SEORANG warga yang sedang sakit, Ny. Tati Handayati (67), menerima bantuan langsung tunai (BLT) tahap I sebesar Rp 300.000,00 dari Kepala Kantor Pos Bandung, Imran Jubahar (kanan), di rumahnya di Gang Sukaresik V No. 78/106 RT 04 RW 08 Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Rabu (28/5).* USEP USMAN NASRULLOH
JAKARTA, (PR).-
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan akan menambah jumlah warga miskin sebesar 4,5 juta. Pada 2007, jumlah warga miskin di Indonesia mencapai 37,2 juta orang atau 16,58 persen dari seluruh penduduk, sedang pascakenaikan BBM akan menjadi 41,7 juta orang atau 21,92 persen.
Hal itu diungkapkan Wijaya Adi, peneliti senior pada Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Tim P2E-LIPI) di Jakarta, Rabu (28/5).
Dia mengatakan, garis kemiskinan pada 2007 sebesar Rp 166.697,00 per orang per bulan. Sedangkan, dengan adanya kenaikan harga BBM, kebutuhan hidup layak bagi tiap individu hingga Desember 2008 diperkirakan sebesar Rp 195.000,00 per orang per bulan. "Hal ini tentu akan memengaruhi kalkulasi jumlah penduduk miskin yang dipastikan akan meningkat," kata Wijaya.
Wijaya juga mengatakan, sedikitnya 348.116 orang akan kehilangan potensi untuk mendapat pekerjaan akibat kenaikan harga BBM tersebut. Hal itu terjadi karena penurunan produktivitas sektor usaha dan nilai jual produk, menyusul daya beli masyarakat yang tergerus.
Wijaya menuturkan, turunnya daya beli masyarakat akibat inflasi harga BBM akan memperlemah konsumsi. Dalam skenario ini, angka pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan sekitar 6 persen. "Turunnya pertumbuhan ekonomi membuat penurunan tenaga kerja terpakai," katanya.
Hasil perhitungan P2E - LIPI menunjukkan, pascakenaikan harga BBM, elastisitas penyerapan tenaga kerja menurun menjadi 290.097 orang. Dengan mengambil skenario angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dan angka elastisitas tenaga kerja yang baru yaitu 290.097 orang, maka kesempatan kerja baru yang dapat tercipta yaitu 1.740.579 orang.
Dengan kondisi demikian, tambahan pencari kerja baru yang setiap tahun diprediksi sebesar 1,9 juta orang tidak akan dapat terserap semua. "Dengan perkataan lain, akan terjadi pengangguran sebesar 148.421 orang setelah kenaikan harga BBM," ujarnya.
Dengan demikian, total pengangguran terbuka akan menjadi sekitar 9,7 juta atau 8,6 persen. Dalam skenario ini diasumsikan pemerintah tidak melakukan kebijakan apa pun untuk mengurangi angka pengangguran.
Jemput bola
Mulai Rabu (28/5), Kantor Pos Besar Kota Bandung melakukan sistem jemput bola bagi warga penerima dana bantuan langsung tunai (BLT) yang sakit atau jompo. Sistem itu diterapkan karena adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan pengambilan dana tersebut dilakukan oleh orang yang tercatat dalam kartu penerima BLT, sehingga tidak boleh diwakilkan kepada siapa pun.
Pengantaran BLT jompo untuk pertama kalinya dilakukan secara langsung oleh Kepala Kantor Pos Besar Kota Bandung, Imran Jubahar, ke rumah dua warga penerima BLT di Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Rabu (28/5).
Menurut Imran, sistem jemput bola ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat penerima BLT, khususnya yang sakit atau jompo. Ia mengatakan, sampai saat ini Kantor Pos Besar Bandung baru mendapatkan data 10 orang penerima BLT yang sakit atau jompo di seluruh Kota Bandung.
Pemilihan BLT jompo didasarkan pada laporan kelurahan dan keluarga yang bersangkutan bahwa penerima tidak bisa datang ke kantor Pos. "Nanti kita catat, setelah itu petugas kita akan meluncur," ujarnya.
Untuk mempermudah masyarakat menyampaikan laporan, menurut Imran, kantor pos menyediakan layanan telefon untuk mendaftarkan penerima BLT yang tidak bisa mengambil dana tersebut karena sakit atau Jompo. "Silakan menghubungi (022) 4207081 atau 4207082," ujar Imran.
Ia mengatakan, sampai Selasa (27/5), jumlah BLT yang sudah tersalurkan di wilayah Kantor Pos Bandung sebesar 9,1% dari 84.287 kepala keluarga (KK). Namun, sampai kemarin, lanjutnya, belum semua kelurahan siap. Sebab ada beberapa kelurahan yang belum selesai melakukan verifikasi dan masih melakukan proses distribusi kartu. Saat ini sudah 12 kantor pos cabang (KPC) dari 34 KPC yang melakukan pembayaran BLT.
Disambut baik
Penyerahan BLT dengan sistem jemput bola tersebut disambut baik oleh warga. Salah satunya Tati Handayati, warga Gg Sukaresik V RT 04 RW 08, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung. Meskipun hanya bisa terbaring di atas tempat tidur, wajah nenek berusia 67 tahun tersebut tersenyum, saat Kepala Kantor Pos Besar Bandung memberikan dana BLT ke rumahnya .
"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa mendapatkan tambahan (dana BLT), karena beban sekarang lebih berat," ujarnya. Menurut putri Tati, Lia Maryana (30), dana itu bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau membeli vitamin tulang dan obat asma yang tidak termasuk dalam kriteria Askeskin.
Pada tahun 2005, Tati masuk dalam daftar penerima BLT. Namun, saat itu pengambilannya masih bisa diwakili oleh anaknya. Pada program BLT tahun ini, pemerintah menerapkan peraturan bahwa pengambilan dana tersebut tidak boleh diwakilkan kepada siapa pun, termasuk keluarganya sendiri. Hal itu menyebabkan Tati mengalami kesulitan mengambil dana BLT di KPC Kosambi.
Sudah hampir satu tahun, Tati menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar berukuran 2 x 2 m. Kakinya sudah tidak kuat lagi untuk berjalan akibat terjatuh di kamar mandi. Peristiwa tersebut mengakibatkan Tati harus menjalani operasi pembuangan kepala tulang pinggul, sehingga dia mengalami kesulitan untuk bergerak. (A-78/C-185)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar