAN/KOMPAS IMAGES 

Ilustrasi  

JAKARTA, KOMPAS.com - Eksistensi sekolah dengan status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) terus saja menuai kontroversi. Pro dan kontra silih berganti. Bahkan, sejumlah elemen masyarakat tengah menanti putusan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan nasib RSBI. Kontra terhadap keberadaan RSBI, salah satunya karena biaya yang dinilai mahal dan hanya menjangkau kalangan tertentu.

Soal kualitas, tak sedikit komentar yang bertanya, "Mengapa siswa RSBI tak pernah menjadi juara dalam ujian nasional?". Seperti diketahui, siswa yang menempati peringkat teratas nilai UN secara nasional berasal dari sekolah reguler. Bagaimana tanggapan sekolah RSBI?

Kepala SMA 68 RSBI Jakarta, Pono Fadlullah mengatakan, kultur belajar SMA RSBI berbeda dengan SMA reguler dalam hasil pencapaian belajar di sekolah.

"Output di sekolah RSBI tidak pernah juara ujian nasional (UN) karena memiliki kultur belajar tersendiri. Anak-anak yang sudah standar pintar tanpa unggul, itu kan tinggal poles saja. Untuk ujian nasional pasti lulus untuk mereka (siswa RSBI)," kata Pono, saat dijumpai Senin (2/7/2012) lalu.

Menurutnya, siswa RSBI lebih memfokuskan diri untuk persiapan menghadapi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau SIMAK. Jika siswa RSBI diberikan materi mengenai  SNMPTN atau Simak, kata Pono, mereka akan sangat menguasai.

Ia juga menjelaskan, dalam beberapa uji coba soal UN, hasilnya memang tidak menggembirakan. Menurut Pono, soal try out memiliki kadar kesulitan lebih tinggi agar melatih siswa dengan materi yang sulit. Pono mengatakan, untuk persiapan materi ujian SNMPTN, berbeda tujuan. Guru dan siswa harus mengukur keberlanjutannya.

"Sekolah RSBI dengan segala kulturnya, ingin mengukur secara kontinuitas tiga sampai empat tahun ke depan ketika siswa masuk PTN," ujar Pono.
 

Editor :Inggried Dwi Wedhaswary

BPPT Dorong Pusat Ekstrak Herbal Nasional

Senin, 2 Juli 2012 | 09:12 WIB

Kompas/Iwan Setiyawan

Pekerja memilah obat herbal yang baru dikemas di pabrik PT Deltomed Laboratories yang sudah memiliki standard CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) di Desa Nambangan, Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (1/6). 

 

 

Jakarta, Kompas - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mendorong pembentukan industri pusat ekstrak nasional bagi bahan-bahan alam sebagai obat. Itu penting untuk standardisasi bahan baku obat herbal, sekaligus mendukung kemandirian obat.

”Saat ini lebih dari 90 persen bahan baku obat harus diimpor. Belum ada keberpihakan pemerintah untuk kemandirian obat,” kata Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi Listyani Wijayanti, Minggu (1/7), di Jakarta.

Salah satu badan usaha milik negara pernah mengusahakan ekstraksi bahan-bahan alam untuk obat atau lebih dikenal sebagai jamu itu. Kapasitas industrinya besar, tetapi tidak didukung kebijakan sebagai pusat ekstrak nasional.

”Sekarang industri ekstraksi itu tidak lagi beroperasi,” kata Listyani. Pusat ekstraksi nasional akan menyuplai bahan baku obat herbal bagi industri. Itu mengurangi ketergantungan penggunaan bahan baku obat impor.

96 persen

Menurut ahli farmasi Iwan Dwiprahasto dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ketergantungan bahan baku obat impor mencapai 96 persen. Dari 204 industri, sejumlah 171 industri domestik dan 33 indus- tri internasional, tidak menempatkan investasinya untuk bahan baku.

Investasi industri farmasi masih mengutamakan aktivitas pengemasan, promosi, dan penetrasi pasar. Padahal penyediaan bahan baku untuk obat herbal memiliki peluang sangat besar.

Pemanfaatan obat herbal sebagai obat tradisional, lanjut Iwan, masih menempati komposisi 80 persen untuk pelayanan kesehatan primer di Asia dan Afrika. Sebanyak 70 persen hingga 80 persen orang Eropa bahkan pernah menggunakan obat herbal.

Listyani mengatakan, sistem dan teknologi untuk membangun pusat ekstrak nasional sudah disiapkan BPPT bersama konsorsium lainnya. Kebutuhan terhadap pusat ekstrak nasional dipengaruhi adanya keragaman kondisi alam produksi bahan-bahan baku tersebut.

”Lingkungan dan iklim yang berbeda-beda berpengaruh terhadap kandungan bahan baku obat herbal sehingga untuk menjaga keajekan kualitas diperlukan standar,” kata dia. Kini, untuk merealisasikannya ada di tangan pemerintah. (NAW)

Sumber :Kompas Cetak

Editor :Lusia Kus Anna

 

Platini: Bisa ada 12 tuan rumah di Euro 2020

2 Juli 2012 - 12:03 WIB 

Platini juga menentang penggunaan teknologi garis gawang.

Presiden UEFA Michel Platini mengatakan Piala Eropa 2020 bisa digelar di banyak kota yang tersebar di seluruh penjuru Eropa, ketimbang satu tuan rumah.

Biasanya satu atau dua negara menjadi tuan rumah turnamen, seperti tahun 2012 ini di Polandia dan Ukraina, atau Austria dan Swiss, empat tahun sebelumnya.

''Euro 2020 bisa digelar di seluruh Eropa,'' kata Platini. ''Bisa satu negara dan 12 stadion, atau satu stadion di 12 atau 13 kota.''

Tahun 2016 tuan rumah menjadi milik Prancis.Sementara untuk Euro 2020 Turki menjadi favorit, tetapi tawaran mereka mungkin akan mengalami kesulitan karena juga Istanbul bernafsu menggelar Olimpiade di tahun yang sama.
Skotlandia, Wales dan Republik Irlandia juga secara resmi telah menyatakan tertarik untuk menjadi tuan rumah Euro 2020.

Puluhan kota

Platini mengonfirmasikan keputusan akhir tuan rumah 2020 akan diambil pada bulan Januari atau Februari tahun depan.
"Masalah ini akan dibahas secara serius,'' tambahnya. ''Akan ada perdebatan sengit tentang 2020 dam diskusi pro dan kontra.''

"Ini adalah usulan yang membuat saya bergairah, akan mempermudah dari sudut pandang keuangan.''
"Kami tidak akan menunggu sampai kami tahu apakah Turki mendapatkan Olimpiade atau tidak.''
"Ini menciptakan masalah untuk kami. Kami memiliki kandidat lain. Semuanya memiliki kemungkinan untuk menjadi tuan rumah.''

"Lebih mudah pergi dari London ke Paris atau Berlin, Cardiff ke Gdansk. Akan ada empat pertandingan disetiap tempat. Ini perdebatan yang menarik.''

Platini menambahkan: ''Kami baru saja memikirkannya. Saya katakan 12 atau 13 kota, bisa jadi 24 atau 32. Di masa penerbangan murah seperti sekarang, segalanya memungkinkan.''

"Ini keputusan politis yang harus dibuat. Kami tidak harus membangun stadion atau bandara. Itu menjadi penting di saat krisis ekonomi seperti sekarang.''

Januari 2011, Platini juga melemparkan usulan penyelenggaraan Piala Dunia 2022 berlangsung di sepanjang Teluk setelah Qatar dinyatakan sebagai tuan rumah.

Sementara itu terkait penggunaan teknologi garis gawang, Platini sekali lagi mengungkapkan keengganannya.
Dia menyebut sistem tersebut akan mencipatakan ''sepak bola Playstation''.
"Saya menentang teknologi (garis gawang).'' katanya.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/olahraga/2012/07/120702_platinieuro2020.shtml

La mejor galería de imágenes del triunfo de España en el Campeonato de Europa

RFEF - Área de Medios, Kiev (Ucrania). Imágenes de Carmelo Rubio - 02-07-2012

En una noche histórica para el deporte español, las fotografías reflejan la grandeza de los jugadores en la lucha por el triunfo, la emoción de la gran final, la tensión competitiva de España e Italia, la fiesta del fútbol europeo... Todo en www.rfef.es

 http://www.rfef.es/index.jsp?nodo=39&ID=5393

Supaya Demokrasi Tak Terlalu Mahal

Oleh:
Jabar - Senin, 2 Juli 2012 | 08:31 WIB

INILAH.COM, Bandung - Tidak seorang pun menolak argumen bahwa demokrasi itu mahal. Sejak para kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat -tepatnya sejak 2005, mengikuti sistem pemilihan langsung presiden setahun sebelumnya– sudah begitu banyak uang negara dihamburkan.

Sebagian terbuang mubazir. Karena yang dibeli rakyat ternyata bukan demokrasi, tapi pemimpin korup.

Anggaran yang dibutuhkan untuk setiap kali pemilihan -apakah itu pemilihan presiden, DPR/DPRD, gubernur, bupati atau wali kota– berkisar antara Rp17.000 sampai Rp20.000 per pemilih.
Bayangkan, untuk perhelatan Pilgub Jabar saja, yang akan digelar Februari 2013, KPUD Jabar membutuhkan dana hampir Rp1 triliun. Jumlah tersebut diperlukan dengan asumsi pilkada digelar dua putaran dengan jumlah pemilih yang mencapai 33 juta orang dan dengan biaya per pemilih Rp19.000.

Selain pilgub, ada banyak pilkada tingkat kota dan kabupaten yang harus digelar setiap lima tahun. Anggaran yang harus disediakan pembayar pajak juga berkisar sekitar Rp19.000 per surat suara kali jumlah pemilih di masing-masing kota atau kabupaten. Maka diperlukan sekitar Rp20 miliar-Rp70 miliar per pilkada.

Angka tersebut belum termasuk dana yang harus dikeluarkan pasangan kontestan. Partai Gerindra Jabar mematok biaya Rp25.000 per pemilih yang harus disediakan pasangan calon wakil/gubernur. Jika, misalnya, pasangan kontestan menargetkan 17,2 juta suara, maka mereka harus mengeluarkan dana Rp430 miliar.

Seandainya ada lima pasangan yang bertarung memperebutkan kursi Jabar 1, berarti ongkos demokrasi untuk Pilgub Jabar saja bisa menembus angka Rp3 triliun. Plus Rp1triliun dari kas negara. Kalau ditambah dengan biaya pilkada di 26 kabupaten/kota di Jawa Barat, atau kalau semua biaya 226 pilkada yang akan digelar di seluruh Indonesia tahun ini dijumlahkan, angkanya pasti membuat kening kita berkerut.

Harus semahal itukah ongkos demokrasi di negeri yang berada di peringkat 63 dalam Failed States (Negara Gagal) Index 2012 ini? Mestinya tidak. Masalahnya begitu banyak orang yang mencari keuntungan dari setiap proses demokrasi.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyediakan sedikit celah untuk penghematan dengan menggabungkan pilgub dan pilkada sekaligus. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan melakukannya Desember tahun ini.

Pilgub Jabar, pilkada Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung Barat pada Februari tahun depan juga akan digabungkan. Menurut perhitungan KPUD Jabar, anggaran negara yang bisa dihemat dari penggabungan pilgub dan empat pilkada ini mencapai Rp48,9 miliar. Lumayan.

Memang tidak sedikit yang menolak ide penggabungan tersebut dengan berbagai macam dalih, pertimbangan, atau kepentingan. Namun, kepentingan demi kemaslahatan bangsalah yang harus diprioritaskan.

Paradigma bahwa demokrasi itu mahal harus diubah. Dan itu bisa dilakukan jika semua undang-undang tentang pemilu direvisi untuk menutup setiap celah pemborosan yang memungkinkan pihak-pihak tertentu mencari keuntungan finansial dan materi dari setiap proses demokrasi.

*Tulisan Fokus InilahKoran, Senin (2/7/2012)

Pendidikan yang Membebaskan

Opini
Senin, 2 Juli 2012 | 09:46 WIB

Shutterstock 

Ilustrasi 

Oleh Saratri Wilonoyudho

Sudah berapa puluh kali Kompas dan media massa lain mengabarkan kehebatan sosok-sosok pembaru yang cerdas dan berdedikasi tinggi di bidang pendidikan.

Kompas (4/6/2012), misalnya, menggambarkan sosok Suyudi, sukarelawan yang mendirikan sekolah alam di Klaten. Anak didik tidak diperlakukan sebagai obyek, namun subyek yang turut menentukan nasibnya sendiri. Melalui sekolah alam, ia ingin menunjukkan bahwa pendidikan yang sesungguhnya adalah memperlakukan anak agar menjadi manusia yang utuh. Tidak sekadar menjejalkan aneka informasi dan ilmu, tetapi juga bagaimana mengajak anak didik menemukan dirinya.

Dalam bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Sekolah alam ala Suyudi, dan yang bertebaran di tempat lain, ingin mengoreksi sistem pembelajaran terutama di tingkat dasar dan menengah yang cenderung satu arah. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya penanaman sikap hidup, pandangan hidup, nilai-nilai tentang kehidupan, dan keterampilan hidup.

Pertanyaannya, kalau seorang Suyudi saja bisa mengembangkan pendidikan yang kreatif dan menyenangkan seperti ini, mengapa pemerintah tidak mengembangkannya juga? Yang terjadi di dunia persekolahan formal kita adalah suasana stres karena anak-anak dikejar ketuntasan pelajaran yang membosankan, yang tidak terkait dengan kebutuhan dan realitas keseharian, serta ujian nasional yang menekan saraf psikologisnya.
Dunia pendidikan harus menciptakan peluang bagi pembudayaan individu agar kapasitasnya berkembang, demikian pakar-pakar seperti Bertrand Russell, Paulo Freire, Ivan Illich, Montessori, Neil Postman, Ki Hadjar Dewantara, Moch Sjafei, dan Dewi Sartika. Mereka berbicara tentang pendidikan dari kacamata yang berbeda dan luas, terutama berkaitan dengan ”pemerdekaan” dari ”kebudayaan bisu”.

Dalam teori konflik, tampak bahwa peran sekolah disadari atau tidak juga melegitimasi dominasi elite sosial, bahkan sekolah merupakan bagian dari kepentingan masyarakat untuk mempertahankan struktur sosial, stratifikasi sosial, dan melayani kelas sosial tertentu. Dapat dipahami jika kelompok masyarakat miskin adalah pihak yang paling susah mengikuti irama pendidikan.

Perkembangan berbeda

Meski penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa rata-rata IQ bayi berumur kurang dari dua tahun tak berbeda signifikan, faktor-faktor ketika anak berangkat besar, seperti kekurangan gizi dan sarana pendidikan, membuat anak dari golongan miskin jauh tertinggal. Orang kaya sanggup ”menghadirkan” sekolah di rumah: ada guru les piano, komputer, dan seterusnya.

Umumnya, anak-anak orang miskin bersekolah di lingkungan kumuh, terbelakang, dan akrab dengan kekerasan. Lingkungan yang tidak ramah ataupun rasa percaya diri yang rendah menjadikan anak miskin cenderung agresif, mudah terprovokasi, dan mudah tersinggung.

Relevansi sekolah alam ala Suyudi juga terkait dengan meredupnya pamor IQ sebagai salah satu ukuran kecerdasan. Mengutip David Brooks dalam The Waning of IQ, Ninok Leksono (Kompas, 19/9/2007) menulis: ”Sementara psikometrika menawarkan daya tarik semu fakta obyektif, sains baru membawa kita kembali ke dalam kontak dengan sastra, sejarah, dan kemanusiaan, dan—pada akhirnya—ke keunikan individu”.

Banyak orang yang tinggi IQ-nya tetapi tidak sukses meniti karier, bahkan untuk sekadar bergaul. Buku Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, Howard Gardner (Basic Books, 1983) menyebut ada tujuh macam kecerdasan.

Kecerdasan-kecerdasan itu adalah 1. kecerdasan linguistik (kecakapan dan kepekaan terhadap arti dan tata kata); 2. Kecerdasan logika-matematika; 3. Kecerdasan musikal (untuk memahami dan mencipta musik); 4. Kecerdasan spasial (kecerdasan berpikir dalam gambar atau visual); 5. Kecerdasan tubuh-kinestetik (keterampilan olah tubuh untuk berekspresi seperti penari, olahragawan); 6. Kecerdasan antarpribadi atau interpersonal, yakni kecakapan untuk memahami individu lain; serta 7. Kecerdasan intrapersonal, yakni kecakapan untuk memahami diri dan menggunakan pengalamannya untuk membimbing orang lain. Masih ada kecerdasan lain, yaitu kepemimpinan edukasional.

Dalam proses tersebut semestinya semua aspek pendidikan dikaji secara kritis sehingga menghasilkan suatu bentuk sekolah yang merupakan ajang interaksi berbagai latar belakang masyarakat untuk saling memahami dalam suasana kesetaraan, keadilan, dan penghormatan. Sekolah menjadi bangunan budaya dalam arti luas.

Gagasan pendidikan multikultural ini sangat menarik jika dikaitkan dengan negeri multietnis seperti Indonesia. Sebagaimana disinggung Huntington sebelumnya, masalah integrasi nasional menjadi persoalan serius bagi negara yang baru merdeka dengan multietnis-nya.

Saat ini tugas mendidik anak diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Kalau anaknya tidak berhasil dalam menempuh kehidupan, sadar atau tidak, pihak sekolah yang disalahkan. Padahal orangtua yang sibuk mengejar karier. Kenyataan ini merupakan buah kehidupan keluarga pada zaman modern. Ini yang banyak mendatangkan stres, terutama bagi anak-anak, karena perubahan pola kerja orangtua.

Pranata sosial retak

Dalam artikelnya berjudul ”Go East Young Man” di Far Eastern Economic Review (1994), Mahbubani menunjukkan gejala retaknya pranata sosial di Barat seperti peningkatan angka bunuh diri, kehamilan remaja, dan kriminalitas.

Sekolah, yang mestinya merupakan tempat belajar, bermain, berteman, dan mengembangkan jati diri, pada akhirnya tidak menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak. Bahkan tidak jarang anak justru takut kepada gurunya. Beban pekerjaan rumah, guru yang otoriter, orangtua yang terlalu memaksa agar anaknya berprestasi menjadikan anak trauma untuk pergi bersekolah. Kasus anak-anak yang bunuh diri gara-gara dimarahi guru atau diolok-olok temannya lalu menjadi berita keseharian.

Fakta seperti itu disebut oleh Prof Kurt Singer dari Universitas Munchen, Jerman, sebagai fenomena ”sekolah yang sakit” atau Wenn schule krank macht. Sekolah menjadi tempat penuh sensor, guru yang selalu mengawasi dengan tanpa batas etika-psikologis, perintah sekolah yang selalu menjadi diktator dan mematikan bakat, sekolah menjadi pengadilan yang selalu penuh hukuman sehingga mengakibatkan kegelisahan, ketakutan, penuh ancaman. Semua fenomena ini disebut Kurt Singer sebagai schwarzer paedagogik atau ”pedagogi hitam” (Sindhunata, 2001).

Indonesia tampaknya perlu segera menata kembali sistem pendidikannya agar mencetak anak-anak yang bahagia menjalani proses belajarnya, baik di sekolah maupun di rumah.

Saratri Wilonoyudho Dosen Universitas Negeri Semarang. Anggota Dewan Riset dan Ketua Koalisi Kependudukan Jateng
 

Sumber :Kompas Cetak

Editor :Inggried Dwi Wedhaswary

Menunggu Kepastian dari Gunung Padang

Tuntas pekerjaan tahap awal Tim Terpadu Penelitian Mandiri Gunung Padang yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari sejumlah instansi. - inilah.com/Benny Bastiandy 

Oleh:
Jabar - Sabtu, 30 Juni 2012 | 09:00 WIB 

 

INILAH.COM, Bandung - Tuntas pekerjaan tahap awal Tim Terpadu Penelitian Mandiri Gunung Padang. Hasil penelitian para pakar yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari sejumlah instansi itu pun sudah secara resmi diumumkan.

Gunung Padang yang terletak di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur adalah sebuah situs megalitikum berbentuk punden berundak atau piramida, yang dibuat manusia sekitar 4.700 tahun Sebelum Masehi.

Ini bisa dibilang sebagai ihwal paling hot bagi masyarakat Jawa Barat pada semester pertama tahun ini, setelah heboh piramida Gunung Sadahurip di Kabupaten Garut. Bayangkan, bangunan punden berundak Gunung Padang diyakini 10 kali lebih luas dari Candi Borobudur, dan luas kompleks situsnya sendiri lebih dari 75 hektare. Dan, jika benar, situs peradaban megalitikum tersebut bisa dibilang yang terbesar di Asia Tenggara.

Keyakinan itu muncul setelah struktur di bagian timur situs tersebut dibuka dan ditemukan 20 terasering yang memanjang hingga 200 meter lebih melingkar ke bagian utara. Semuanya tersusun dengan rapi. Kondisi struktur di bagian selatan dan barat telah berantakan, diduga akibat bencana besar di masa lalu, dan sebagian tertimbun longsoran tanah. Namun masih ada sisa bangunan berupa bagian teras kecil. Di setiap sudut ada tangga menuju bagian puncak, dengan mata air di setiap gerbangnya.

Para peneliti sepakat arsitektur situs megalitikum Gunung Padang sudah sangat maju, setara dengan piramida Michu-Pichu di Peru, Amerika Selatan. Hasil survei dengan metode geolistrik, georadar, dan geomagnet serta pengeboran menunjukkan ada geometri konstruksi bangunan di bawah situs Gunung Padang. Ada ruangan-ruangan yang luas di dalam perut Gunung Padang. Bahkan lantai salah satu ruangan berlapis pasir halus dan seragam, mengindikasikan ruang tersebut digunakan untuk menyimpan sesuatu.

Setelah melakukan penelitian intensif selama 1,5 bulan, Tim Terpadu menyimpulkan situs Gunung Padang adalah mahakarya arsitektur dari zaman prasejarah Nusantara dan bukan peninggalan sebuah masyarakat purba yang primitif. Menurut tim periset bidang teknik sipil dari Kementrian Riset dan Teknologi, pembangunan piramida Gunung Padang itu melibatkan sekitar 2.000 orang dan berlangsung selama lima tahun.

Pertanyaannya, mungkinkah Desa Karyamukti Kecamatan Campaka, yang terpencil itu pernah dihuni sekelompok manusia dengan peradaban yang jauh lebih maju daripada bangsa Mesir Kuno? Ilmu pengetahuan memang tidak menafikan kemungkinan-kemungkinan dan untuk itulah penelitian dilakukan.

Berdasarkan paparan pakar genetik dan struktur DNA manusia dari Universitas Oxford, Inggris, Prof Stephen Oppenheimer, dalam bukunya Eden In the East, Indonesia adalah bagian dari satu kawasan tempat lahirnya peradaban maju homosapiens. Banjir hebat pada akhir Zaman Es yang menenggelamkan benua Asia Tenggara menyebabkan penyebaran populasi manusia dan tumbuh suburnya berbagai budaya neolitikum di China, India, Mesopotamia, Mesir, dan Mediterania Timur. Menurut Oppenheimer, orang-orang Polinesia bukan berasal dari China, tapi dari pulau-pulau Asia Tenggara, dan budaya menanam padi bermula dari Semenanjung Malaya pada 9.000 tahun silam.

Namun, seperti biasa, tidak semua orang percaya pada hasil sebuah penelitian. Seperti halnya Gunung Sadahurip, sejumlah pakar -- yang belum melakukan penelitian mendalam – yakin Gunung Padang bukanlah sebuah piramida, melainkan gunung berapi purba biasa.
Bagi masyarakat Jabar, persoalannya bukan yakin atau tidak yakin. Alam menyimpan begitu banyak rahasia yang harus diungkap. Dan, alam juga meninggalkan banyak jejak yang harus ditelusuri. Oleh karena itu ekskavasi Gunung Padang harus dilanjutkan.[ang]

*Tulisan Fokus InilahKoran, Sabtu (30/6/2012)
 

"Mapag Hujan", Ungkapan Rasa Syukur Kemurahan Alam

RETNO HY/"PRLM"

NGEYONG pare untuk bibit sebagai bentuk suka cita akan datangnya musim tanam karena hujan masih turun pada tradisi Ketuk Tilu Mapag Hujan di Kamp. Tanjung, Ds. Sirap, Kec. Tanjungsian, Kab. Subang.*

 

 

SUBANG, (PRLM).- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat melalui Balai Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat (BPTB Jabar) melaksanakan Program Pewarisan Seni Tradisional Ketuk Tilu Mapag Hujan. Kesenian tradisional yang hanya ada dan dilaksanakan masyarakat Desa Sirap, Kec. Tanjungsiang, Kab. Subang memiliki nilai filosofi kehidupan hubungan antara manusia dan alam.

“Di sejumlah daerah memang ada tradisi menyambut musim hujan sebagai ungkapan rasa syukur turunnya hujan pertanda musim tanam padi dimulai. Nilai filosofi yang terkandung lainnya adalah bahwa hujan memberikan penghidupan bukan hanya pada manusia di muka bumi ini tetapi juga pada tumbuh-tumbuhan,” ujar Kepala Seksi Pengembangan Seni BPTB Jabar, Dra. Siti Hapiatun, mewakili Kepala Balai Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat, Dra. Hj. Rosdiana Rachmiwaty, M.Si., disela-sela pelaksanaan Program Pewarisan Seni Tradisional Ketuk Tilu Mapag Hujan di Kamp. Tanjung, Ds. Sirap, Kec. Tanjungsiang, Kab. Subang, Sabtu (30/6/12).

Pelaksanaan Program Pewarisan Seni Tradisional Ketuk Tilu Mapag Hujan sudah dilaksanakan sejak akhir awal bulan Mei lalu dan rencananya pada Selasa (3/7/12) akan dipegelarkan di Kamp. Tanjung, Ds. Sirap, Kec. Tanjungsiang, Kab. Subang dan pada Sabtu (7/7/12) dipegelarkan di Taman Budaya.

“Sebenarnya tradisi Ketuk Tilu Mapag Hujan dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember atau setiap musim hujan, tapi sekarang ini musim sulit diprediksi dan hingga saat ini dibeberapa tempat masih turun dan di sambut dengan suka cita petani,” ujar Siti Hapiatun. (A-87/A-88)***