2012: Sekolah, Sekolah, Sekolah!

Catatan Akhir Tahun


Inggried DW, Indra Akuntono | Inggried Dwi Wedhaswary | Rabu, 28 Desember 2011 | 09:47 WIB

KOMPAS/BANAR FIL ARDHI
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, saat diwawancara Kompas.com, di ruang kerjanya, Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (19/12/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com - "Semboyan kita ke depan adalah jangan boleh ada anak yang tidak sekolah. Semua harus sekolah, sekolah, sekolah".

Itu yang dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, dalam wawancara khusus dengan Kompas.com, Senin (19/12/2011) lalu, di ruang kerjanya, Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Nuh mengatakan hal tersebut, saat ditanya, apa harapan Kemdikbud menyongsong tahun baru 2012. Tahun 2011 ini, kinerja Kemdikbud tak lepas dari berbagai sorotan. Utamanya, mengenai biaya pendidikan yang semakin tinggi dan pungutan-pungutan liar yang masih terjadi di sekolah-sekolah negeri.

"Saya punya tiga harapan. Pertama, sekolah. Dorong setiap anak untuk sekolah, meski ada kesulitan, tapi jangan putus sekolah. Dari segi pembiayaan, kini kita sudah semakin terbuka. Tidak hanya SD SMP, tapi sampai perguruan tinggi," kata Nuh.

Kedua, ia menekankan, perlunya mengedepankan nilai kejujuran. Sekolah, menurutnya, berperan untuk membentuk karakter dan kepribadian, serta mengembangkan kecerdasan dan meningkatkan keterampilan.

"Oleh karena itu, sekolah enggak sekedar sekolah, tapi sekolah yang benar. Salah satu nilainya adalah kejujuran," ujarnya.

Ketiga, pemerintah mengharapkan partisipasi masyarakat. Nuh mengungkapkan, urusan sekolah bukan hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi semua pihak.

"Karena dampaknya bisa menyentuh kita semua. Pendidikan bukan investasi pemerintah, tapi investasi bangsa. Oleh karena itu, partisipasi dari masyarakat diperlukan, sesuai dengan bidangnya masing-masing," kata Nuh.

Apa yang bisa diharapkan?

Pada tahun 2012 mendatang, Kemdikbud menjanjikan akan memulai rintisan bantuan operasional sekolah (BOS) bagi siswa SMA/SMK. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun.

"Kita siapkan rintisan wajib belajar 12 tahun di 2012, untuk jenjang SMAN. Ini juga untuk persiapan melubernya lulusan SMP. Kalau enggak disiapkan, tidak ada BOS, percuma mereka lulus SMP tapi tidak melanjutkan lagi. Oleh karena itu, kita siapkan rintisan BOS SMA. Mudah-mudahan tahun 2013 kita sudah bisa wajar 12 tahun," papar Nuh.

Selain itu, dana BOS bagi siswa SD dan SMP juga akan mengalami kenaikan unit cost.

Siapa yang bisa menjamin kelancaran penyaluran dananya dan sampai tepat sasaran? Seperti diketahui, pada tahun 2011 ini, keterlambatan dan penyelewengan dana BOS menjadi salah satu hal yang disoroti. Pemerintah pun mengambil kebijakan mengubah mekanisme penyaluran, yang semula dari kabupaten/kota ke sekolah, menjadi dari provinsi ke sekolah.

"Saya merasa optimistis mekanisme 2012 akan lancar, karena telah terbukti. Prinsip dalam BOS itu ada 4 ketepatan, yaitu tepat dari sisi waktu, tepat dari sisi jumlah, tepat dari sisi sasaran, dan tepat dari sisi penggunaan," ujar Nuh.

Mengenai sanksi terhadap sekolah yang melakukan penyelewengan penyaluran dana BOS, dikatakan Nuh, sudah ada ketentuan yang mengaturnya. Akan tetapi, ia meminta agar masyarakat yang men-generalisir seluruh sekolah melakukan penyelewengan.

"Jangan dibayangkan semua sekolah itu korup. Memang ada yg kurang transparan, tapi enggak semuanya. Maka, dalam juknis kita pandu bahwa setiap sekolah diharapken membuat laporan penerimaan dan pengeluaran serta pampangkan di papan pengumuman sekolah. Sehingga orang bisa tahu. BOS juga bisa dipakai untuk media pembelajaran transparan dan akuntabel. Kalau ada penyimpangan ya dibenerin," papar Nuh.

Sementara itu, untuk pendidikan tinggi, tahun depan, pemerintah akan menaikkan alokasi jumlah mahasiswa miskin yang menerima beasiswa Bidik Misi hingga mendapai 80.000 mahasiswa.