Senin, 26 Mei 2008

Miskinnya Wacana Kemiskinan

Oleh Stevanus Subagijo

permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa ini ialah soal kemiskinan yang patut mendapat "perhatian berkelanjutan". Artinya, siapa pun pemerintahnya, pengentasan kemiskinan harus jadi target utamanya dengan cara memberantas akar penyebabnya dan bukan hanya menyelesaikan gejalanya. Jika kemiskinan hanya ditanggulangi gejalanya saja --seperti pemberdayaan rumah kumuh jadi rumah susun, raskin, bantuan langsung tunai, sekolah, dan klinik gratis untuk kalangan tak mampu-- langkah ini hanya menanggulangi ekses-ekses yang ditimbulkan oleh kemiskinan dan bukan menanggulangi penyebab kemiskinan itu sendiri.

Ekses

Andrew Pearse mengatakan, soal kemiskinan adalah soal efek talenta atau menurut Ward Morehouse sebagai efek refraksi. Kemiskinan adalah soal dampak dari kekayaan. Berbicara kemiskinan bukan semata-mata bagaimana mengentaskan orang miskin tetapi juga soal bagaimana orang lain bisa menjadi kaya dan terus mengakumulasikan kue kekayaannya.

Mengutip kisah kuno, Pearse mengatakan bahwa sekelompok orang yang punya lima dinar akan lebih mudah menggandakan kekayaannya menjadi lima dinar lagi. Namun, sekelompok orang yang hanya punya satu dinar, cenderung akan menyimpannya. Ketika kelompok yang lima dinar telah berhasil menggandakan uangnya jadi sepuluh dinar, kelompok yang satu dinar tidak berubah dan hanya tetap memiliki satu dinar. Tersirat sebetulnya, ia bertambah miskin karena jumlah yang dimilikinya tetap di tengah orang lain yang kue kekayaannya terus bertambah.

Hampir di setiap orde pemerintahan, kemiskinan berupaya dihapuskan tetapi tetap saja menjadi projek abadi, yang makin kompleks kuantitas dan kualitasnya.

Robert Chamber pernah menyarankan, dalam upaya mengentaskan kemiskinan perlu dianalisa siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Dalam pengamatan Chamber, setiap projek pengentasan kemiskinan berakibat berbeda-beda pada si kaya dan si miskin. Meski di atas kertas si miskin diuntungkan projek pengentasan dan itu dianggap berhasil, hal ini tidak dapat hanya dilihat dari apakah seseorang menjadi lebih baik pada waktu miskin+1 (bantuan) dibandingkan pada waktu miskin (sebelum bantuan). Bantuan adalah bantuan, ia memenuhi apa yang perlu ditolong dan bukan membuat sejahtera secara mendadak. Kesejahteraan membutuhkan fondasi yang lebih kuat.

Untuk itulah gambaran tentang konflik kepentingan si miskin dan si kaya perlu dibuat. Menurut Chamber, projek pengentasan kemiskinan yang tidak memerhatikan kekuasaan dan kepentingan si kaya, merupakan faktor yang paling bertanggung jawab mengapa kemiskinan tetap awet.

Pengamat I. Wibowo, bahkan pernah mengusulkan agar orang-orang superkaya dari Indonesia memberikan 10% kekayaannya untuk si miskin. Sepertinya hendak dikatakan bahwa mengentaskan si miskin kenyataannya perlu "legitimasi" dari si kaya. Karena bagaimanapun strategi menjadi kaya pasti akan memengaruhi strategi mengentaskan orang miskin, meski tidak langsung antarperorangan, tetapi lebih karena struktur dan sistem pemerintahan dan kemasyarakatan yang distorsif.

Pemberantasan kemiskinan dengan demikian dari era ke era hanya menjadi "wisata moralis-populis". Banyak program pengentasan kemiskinan tersandung bukan pada orang miskin, tetapi pada konflik kepentingan dari si kaya dan yang berkuasa. Sebagai contoh ihwal lima perangkap kemiskinan yang saling terkait yakni kelemahan fisik, isolasi, kerentanan, kemiskinan, dan ketidakberdayaan. Program yang ditujukan untuk membantu kelemahan fisik seperti bantuan pangan dan pengobatan, biasanya diterima si kaya. Akan tetapi, program pengentasan kemiskinan yang bertujuan mengentaskan ketidakberdayaan si miskin lewat bantuan hukum, serikat buruh, tuntutan perubahan politik, landreform, dan lain-lain biasanya ditentang oleh si kaya dan yang berkuasa.

Tak cuma niat

Sandungan lain yang tak kalah penting ialah idealisme dalam melihat kemiskinan sebagai "dosa besar" dan pengentasan kemiskinan sebagai pekerjaan luhur. Mengingat banyaknya faktor-faktor kemiskinan, diusulkan agar faktor-faktor itu diberantas habis di semua lini dan sektor secara serempak. Erik Eckholm berargumen karena kemiskinan merupakan puncak lingkaran setan, seperti diusulkan J.K. Galbraith perlu totalitas dan upaya habis-habisan untuk membalikkan arus putaran negatif (menjadi miskin) berbalik menjadi positif (menjadi kaya).

Tidak mungkin mengentaskan kemiskinan dengan melepaskan kerangka kesatuan organisnya. Sepertinya langkah ini sempurna dan luhur, tetapi sebenarnya terjebak pada simplifikasi problem kemiskinan yang kompleks dengan menyederhakannya dalam bentuk penyakit dan obatnya, lewat kotak-kotak program pengentasan yang simsalabim diyakini berhasil.

Pengentasan kemiskinan menurut Chamber juga sering terjebak pada politik bahasa seperti "koordinasi" dan "keterpaduan", antarsektor, antarprogram, antarlini, antardepartemental, dst. Pengentasan kemiskinan sering tersandung pada dua kata ajaib "koordinasi dan terpadu". Koordinasi dan terpadu seolah memberi program rasa sempurna. Padahal, baik koordinasi maupun keterpaduan menutupi banyak hal tentang siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana.

Kemiskinan bukan penyakit dalam artian medis pun teknis seperti aliran sungai yang tersumbat. Kemiskinan adalah kehidupan yang bergerak menuju sekarat dan kematian. Upaya mengentaskan kemiskinan lebih berbicara bagaimana kita seyogianya hidup, baik sebagai orang/pemerintah/negara kaya, terlebih lagi sebagai orang/pemerintah/negara miskin. Mestinya kita lebih takut dengan hidup yang cuma sekali daripada kemiskinan yang berulang kali.

Diperlukan motivasi dan kiat untuk hidup sejahtera, lebih dari sekadar ditolong program belas kasihan. Seperti istilahnya, entas, mentas, dari bahasa Jawa, artinya keluar dari air yang hanya mengentaskan kemiskinan, sudah itu dicelupkan lagi, nyemplung, kungkum, berendam, di kubangan kemiskinan baru.***

Penulis, peneliti pada Center for National Urgency Studies, Jakarta.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar