Jumat, 23 Mei 2008

Persoalan Pendidikan di Jabar Masih Mengkhawatirkan

Putus Kemiskinan dengan Pendidikan

DEDE Yusuf (kanan), wakil gubernur Jabar terpilih bersilaturahmi dengan sejumlah guru besar dan dosen Universitas Padjadjaran (Unpad) di Pusat Penelitian Unpad, Jln. Cisangkuy No. 62 Kota Bandung, Kamis (22/5).* WILUJEUNG KHARISMA

BANDUNG, (PR).-
Posisi pendidikan dalam kehidupan berbanding lurus dengan kesejahteraan. Kondisi masyarakat dengan kesejahteraan rendah merupakan imbas dari masih minimnya tingkat pendidikan.

"Rendahnya kesejahteraan masyarakat mengindikasikan kemiskinan yang masih menjadi persoalan utama dalam masyarakat. Kita harus memutus mata rantai kemiskinan dengan menggunakan pendidikan sebagai senjatanya. Salah satu fokusnya adalah dengan merealisasikan secara nyata program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas)," ujar Gubernur Jabar terpilih, Ahmad Heryawan, dalam paparannya di depan civitas academica Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, awal pekan ini.

Sementara itu, dalam siturahmi ke Lembaga Penelitian (Lemlit) Unpad Jln. Cisangkuy 62 Bandung, Kamis (22/5), Wakil Gubernur Jabar terpilih Dede Yusuf menjanjikan peningkatan kualitas pendidikan, mengurangi pengangguran, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan menjadi agenda terpenting pemerintah Provinsi Jabar mendatang. Belakangan, keduanya rajin menyambangi kampus-kampus perguruan tinggi di Jabar, termasuk sebelumnya ke Kampus Institut Teknologi Bandung.

Heryawan menuturkan, persoalan pendidikan di Jawa Barat masih mengkhawatirkan karena belum teraplikasinya wajar dikdas secara nyata. Hal ini tergambar dari transformasi pendidikan dalam jumlah yang tidak sama. "Sebelumnya, ada 4,5 juta siswa yang bersekolah di SD, tetapi ketika masuk ke SMP berkurang jadi 1,2 juta orang. Yang lebih mengkhawatirkan ketika masuk ke SMA, jumlah siswa tersebut tinggal 700.000 orang. Lalu ke mana jutaan siswa lainnya?" ungkap Heryawan.

Ia menekankan, perlunya peran serta pengusaha dalam pendidikan. Terutama dalam hal penyediaan dana pendidikan. "Charity (kepedulian sosial) pengusaha harus ditingkatkan pada sektor pendidikan agar merata dan multiguna," kata Ahmad.

Pendidikan gratis

Diakui Dede, dalam membuat program dan kebijakan, pihaknya memerlukan pembanding yang dapat mengontrol kebijakan dan program yang akan digulirkan nantinya. "Tidak hanya dari teman-teman birokrasi, tetapi perlu juga masukan dari teman-teman akademisi," tuturnya.

Ketika ditanya mengenai konsep pendidikan gratis yang sering digembar-gemborkan, Dede mengatakan, dengan adanya kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), maka dalam agenda jangka pendek ke depan, ia akan melihat mana yang terlebih dahulu diprioritaskan.

Banyak kalangan menilai program pendidikan gratis yang dijanjikan Heryawan-Dede di awal kampanye, akan sulit diwujudkan.

"Saya mengadakan silaturahmi ke sini juga dalam rangka meminta masukan untuk pembuatan program, visi, dan misi yang nantinya akan dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar yang nantinya akan menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Publik, Lembaga Penelitian Unpad, Dr. Dede Mariana mengatakan Unpad akan selalu siap dimintai sumbangsih untuk pembangunan Jabar. "Sebagai individu, sah-sah saja untuk menjadi tim ahli atau apa pun untuk Hade (Heryawan-Dede). Akan tetapi sebagai lembaga, Unpad tetap independen," ungkapnya. (CA-186/Ca-172)***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar