Opini
Senin, 2 Juli 2012 | 09:46 WIB
Shutterstock
Ilustrasi
Oleh
Saratri Wilonoyudho
Sudah berapa puluh kali Kompas dan media massa lain mengabarkan
kehebatan sosok-sosok pembaru yang cerdas dan berdedikasi tinggi di
bidang pendidikan.
Kompas (4/6/2012), misalnya, menggambarkan
sosok Suyudi, sukarelawan yang mendirikan sekolah alam di Klaten. Anak
didik tidak diperlakukan sebagai obyek, namun subyek yang turut
menentukan nasibnya sendiri. Melalui sekolah alam, ia ingin menunjukkan
bahwa pendidikan yang sesungguhnya adalah memperlakukan anak agar
menjadi manusia yang utuh. Tidak sekadar menjejalkan aneka informasi
dan ilmu, tetapi juga bagaimana mengajak anak didik menemukan dirinya.
Dalam
bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pembelajaran
aktif, kreatif, dan menyenangkan. Sekolah alam ala Suyudi, dan yang
bertebaran di tempat lain, ingin mengoreksi sistem pembelajaran
terutama di tingkat dasar dan menengah yang cenderung satu arah.
Pendidikan pada dasarnya adalah upaya penanaman sikap hidup, pandangan
hidup, nilai-nilai tentang kehidupan, dan keterampilan hidup.
Pertanyaannya,
kalau seorang Suyudi saja bisa mengembangkan pendidikan yang kreatif
dan menyenangkan seperti ini, mengapa pemerintah tidak mengembangkannya
juga? Yang terjadi di dunia persekolahan formal kita adalah suasana
stres karena anak-anak dikejar ketuntasan pelajaran yang membosankan,
yang tidak terkait dengan kebutuhan dan realitas keseharian, serta ujian
nasional yang menekan saraf psikologisnya.
Dunia pendidikan
harus menciptakan peluang bagi pembudayaan individu agar kapasitasnya
berkembang, demikian pakar-pakar seperti Bertrand Russell, Paulo Freire,
Ivan Illich, Montessori, Neil Postman, Ki Hadjar Dewantara, Moch
Sjafei, dan Dewi Sartika. Mereka berbicara tentang pendidikan dari
kacamata yang berbeda dan luas, terutama berkaitan dengan ”pemerdekaan”
dari ”kebudayaan bisu”.
Dalam teori konflik, tampak bahwa peran
sekolah disadari atau tidak juga melegitimasi dominasi elite sosial,
bahkan sekolah merupakan bagian dari kepentingan masyarakat untuk
mempertahankan struktur sosial, stratifikasi sosial, dan melayani kelas
sosial tertentu. Dapat dipahami jika kelompok masyarakat miskin adalah
pihak yang paling susah mengikuti irama pendidikan.
Perkembangan berbedaMeski
penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa rata-rata IQ bayi
berumur kurang dari dua tahun tak berbeda signifikan, faktor-faktor
ketika anak berangkat besar, seperti kekurangan gizi dan sarana
pendidikan, membuat anak dari golongan miskin jauh tertinggal. Orang
kaya sanggup ”menghadirkan” sekolah di rumah: ada guru les piano,
komputer, dan seterusnya.
Umumnya, anak-anak orang miskin
bersekolah di lingkungan kumuh, terbelakang, dan akrab dengan kekerasan.
Lingkungan yang tidak ramah ataupun rasa percaya diri yang rendah
menjadikan anak miskin cenderung agresif, mudah terprovokasi, dan mudah
tersinggung.
Relevansi sekolah alam ala Suyudi juga terkait
dengan meredupnya pamor IQ sebagai salah satu ukuran kecerdasan.
Mengutip David Brooks dalam The Waning of IQ, Ninok Leksono (Kompas,
19/9/2007) menulis: ”Sementara psikometrika menawarkan daya tarik semu
fakta obyektif, sains baru membawa kita kembali ke dalam kontak dengan
sastra, sejarah, dan kemanusiaan, dan—pada akhirnya—ke keunikan
individu”.
Banyak orang yang tinggi IQ-nya tetapi tidak sukses
meniti karier, bahkan untuk sekadar bergaul. Buku Frames of Mind: The
Theory of Multiple Intelligences, Howard Gardner (Basic Books, 1983)
menyebut ada tujuh macam kecerdasan.
Kecerdasan-kecerdasan itu
adalah 1. kecerdasan linguistik (kecakapan dan kepekaan terhadap arti
dan tata kata); 2. Kecerdasan logika-matematika; 3. Kecerdasan musikal
(untuk memahami dan mencipta musik); 4. Kecerdasan spasial (kecerdasan
berpikir dalam gambar atau visual); 5. Kecerdasan tubuh-kinestetik
(keterampilan olah tubuh untuk berekspresi seperti penari,
olahragawan); 6. Kecerdasan antarpribadi atau interpersonal, yakni
kecakapan untuk memahami individu lain; serta 7. Kecerdasan
intrapersonal, yakni kecakapan untuk memahami diri dan menggunakan
pengalamannya untuk membimbing orang lain. Masih ada kecerdasan lain,
yaitu kepemimpinan edukasional.
Dalam proses tersebut semestinya
semua aspek pendidikan dikaji secara kritis sehingga menghasilkan
suatu bentuk sekolah yang merupakan ajang interaksi berbagai latar
belakang masyarakat untuk saling memahami dalam suasana kesetaraan,
keadilan, dan penghormatan. Sekolah menjadi bangunan budaya dalam arti
luas.
Gagasan pendidikan multikultural ini sangat menarik jika
dikaitkan dengan negeri multietnis seperti Indonesia. Sebagaimana
disinggung Huntington sebelumnya, masalah integrasi nasional menjadi
persoalan serius bagi negara yang baru merdeka dengan multietnis-nya.
Saat
ini tugas mendidik anak diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Kalau
anaknya tidak berhasil dalam menempuh kehidupan, sadar atau tidak,
pihak sekolah yang disalahkan. Padahal orangtua yang sibuk mengejar
karier. Kenyataan ini merupakan buah kehidupan keluarga pada zaman
modern. Ini yang banyak mendatangkan stres, terutama bagi anak-anak,
karena perubahan pola kerja orangtua.
Pranata sosial retakDalam
artikelnya berjudul ”Go East Young Man” di Far Eastern Economic Review
(1994), Mahbubani menunjukkan gejala retaknya pranata sosial di Barat
seperti peningkatan angka bunuh diri, kehamilan remaja, dan
kriminalitas.
Sekolah, yang mestinya merupakan tempat belajar,
bermain, berteman, dan mengembangkan jati diri, pada akhirnya tidak
menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak. Bahkan tidak jarang anak
justru takut kepada gurunya. Beban pekerjaan rumah, guru yang otoriter,
orangtua yang terlalu memaksa agar anaknya berprestasi menjadikan anak
trauma untuk pergi bersekolah. Kasus anak-anak yang bunuh diri
gara-gara dimarahi guru atau diolok-olok temannya lalu menjadi berita
keseharian.
Fakta seperti itu disebut oleh Prof Kurt Singer dari
Universitas Munchen, Jerman, sebagai fenomena ”sekolah yang sakit”
atau Wenn schule krank macht. Sekolah menjadi tempat penuh sensor, guru
yang selalu mengawasi dengan tanpa batas etika-psikologis, perintah
sekolah yang selalu menjadi diktator dan mematikan bakat, sekolah
menjadi pengadilan yang selalu penuh hukuman sehingga mengakibatkan
kegelisahan, ketakutan, penuh ancaman. Semua fenomena ini disebut Kurt
Singer sebagai schwarzer paedagogik atau ”pedagogi hitam” (Sindhunata,
2001).
Indonesia tampaknya perlu segera menata kembali sistem
pendidikannya agar mencetak anak-anak yang bahagia menjalani proses
belajarnya, baik di sekolah maupun di rumah.
Saratri Wilonoyudho
Dosen Universitas Negeri Semarang. Anggota Dewan Riset dan Ketua Koalisi Kependudukan Jateng
Editor :Inggried Dwi Wedhaswary