Wanita Polisi

UNTUK menguji kebenaran kata-kata atau istilah dalam bahasa Indonesia, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain prinsip analogi ataupun kesejajaran dengan bentuk-bentuk serupa yang sudah teruji kebenarannya. Dengan cara ini akan diketahui apakah suatu kata atau istilah sudah benar atau belum.

Saya tiba-tiba merasa tergelitik untuk membandingkan sebutan atau istilah wanita pengusaha (seperti tercantum dalam organisasi Iwapi, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) dan polisi wanita yang lazim disingkat polwan. Tampak sekali ada ketidaksejajaran. Yang satu, kata wanita-nya disimpan di depan (wanita pengusaha), sedangkan yang satu lagi disimpan di belakang (polisi wanita). Lalu apa bedanya? Dua-duanya kan sama-sama profesi. Saya langsung berpikir, mungkin ada yang salah dalam proses pembentukannya.

Coba kita urai maknanya. Wanita pengusaha adalah wanita yang berprofesi sebagai pengusaha. Rupanya kaum wanita yang bernaung dalam organisasi itu sangat berhati-hati saat memilih kata ataupun frasa yang akan digunakan sebagai nama organisasi tersebut. Boleh dikatakan, mereka sudah amat memerhatikan seluk-beluk bahasa. Mereka tentu menghindari penggunaan istilah pengusaha wanita karena artinya bisa rancu. Jangan-jangan nanti diartikan sebagai pengusaha yang mengeksploitasi wanita atau menjadikan wanita sebagai objek untuk memperoleh keuntungan. Cara berpikir seperti ini sudah tepat karena mereka tentu membandingkannya dengan frasa atau istilah pengusaha konfeksi, pengusaha tekstil, pengusaha mobil sewaan, pengusaha jasa boga, dan lain-lain. Kita kupas salah satu contoh itu. Pengusaha konfeksi adalah pengusaha yang bergerak di bidang pembuatan (dan penjualan) pakaian jadi, biasanya tanpa pesanan terlebih dahulu. Dengan demikian, kelangsungan usahanya akan sangat ditentukan oleh keberhasilannya menjaga kualitas produk pakaian jadi (dan proses penjualannya). Pemilihan frasa wanita pengusaha sudah sangat tepat karena artinya tegas, yakni wanita yang berprofesi sebagai pengusaha, dan tidak akan ada arti lain seperti yang dikhawatirkan itu.

Bagaimana dengan polisi wanita? Tulisan ini tidak punya tendensi apa-apa. Saya hanya ingin mengkajinya dari segi kebahasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tak akan sulit mengidentifikasi polisi wanita sebagai polisi yang berjenis kelamin wanita. Namun dari segi kebahasaan, dengan proses morfologis seperti diulas di atas, arti itu tidak tercapai. Ada baiknya kita gunakan pula cara berpikir analogis, dengan menggunakan prinsip kesejajaran dengan frasa atau istilah lain yang sudah teruji kebenarannya. Sebut saja polisi perairan dan udara (polairud) ataupun polisi lalu lintas (polantas). Kata atau kata-kata yang mengikuti kata polisi itu menjelaskan bidang tugas mereka. Polairud adalah polisi yang tugas utamanya memantau dan menjaga keamanan di perairan dan udara. Polisi lalu lintas adalah polisi yang bertanggung jawab atas kelancaran lalu lintas. Lalu polisi wanita? Apakah polisi yang mengurus kepentingan wanita? Tentu saja tidak. Dari kajian kebahasaan ini, tampak ada kesalahan (secara morfologis) dalam proses pembentukan frasa atau istilah polisi wanita itu. Hampir pasti, istilah yang benar adalah wanita polisi (wanpol) yakni wanita yang berprofesi sebagai polisi. Penggunaan istilah ini tidak akan menimbulkan interpretasi lain seperti terjadi pada polisi wanita (polwan). Sebutan wanita polisi (wanpol) juga sejajar dengan sebutan untuk rekan-rekan mereka, yakni Wanita Angkatan Udara (Wara), Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal), dan Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad), bukan korps angkatan darat wanita.

Yang menjadi pertanyaan, masih mungkinkah mengubah polwan menjadi wanpol? Boleh jadi ini cukup sulit karena menyangkut kebijakan pimpinan Polri, dan kita juga tahu betapa sulitnya mengubah hal yang sudah "mapan". Namun demikian, siapa tahu dengan ulasan ringan ini ada pimpinan Polri yang bersedia memikirkannya. Semoga.

IMAM JAHRUDIN PRIYANTO
Redaktur Bahasa "Pikiran Rakyat"