Wapres: Hasilnya Sangat Bagus

Prospek Penyelesaian Konflik Thailand Selatan Positif 

KOMPAS/ANDI SURUJI / Kompas Images 
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) selaku mediator perundingan damai konflik Thailand selatan, membaca notula perundingan putaran pertama sebelum ditandatangani bersama oleh Wahyuddin Mohammad (kiri), selaku Ketua Delegasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Melayu Patani, dan Ketua Delegasi Pemerintah Thailand Jenderal Khwanchart Klahan (kanan), Minggu (21/9) di Istana Bogor. 

Senin, 22 September 2008 | 03:00 WIB 

Bogor, Kompas - Perundingan penyelesaian konflik di Thailand selatan, Minggu (21/9), dinilai membuahkan hasil yang cukup bagus ke depan. Delegasi pemerintah dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Melayu Patani sama-sama menunjukkan itikad baik untuk mengakhiri konflik.

”Alhamdulillah, hasilnya (perundingan dua hari) sangat positif sehingga kita optimistis dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi ke depan,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab Kompas sesaat setelah perundingan di Istana Bogor berakhir hari Minggu (21/9) sekitar pukul 10.00.

Meskipun demikian, Wapres Kalla yang mendapatkan mandat dari kedua pihak yang bertikai untuk menjadi mediator perundingan belum mau mengungkapkan substansi pembicaraan selama perundingan pertama dua hari itu.

Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal di Istana Negara, Jakarta, mengatakan, komunikasi antara Presiden dan Wapres terus terjalin selama perundingan. Presiden bersyukur karena perundingan mencapai sejumlah kesepakatan prinsip, yaitu menyelesaikan konflik di Thailand selatan secara damai dengan dialog dan tidak keluar dari konstitusi Thailand. Presiden berharap proses damai ini terus melangkah maju.

Inti kesuksesan perundingan awal itu karena mereka dan tim mediator sejak awal menekankan pentingnya menempatkan perundingan dalam bingkai konstitusi Thailand, tidak ada pembicaraan soal merdeka. Selain itu, adanya itikad dari kedua pihak untuk sungguh-sungguh berupaya keras secara tulus untuk mencapai perdamaian.

Tim yang dibentuk Pemerintah Thailand dipimpin Jenderal Khwanchart Klahan, sedangkan delegasi masyarakat provinsi selatan Thailand dipimpin Wahyuddin Mohammad. Majelis Permusyawaratan Rakyat Melayu Patani (MPRMP) terdiri atas enam partai, yaitu BIPP, BRN Congress, BRN Coordinate, Gerakan Mujahidin Patani, Gerakan Ulama Patani, dan PULO Baru.

Sebelum meninggalkan Istana Bogor, delegasi kedua pihak berkeliling bersama melihat-lihat istana yang megah tersebut dalam suasana akrab dan santai, diantar Wapres dan anggota tim mediator Fachry Ali, Anies Baswedan, Farid Husain, Johermansyah Djohan, Sekretaris Wapres Tursandi Alwi, Dubes Indonesia untuk Thailand Muhammad Hatta.

Sebelum perundingan di Istana Bogor, tim mediator yang dibentuk Jusuf Kalla pun sudah beberapa kali bertemu dengan pihak yang berkonflik tersebut secara terpisah.

Perundingan kedua akan diadakan 1-2 November 2008, dan perundingan ketiga 14 November 2008, semuanya di Istana Bogor.

Tiga kasus konflik berujung perdamaian yang telah ditangani Kalla adalah Poso (2001) Ambon (2002), dan Aceh (2005).

Konflik di bagian selatan Thailand telah menelan korban tewas lebih dari 3.300 orang dalam empat tahun terakhir. (DIS/INU)