Jadwal Pemilu Dapat Diundur

KPU Akui Tingkat Partisipasi Rakyat Rendah

Kompas/Alif Ichwan / Kompas Images
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS serta Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary (kanan) mencanangkan Gerakan Nasional Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2009 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/6). Presiden mengajak pimpinan parpol menjalani proses pemilu dengan jujur, santun, dan tertib.

Sabtu, 7 Juni 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas - Pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang rencananya dilakukan pada Minggu, 5 April 2009, dapat diubah pada Rabu 8 April atau Kamis 9 April 2009. Pergeseran itu bisa dilakukan karena ada keberatan dari sebagian masyarakat terkait ibadahnya.

Demikian dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary seusai menghadiri pencanangan Gerakan Nasional Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2009 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/6). Pencanangan itu dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perwakilan partai politik, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu.

Namun, kata Hafiz, keputusan pengunduran jadwal pemilu masih akan diputuskan dalam Rapat Pleno KPU. Selain Minggu adalah waktu peribadatan bagi umat Kristiani, 5 April 2009 adalah hari bagi warga keturunan Tionghoa untuk saling berkunjung.

DPR, lanjut Hafiz, menilai tak ada masalah jika jadwal pemilu diundur. ”Tanggal 5 April 2009 ditetapkan karena saat itu genap lima tahun pemilu diadakan. Kami tak melihat apakah itu Minggu atau hari kerja. Tetapi, Presiden sebagai Kepala Negara menyerahkan sepenuhnya kepada KPU terkait jadwal pemilu,” katanya.

Berdasarkan keinginan mengundurkan waktu, menurut Hafiz, KPU sudah menghitung hari yang tepat. ”Kalau diundurkan Senin 6 April 2009, berarti hari liburnya kepanjangan, mulai Sabtu hingga Senin. Kalau Selasa 7 April, berarti Senin hari kejepit. Kami rencanakan Rabu 8 April atau Kamis 9 April 2009, yang memang hari kerja dan tidak berbenturan dengan hari nasional lain,” papar Ketua KPU lagi.

Tingkatkan partisipasi
Pada acara itu, Presiden meminta KPU berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam mengikuti Pemilu 2009. KPU diminta bisa menyebarluaskan informasi mengenai tahapan dan tata cara teknis pemilu kepada calon pemilih di wilayahnya.

”Teruslah mengajak calon pemilih untuk mendaftarkan diri kepada petugas pemutakhiran data serta mendorong pemilih supaya pada saatnya nanti menggunakan hak pilihnya secara aktif dan bijak,” ujar Presiden.

Pencanangan sosialisasi pemilu, kata Presiden, dapat dijadikan forum untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai tata cara penyelenggaraan Pemilu 2009. ”Manfaatkanlah dengan baik sehingga semua memiliki pengetahuan yang lengkap sebelum menggunakan hak pilih,” katanya. (har)