ORANG tua menemani anaknya memilih buku di salah satu stan pada Pameran Buku Bandung 2008 di Gedung Landmark Jln. Braga Kota Bandung, Rabu (30/7). Saat tahun ajaran baru banyak warga yang mempersiapkan kelengkapan sekolah anaknya termasuk buku pelajaran. Pameran yang berlangsung hingga Selasa (5/8) mendatang ini menyediakan berbagai macam buku pelajaran, agama, dan bacaan baik untuk anak-anak maupun dewasa.* USEP USMAN NASRULLOH
BANDUNG, (PR).-
Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional seputar pengadaan buku sekolah elektronik (BSE) dianggap bisa mematikan usaha penerbitan. Sebab, kebijakan tersebut sama sekali tidak berpihak kepada penerbit. "Jika dibiarkan tanpa ada revisi kebijakan, lambat laun penerbit yang ada akan kolaps karena ruang geraknya terbatas," kata Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Jawa Barat Anwarrudin seusai pembukaan Pesta Buku Bandung di Landmark Braga, Rabu (30/7).
Pada dasarnya Anwar setuju pada kebijakan ini. Namun, ia meminta agar kebijakan ini ditinjau ulang dengan menyertakan pembahasan mengenai keuntungan yang bisa diperoleh penerbit.
Sejauh ini, kebijakan yang tertuang dalam Permendiknas No. 2/2008 tentang Buku, hanya membahas tentang harga eceran tertinggi (HET) yang boleh dipasang percetakan yang memperbanyak buku hasil mengunduh dari situs www.bse.depdiknas. go.id. HET yang berkisar antara Rp 4.525,00-Rp 19.500,00. Hal itu pun dinilai Anwar tidak banyak memberi keuntungan kepada percetakan. "Paling besar hanya Rp 500,00 dari satu buku," ujarnya.
Anwar mengakui, sosialisasi dan penguasaan internet yang belum merata membuat program tersebut belum berjalan. Celah ini yang akan dimanfaatkan penerbit untuk tetap bertahan sembari melakukan sejumlah inovasi. Celah lain yang dapat dimanfaatkan ialah dengan berkonsentrasi pada penerbitan buku nonpendidikan.
Akan tetapi, menurut Anwar, jika kebijakan tersebut tidak kunjung direvisi dengan menghadirkan solusi yang dapat memberikan keuntungan untuk pemerintah dan penerbit, maka perkembangan dunia penerbitan yang saat ini sudah menggembirakan, bisa kembali mundur.
Saat ini, tercatat sudah ada sedikitnya 180 penerbitan di Jawa Barat. Jumlah tersebut, kata Anwar, berdampak pula pada peningkatan jumlah toko buku yang menjadi distributor antara penerbit dan pengguna buku. Terlebih kini telah muncul pula larangan menjual buku di sekolah yang membuat kehadiran toko buku menjadi penting.
Menanggapi hadirnya buku elekronik ini, beberapa guru di Kota Bandung mengaku mengetahui program BSE ini. Namun, sampai saat ini mereka belum mengetahui standar operasionalnya. Wakasek Kurikulum SMPN 44 Bandung Ganda mengatakan, mengetahui program buku elektronik dari internet dan media massa. Namun, tidak pernah mengetahui bagaimana prosedur dan peraturan yang berlaku di program tersebut.
"Secara resmi, kami belum pernah disosialisasikan mengenai program ini. Yang sulit itu sosialisasi kepada siswa dan orang tuanya jika program ini nanti dijalankan. Harus dipikirkan juga, jika sudah mengunduh, berapa biaya untuk memperbanyaknya? Siapa yang mau menanggung? Kalau menurut saya, jangan dipaksakan, yang repot kami-kami ini di lapangan," tutur Ganda yang ditemui di kantornya, Selasa (29/7).
Senada dengan Ganda, Kepala SMPN 22 Bandung Dede Setiawan mengungkapkan, program tersebut telah di sosialisasikan kepada guru-guru saja. Dia merasa, sekolahnya belum siap kalau harus menerapkan program tersebut dalam waktu dekat.
"Ketika program tersebut dicanangkan, seharusnya dipikirkan juga bagaimana implementasinya. Sosialisasi juga harus dilakukan di masyarakat, jangan kepada pelaku pendidikan saja. Kami menunggu petunjuk berikutnya sajalah," ujar Dede.
Beberapa siswa kelas IX di SMPN 44 Bandung mengaku mengetahui tentang program buku elektronik ini. Namun, pihak sekolah membebaskan mereka untuk membeli buku pelajaran di mana saja. "Kami boleh beli di koperasi sekolah, di toko buku, atau dari internet. Yang penting, saat pelajaran berlangsung masing-masing punya buku pegangan untuk bahan belajar," ucap salah seorang dari mereka. (CA-184/CA-187)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar