Laporan wartawan Kompas.com M.Latief
Sabtu, 27 November 2010 | 08:02 WIB
KOMPAS/ALIF ICHWAN
JAKARTA, KOMPAS.com — Penyelenggaraan ujian nasional harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi peserta didik. UN bukan hanya persoalan siswa lulus atau tidak.
"Saya bukan anti-UN, tetapi kualitas pendidikan harus tetap ditingkatkan, standardisasi minimal juga harus diupayakan," ungkap sosiolog Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo, di Jakarta, Sabtu (27/11/2010).
Kamis lalu, ketika ditemui di sela-sela acara XL Indonesia Berprestasi Award 2010 di Jakarta, Imam mengatakan, masih banyak sekolah yang berada di bawah standar, terutama sarana dan prasarana pendidikan serta sumber daya pendidik atau guru.
"Masih bisa kita lihat banyak sekolah punya masalah kekurangan papan tulis, bangku yang rusak, atau kekurangan guru," kata Imam.
Dia menambahkan, jika siswa atau guru diharapkan mampu mengejar standar, alangkah baiknya pemerintah menyamakan standar kewajibannya, seperti memperbaiki fasilitas-fasilitas sekolah tersebut. Untuk itu, lanjut dia, seharusnya Komisi X DPR bisa mendorong Kementerian Pendidikan Nasional untuk melakukan standardisasi terhadap sekolah-sekolah tersebut sebelum menggelar UN.
"Atau, buat saja misalnya UN untuk pemerintah, seperti ujian evaluasi infrastruktur nasional. Jika pemerintah tidak lulus, maka jangan terlalu ambisius menentukan standardisasi kelulusan siswa," tegas Imam.
Imam menambahkan, jika fasilitas minimal belum terpenuhi, pemerintah harusnya sadar untuk tidak menuntut standardisasi kelulusan terhadap siswa. Jika demikian yang terjadi, rasa keadilan akan tercipta. "Problemnya adalah banyak sekolah yang fasilitasnya tidak memenuhi standar. Itu saja," pungkas Imam.
"Saya bukan anti-UN, tetapi kualitas pendidikan harus tetap ditingkatkan, standardisasi minimal juga harus diupayakan," ungkap sosiolog Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo, di Jakarta, Sabtu (27/11/2010).
Kamis lalu, ketika ditemui di sela-sela acara XL Indonesia Berprestasi Award 2010 di Jakarta, Imam mengatakan, masih banyak sekolah yang berada di bawah standar, terutama sarana dan prasarana pendidikan serta sumber daya pendidik atau guru.
"Masih bisa kita lihat banyak sekolah punya masalah kekurangan papan tulis, bangku yang rusak, atau kekurangan guru," kata Imam.
Dia menambahkan, jika siswa atau guru diharapkan mampu mengejar standar, alangkah baiknya pemerintah menyamakan standar kewajibannya, seperti memperbaiki fasilitas-fasilitas sekolah tersebut. Untuk itu, lanjut dia, seharusnya Komisi X DPR bisa mendorong Kementerian Pendidikan Nasional untuk melakukan standardisasi terhadap sekolah-sekolah tersebut sebelum menggelar UN.
"Atau, buat saja misalnya UN untuk pemerintah, seperti ujian evaluasi infrastruktur nasional. Jika pemerintah tidak lulus, maka jangan terlalu ambisius menentukan standardisasi kelulusan siswa," tegas Imam.
Imam menambahkan, jika fasilitas minimal belum terpenuhi, pemerintah harusnya sadar untuk tidak menuntut standardisasi kelulusan terhadap siswa. Jika demikian yang terjadi, rasa keadilan akan tercipta. "Problemnya adalah banyak sekolah yang fasilitasnya tidak memenuhi standar. Itu saja," pungkas Imam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar