"Langkung Gampil Upami Aya Artos"

Pikiran Rakyat
Dunia pendidikan Jawa Barat boleh berlega hati. Selain Menteri Pendidikan telah menyatakan 20 persen sebagai harga mati untuk anggaran pendidikan 2009, gubernur terpilih juga sudah mengeluarkan political will yang serupa. Artinya, pendidikan sudah menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan pemerintah pusat dan provinsi.

Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar sebagai penanggung jawab operasional pembangunan pendidikan di Tatar Priangan tentunya menyambut baik hal ini. Betapa tidak, dengan anggaran sebesar itu mereka dapat berbuat banyak untuk mengawal penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) sembilan tahun dan penyelenggaraan sekolah gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

"Dengan anggaran 20 persen, kita bisa berbuat banyak untuk pendidikan di Jawa Barat. Pan sadayana langkung gampil upami aya artos (Kan semuanya lebih gampang kalau ada dana)," ujar Kepala Disdik Jabar, Dadang Dally.

Menurut Dadang, wajar dikdas sembilan tahun di Jabar saat ini sudah memasuki tahap tuntas madya. Dari 26 kota/kabupaten di Jabar, hanya 11 di antaranya yang baru memasuki tuntas pertama. Akhir 2008, disdik telah memasang target untuk mencapai tahap tuntas utama. Pada pelaksanaannya, setiap tahun disdik masih terus berupaya meningkatkan pencapaian wajar dikdas sembilan tahun.

Dalam APBD Jabar sebelumnya, pendidikan baru mendapat anggaran sebesar 15 persen di 2008, 17,5 persen 2009, dan 20 persen 2010. Dengan anggaran seperti itu, Disdik Jabar hanya mampu menetapkan target pada 2013 untuk mencapai tahap tuntas paripurna dalam program wajar dikdas sembilan tahun.

Sementara mengenai sekolah gratis, Dadang tak mampu membayangkan sebesar apa langkah yang bisa dilakukan disdik.

Mengenai masalah kesulitan ekonomi untuk ongkos dan buku, Dadang mengatakan, banyak upaya yang bisa dilakukan sekolah. Salah satunya dengan subsidi silang. Artinya, anak-anak yang mampu memberikan bantuan bagi anak-anak yang tidak mampu. Manajemen subsidi silang ini menjadi tugas kepala sekolah sehingga tidak ada siswanya yang terkendala dengan urusan ongkos. Selain ongkos, anak-anak yang tidak mampu juga bisa mendapat bantuan untuk buku lewat subsidi silang ini. "Lebih jauh, hal ini akan menutup jurang pemisah antara si kaya dan si miskin untuk mendapatkan hak mereka dalam pendidikan," tutur Dadang.

Selama ini, kata Dadang, penempatan pendidikan dalam prioritas utama masih terkendala kecemburuan dari bidang lain. Padahal, dunia pendidikan adalah tempat menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang andal untuk pembangunan di bidang lain. "Pendidikanlah yang menciptakan dokter, tentara, polisi, dan pejabat," kata Dadang.

Dengan SDM yang lebih berkualitas, kemajuan pembangunan di bidang lain akan lebih terpacu. "Peningkatan kualitas SDM pasti berimplikasi pada kenaikan daya beli dan indeks kesehatan masyarakat," kata Dadang. Selanjutnya, tingkat pendapatan masyarakat juga akan meningkat dan artin ya tercapai kemajuan di bidang ekonomi.

Disdik, kepala sekolah, guru, elemen pendidikan lain, dan masyarakat luas menyambut baik komitmen pemprov untuk meletakkan pendidikan pada prioritas utama pembangunan Jabar. Di lain pihak, anggaran 20 persen untuk pendidikan berarti efisiensi di bidang lain. Namun, berhemat sementara demi kemajuan di masa datang, rasanya tidak sia-sia. Yang jelas, masyarakat sangat berharap tidak ada lagi pertentangan di DPRD tentang hal ini. Semua harus sepakat anggaran pendidikan 20 persen, ulah sisirikan! (Handri Handriansyah/Wilujeng Kharisma)***