Diperkirakan, Hanya 10% PTS Mampu Bertahan

BANDUNG,(PR).-
Dari 482 perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah Jawa Barat dan Banten, hanya 10 persen yang diprediksikan bertahan. PTS bertahan tersebut adalah yang besar dengan student body di atas 10.000 mahasiswa.

"Bahkan, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas sebelumnya sempat memprediksikan, secara nasional hanya akan ada 600 PTS yang bertahan dari 2.800 perguruan tinggi yang ada di Indonesia," kata Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Wilayah IV Jawa Barat-Banten Prof Didi Turmudzi, M.Si. di ruang kerjanya, Selasa (29/4).

Menurut Didi, semakin hari perjuangan PTS akan semakin berat, seiring munculnya berbagai kebijakan pemerintah yang kurang memihak PTS. Ditambah kondisi ekonomi masyarakat semakin terpuruk, yang pada akhirnya orang tua akan mengorbankan pendidikan anak-anaknya terutama untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

"Perguruan tinggi negeri dengan BHMN dan persiapan BHMN-nya membuat PTS semakin terdesak, PTN berlomba untuk mengambil mahasiswa sebanyak-banyaknya di setiap strata pendidikan," katanya.

Menurut Didi, dengan berkurangnya bantuan pemerintah 30 persen kepada PTN, maka otomatis akan mencari kekurangan dana dari masyarakat. Tentunya dengan membuka lebar pintu penerimaan mahasiswa baru di semua jenjang.

"Apalagi masyarakat kita ini negeri minded, sehingga PTS selalu ditempatkan setelah PTN. Jarang sekali orang yang menjadikan PTS sebagai pilihan pertama ketika melanjutkan studi," ujangnya.

Berbagai upaya dengan akreditasi dan pembenahan, pada akhirnya memasukkan PTS ke dalam 50 perguruan tinggi yang menjanjikan pun belum cukup meyakinkan masyarakat. Padahal, menurut Didi, tidak sedikit PTS yang memiliki kualitas setara dengan PTN bahkan dengan biaya yang lebih murah daripada PTN.

"Kebijakan pemerintah sendiri, seringkali tidak berpihak kepada PTS dan menjadikannya seperti anak tiri, bahkan anak haram. Dalam RUU BHP saja, tidak ada satu pasal pun yang menyinggung PTS, terutama alokasi bantuan. Pada akhirnya, opini masyarakat terbangun dan jadilah negeri minded," katanya.

Didi menjelaskan, setiap tahun peminat yang mendaftar ke PTS cenderung menurun. Setiap tahun terjadi penurunan sekitar 30 persen. "Tahun ini akan terus menurun walaupun kuotanya tetap terpenuhi," ujarnya.

Oleh karena itu, Didi meminta kepada pemerintah terutama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan dukungan terhadap keberlangsungan PTS. Dia pun meminta agar DPRD Provinsi Jawa Barat, mendorong terbitnya peraturan daerah tentang perguruan tinggi atau setidaknya keputusan gubernur yang isinya memperlakukan dan memosisikan PTS atau PTN dengan cara yang sama.

"Di dalam UU Sisdiknas, memang disebutkan jika pemda hanya bertanggung jawab terhadap pendidikan dasar dan menengah, tetapi di pasal tertentu yang terkait mutu dosen dan guru disebutkan bahwa urusan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab pusat dan daerah. Di DKI misalnya ada keputusan gubernur yang mengatur hal ini. Di Musi Banyuasin, bahkan di luar negeri, tidak ada perbedaan antara PTS dan PTN," ujarnya.

Didi menjelaskan, pada akhirnya PTS yang ada di Indonesia akan mati dengan sendirinya, jika kebijakan pemerintah masih tidak berpihak kepada PTS. "Akhirnya seperti perbankan kita, pembukaan bank baru sangat mudah sampai menjamur, tetapi kemudian mati sendiri. PTS juga akan seperti itu," katanya. (A-157)***